Polemik Penunjukan Plh Gubernur Papua, Kepala Suku Laapago: Warga Tak Perlu Demonstrasi

JAYAPURA - Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Laapago se-Provinsi Papua, mengambil sikap tegas terkait adanya polemik penetapan Sekda Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua . Hal ini menyikapi adanya ancaman dari sekelompok orang yang akan turun jalan.



Ketua LMA Laapago, Agus Rawa Kogoya meminta agar masyarakat untuk tidak turun jalan pada Senin (28/6/2021), karena penetapan Sekda Papua sebagai Plh Gubernur Papua , oleh Kemendari, sudah sesuai dengan prosedur tata pemerintahan.



Apalagi saat ini Gubernur Papua , Lukas Enembe sedang sakit dan menjalani perawatan medis di Singapura, sehingga dibutuhkan Plh Gubernur Papua , yang menjalankan tugas gubernur untuk sementara waktu sampai Lukas Enembe sembuh dan bisa menjalankan roda pemerintahan.



"Artinya, penunjukan Plh Gubernur Papua , sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, dan memiliki landasan hukum yang jelas, serta sesuai dengan prinsip tata negara. Karena tidak diperbolehkan sebuah pemerintahan mengalami kekosongan kekuasaan," tegasnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kabupaten Lanny Jaya, Silas Jikwa menegaskan, pengangkatan Sekda Papua sebagai Plh Gubernur Papua , sudah sesuai dengan prosedur. "Apa yang sudah diatur oleh pemerintah, jangan masyarakat ikut campur, karena semua demi kelancaranan pemerintahan di Provinsi Papua," tegasnya.



Dirinya meminta masyarakat Papua , lebih khusus dari Kabupaten Lanny Jaya, tidak boleh terlibat dalam aksi demonstrasi pada tanggal 28 Juni 2021 mendatang, karena sampai saat ini Gubernur Papua tetap Lukas Enembe. "Jika ada yang ajak untuk demonstrasi, itu artinya setingan politik. Para elit politik yang ingin menggunakan kondisi ini, demi kepentingan politiknya," tegasnya.