Tokoh Adat Ondo Papua Tegaskan NKRI Harga Mati, Jangan Dikorek-korek Lagi

JAYAPURA - Para tokoh adat Tabi dan perwakilan Tokoh Pegunungan Tengah Papua tegas menyebut bahwa 1 Juli merupakan Hari Bhayangkara bukan Hari Papua Merdeka. Mereka juga kembali menegaskan bahwa Papua masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).

Pernyataan bersama tersebut dilakukan di Pendopo / Obhe Suku Sereh Sentani Rabu (30/6) sore, dihadiri lima tokoh adat, yakni Ondoafi besar Kabupaten Keerom, Herman Yoku, Ondofolo Sentani, Yanto Ohee, Tokoh adat Pegunungan Tengah Papua Sem Kogoya, Ondo Max Ohee, anak pejuang Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 dan tokoh muda Papua Ali Kabiay.



Ondofolo Yanto Ohee sekaligus sebagai anak dari pejuang Papua Merdeka era tahun 90-an They H Eluay, menjelaskan, soal status Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Papua sudah final berintegarasi dengan NKRI, jadi jangan ada lagi yang mencoba mengorek-ngorek persoalan ini. Pepera 1969 membuktikan bahwa keterwakilan adat saat itu mendukung integrasi Papua dalam NKRI,"katanya.

Sementara, Sem Kogoya selaku perwakilan Tokoh Pegunungan Tengaj Papua juga meminta aparat tegas dalam memberantas Kelompok Selaratis Bersenjata.

“1 Juli adalah HUT Bhyangkara, bukan OPM. NKRI ini harga mati, jadi jangan terprovokasi kelompok sparatis ini. Tidak ada ruang untuk kelompok Separatis Teroris di Papua. Papua harus aman, karena PON XX sudah di depan mata,” pungkasnya.



Sementara itu, Ali Kabiay yang membacakan pernyataan sikap, pra tokoh yang juga tergabung dalam Barisan Merah Putih ini menyampaikan 9 poin terkait situasi Kamtibmas di Papua.

“Tanggal 1 Juli adalah HUT Bhayangkara dan bukan HUT Papua Merdeka. Sekitar 80 aksi teror dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris selama 2021. Jadi mereka ini sudah sangat pantas disebut teroris,” tegas Ali

Menolak segala kegiatan yang dilakukan Kelompok Separatis Teroris pada 1 Juli. Kelompok ini sengaja menebar teror kepada masyarakat termasuk agenda 1 Juli yang selalu digaungkan sebagai HUT Papua Merdeka.

“Kami menolak itu, aksi-aksi yang dilakukan kelompok Separatis Teroris ini, masyarakat harus turut menjaga Kamtibmas, sehingga Papua menjadi aman dan damai, terlebih jelang PON XX Tahun 2021,"kata Ali membacakan surat pernyataan berasama itu.



Selanjutnya adalah soal audit dana Otsus. Pihaknya meminta dan mendukung aparat untuk melakukan penindakan hukum yang terarah dan terukur terhadap Kelompok Separatis Teroris di Papua, termasuk kelompok yang berafiliasi.

“Kami mendukung penindakan tegas aparat terhadap TPN -OPM yang telah meneror warga hingga jatuhnya korban jiwa baik dikalangan warga maupun aparat TNI-Polri,"katanya.

Selanjutnya soal kondisi Yalimo. Pihaknya meminta semua warga utamanya warga Yalimo untuk menahan diri dan tidak terprovokasi hal yang menperkeruh suasana. “Jangan terprovokasi, gunakan jalur yang ada agar tidak ada yang dirugikan," tandasnya.