Wagub Emil Yakin Desa di Gresik Jadi Backbone Perekonomian Kabupaten
Senin, 28 Juni 2021 - 10:15 WIB
loading...
Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak.
A
A
A
GRESIK - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meyakini bahwa desa-desa di Gresik dapat menjadi tulang punggung (backbone) perekonomian kabupaten . Pasalnya, desa-desa di Kota Pudak tersebut memiliki banyak potensi, termasuk berdirinya desa-desa wisata.
"Perekonomian desa sangat vital untuk kemajuan provinsi maupun nasional. Sebab, desa merupakan elemen paling mikro yang jika baik eksekusinya, maka akan memberikan dampak luar biasa bagi level pusat. Saya yakin, dengan rencana, dan penanganan desa di Gresik dapat jadi backbone perekonomian kabupaten," ujar Emil, Minggu (27/6/2021).
Baca juga: Tambah Ruang Isolasi OTG, Pemprov Jatim Sediakan 1.668 Tempat Tidur
Menurut Emil, Gresik memiliki peluang yang bagus di beberapa sektor. Seperti halnya potensi budidaya ikan bandeng dan kerajinan tenun. Termasuk adanya Desa Devisa di Desa Wedani yang dijadikan percontohan.
Nantinya, gagasan tersebut akan diakomodir Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 juga Peraturan Mendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 sebagai percepatan ekonomi daerah.
"Harus ada segmentasi khusus, dukungan, serta pengemasan yang tepat agar eksekusinya lancar. Insya Allah, Desa Wedani ini bisa menjadi desa percontohan bukan hanya di Gresik tapi juga nasional," kata Emil.
Selain itu, mantan Bupati Trenggalek tersebut juga menekankan pentingnya konektivitas antara desa yang satu dengan lainnya. Menurutnya, desa dengan basis pariwisata dapat bersinergi dengan desa produksi.
"Jadi, jangan dipaksakan semua desa menjadi desa wisata. Jika tidak punya potensi alam ataupun scenery yang dapat dijual, maka bisa beralih ke produksi barang dan pangan. Nanti bisa bekerjasama dengan desa wisata untuk marketing-nya," terangnya.
Baca juga: Gempa M5,3 Guncang Gunungkidul, BMKG: Mirip Gempa di Malang April dan Mei Lalu
Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar pada Sabtu (26/6/2021) mengunjungi Desa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Halim mengaku tertarik datang ke Desa Wedani lantaran mendengar kerajinan tenun yang dihasilkan desa tersebut menembus pasar ekspor.
Dalam kesempatan ini, Halim menyampaikan rencana pembangunan desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Implementasi SDGs ini dimulai dengan pelokalan yakni melalui perumusan konsep, indikator dan ikon. Lalu dilakukan pengumpulan data sebelum uji coba instrumen serta diadakan penelitian dan penerapan program.
"Saya bangga sekali dengan bagaimana orang-orang desa mau bersinergi. Dalam waktu 3 bulan saja, sudah ada 60 % dari total 118 juta warga desa secara nasional yang sudah terdata di pendataan. Dengan begitu, kami akan semakin mudah mendeteksi tantangan perkembangan dan mencarikan solusi," terangnya.
Menurut Halim Iskandar, salah satu masalah yang kerap dihadapi masyarakat desa adalah kemiskinan. Meski begitu, persoalan kemiskinan di desa tak lebih tinggi dibanding kabupaten. Karena level mikronya, kemiskinan di desa paling terbelakang pun hanya akan mencapai maksimal 30% dari total penduduknya.
"Bicara kemiskinan desa adalah bicara tentang kehadiran pemerintah sesuai dengan undang-undang yang mewajibkan kita memperlakukan desa sebagai subjek pembangunan. Jadi sebenarnya, desa mampu menyelesaikan masalah sendiri dengan baik. Yang harus kita lakukan adalah percaya," lanjutnya.
"Perekonomian desa sangat vital untuk kemajuan provinsi maupun nasional. Sebab, desa merupakan elemen paling mikro yang jika baik eksekusinya, maka akan memberikan dampak luar biasa bagi level pusat. Saya yakin, dengan rencana, dan penanganan desa di Gresik dapat jadi backbone perekonomian kabupaten," ujar Emil, Minggu (27/6/2021).
Baca juga: Tambah Ruang Isolasi OTG, Pemprov Jatim Sediakan 1.668 Tempat Tidur
Menurut Emil, Gresik memiliki peluang yang bagus di beberapa sektor. Seperti halnya potensi budidaya ikan bandeng dan kerajinan tenun. Termasuk adanya Desa Devisa di Desa Wedani yang dijadikan percontohan.
Nantinya, gagasan tersebut akan diakomodir Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 juga Peraturan Mendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 sebagai percepatan ekonomi daerah.
"Harus ada segmentasi khusus, dukungan, serta pengemasan yang tepat agar eksekusinya lancar. Insya Allah, Desa Wedani ini bisa menjadi desa percontohan bukan hanya di Gresik tapi juga nasional," kata Emil.
Selain itu, mantan Bupati Trenggalek tersebut juga menekankan pentingnya konektivitas antara desa yang satu dengan lainnya. Menurutnya, desa dengan basis pariwisata dapat bersinergi dengan desa produksi.
"Jadi, jangan dipaksakan semua desa menjadi desa wisata. Jika tidak punya potensi alam ataupun scenery yang dapat dijual, maka bisa beralih ke produksi barang dan pangan. Nanti bisa bekerjasama dengan desa wisata untuk marketing-nya," terangnya.
Baca juga: Gempa M5,3 Guncang Gunungkidul, BMKG: Mirip Gempa di Malang April dan Mei Lalu
Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar pada Sabtu (26/6/2021) mengunjungi Desa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Halim mengaku tertarik datang ke Desa Wedani lantaran mendengar kerajinan tenun yang dihasilkan desa tersebut menembus pasar ekspor.
Dalam kesempatan ini, Halim menyampaikan rencana pembangunan desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Implementasi SDGs ini dimulai dengan pelokalan yakni melalui perumusan konsep, indikator dan ikon. Lalu dilakukan pengumpulan data sebelum uji coba instrumen serta diadakan penelitian dan penerapan program.
"Saya bangga sekali dengan bagaimana orang-orang desa mau bersinergi. Dalam waktu 3 bulan saja, sudah ada 60 % dari total 118 juta warga desa secara nasional yang sudah terdata di pendataan. Dengan begitu, kami akan semakin mudah mendeteksi tantangan perkembangan dan mencarikan solusi," terangnya.
Menurut Halim Iskandar, salah satu masalah yang kerap dihadapi masyarakat desa adalah kemiskinan. Meski begitu, persoalan kemiskinan di desa tak lebih tinggi dibanding kabupaten. Karena level mikronya, kemiskinan di desa paling terbelakang pun hanya akan mencapai maksimal 30% dari total penduduknya.
"Bicara kemiskinan desa adalah bicara tentang kehadiran pemerintah sesuai dengan undang-undang yang mewajibkan kita memperlakukan desa sebagai subjek pembangunan. Jadi sebenarnya, desa mampu menyelesaikan masalah sendiri dengan baik. Yang harus kita lakukan adalah percaya," lanjutnya.
(msd)
Lihat Juga :
