Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Luwu Mencapai Rp7 Miliar
Rabu, 30 Juni 2021 - 10:58 WIB
loading...
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu, Erny Veronica Maramba (tengah) saat menggelar coffe morning, baru-baru ini. Foto: Chaeruddin
A
A
A
BELOPA - Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) di Kabupaten Luwu mencapai Rp7 miliar. Angka ini masih merupakan tunggakan dari tahun 2014 hingga 2021.
Berdasarkan data yang dihimpun SINDOnews, hampir seluruh desa di Kabupaten Luwu , masih memiliki tunggakan pajak.
Besarannya bervariasi, mulai dibawah Rp1 juta hingga diatas Rp300 juta. Diantara tunggakan PBB terbesar yakni Desa Buntu Banna mencapai Rp345 juta, Desa Bassiang Timur mencapai Rp327 juta.
Selanjutnya Desa To'Bua sebesar Rp276 juta, Kelurahan Pammanu Rp278 juta, Desa Senga Selatan Rp200 juta dan Desa Seppong Rp145 juta.
Baca Juga: Wabup Luwu Utara Ajak Masyarakat Ikut Vaksin Covid-19
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu , Muh Rudi tidak menampik bahwa saat ini masih banyak desa di Luwu menunggak pajak PBB, bahkan nilainya hingga ratusan juta rupiah.
Namun demikian, dikatakan Rudi, tunggakan tersebut rata-rata peninggalan kepala desa terdahulu sejak tahun 2014. Sehingga kepala desa yang menjabat saat ini kesulitan dalam melakukan penagihan.
Lanjut Rudi, pasca penahanan Kepala Desa Tirowali IS, dalam kasus dugaan korupsi Pajak Bumi dan Bangunan, efeknya cukup baik, karena sejumlah kepala desa mulai mendatangi Bapenda dan berjanji untuk segera melakukan pelunasan PBB mereka.
"Kami berharap, desa yang menunggak PBB untuk segera melakukan upaya pembayaran dan pelunasan. Cukupnya Kepala Desa Tirowali jadi pelajaran bagi kita," katanya.
Baca Juga: Kejari Luwu Tegaskan Komitmen Penanganan Kasus Korupsi
Menurut mantan Kepala Bappeda ini, dirinya saat ini meningkatkan komunikasi dengan seluruh kepala desa agar segera melakukan pelunasan PBB.
Bahkan, sejumlah desa yang memiliki tunggakan PBB telah diundangnya ke Bapenda, untuk meminta keseriusan mereka melunasi tunggakan PBB.
Rudi pula mengakui, pasca ditahannya Kades Tirowali dalam kasus dugaan korupsi PBB, pihak Kejari Luwu telah meminta data tunggakan PBB per tahun 2021.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu , Erny Veronica Maramba, kepada SINDOnews, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bapenda dan Inspektorat Kabupaten Luwu, sekaitan tunggakan PBB di Luwu.
"Kita sudah koordinasikan dengan Bapenda dan Inspektorat, tentu upaya pembinaan kita dahulukan. Upaya penindakan lain kita laksanakan jika yang bersangkutan tidak ada iktikad baik," kuncinya.
Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Akal Bulus Perusahaan Hindari Pajak
Berdasarkan data yang dihimpun SINDOnews, hampir seluruh desa di Kabupaten Luwu , masih memiliki tunggakan pajak.
Besarannya bervariasi, mulai dibawah Rp1 juta hingga diatas Rp300 juta. Diantara tunggakan PBB terbesar yakni Desa Buntu Banna mencapai Rp345 juta, Desa Bassiang Timur mencapai Rp327 juta.
Selanjutnya Desa To'Bua sebesar Rp276 juta, Kelurahan Pammanu Rp278 juta, Desa Senga Selatan Rp200 juta dan Desa Seppong Rp145 juta.
Baca Juga: Wabup Luwu Utara Ajak Masyarakat Ikut Vaksin Covid-19
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu , Muh Rudi tidak menampik bahwa saat ini masih banyak desa di Luwu menunggak pajak PBB, bahkan nilainya hingga ratusan juta rupiah.
Namun demikian, dikatakan Rudi, tunggakan tersebut rata-rata peninggalan kepala desa terdahulu sejak tahun 2014. Sehingga kepala desa yang menjabat saat ini kesulitan dalam melakukan penagihan.
Lanjut Rudi, pasca penahanan Kepala Desa Tirowali IS, dalam kasus dugaan korupsi Pajak Bumi dan Bangunan, efeknya cukup baik, karena sejumlah kepala desa mulai mendatangi Bapenda dan berjanji untuk segera melakukan pelunasan PBB mereka.
"Kami berharap, desa yang menunggak PBB untuk segera melakukan upaya pembayaran dan pelunasan. Cukupnya Kepala Desa Tirowali jadi pelajaran bagi kita," katanya.
Baca Juga: Kejari Luwu Tegaskan Komitmen Penanganan Kasus Korupsi
Menurut mantan Kepala Bappeda ini, dirinya saat ini meningkatkan komunikasi dengan seluruh kepala desa agar segera melakukan pelunasan PBB.
Bahkan, sejumlah desa yang memiliki tunggakan PBB telah diundangnya ke Bapenda, untuk meminta keseriusan mereka melunasi tunggakan PBB.
Rudi pula mengakui, pasca ditahannya Kades Tirowali dalam kasus dugaan korupsi PBB, pihak Kejari Luwu telah meminta data tunggakan PBB per tahun 2021.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu , Erny Veronica Maramba, kepada SINDOnews, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bapenda dan Inspektorat Kabupaten Luwu, sekaitan tunggakan PBB di Luwu.
"Kita sudah koordinasikan dengan Bapenda dan Inspektorat, tentu upaya pembinaan kita dahulukan. Upaya penindakan lain kita laksanakan jika yang bersangkutan tidak ada iktikad baik," kuncinya.
Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Akal Bulus Perusahaan Hindari Pajak
(agn)
Lihat Juga :
