Dugaan Puluhan Tambang Bodong, Pakar Hukum: Ancamannya Pidana
Selasa, 22 Juni 2021 - 20:16 WIB
loading...
Tambang yang izinnya terbukti palsu dapat dijerat ancaman pidana tindak pemalsuan surat atau dokumen. Selain itu dapat juga dijerat dengan UU tentang Lingkungan Hidup. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tambang yang izinnya terbukti palsu dapat dijerat ancaman pidana tindak pemalsuan surat atau dokumen. Selain itu dapat juga dijerat dengan UU tentang Lingkungan Hidup.
Apabila kegiatan tambang ilegal ini membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Ancaman tersebut berlaku bagi pejabat pemberi izin sekaligus perusahaan yang menerima izin. Bacajuga: DPR Minta Kapolri Ungkap Sindikat Tambang Bodong di Kalimantan Selatan
“Ada izin palsu tinggal dipidana, polisi bisa menggunakan pasal pemalsuan surat. Penegakan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa menggunakan UU tentang perusakan lingkungan,” kata Pakar Hukum Pertambangan Universitas Tarumanagara, Ahmad Redi melalui keterangan yang diterima SINDOnews, Selasa (21/6/2021).
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyebut ada 20 izin tambang di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diduga bodong. Mantan Bupati Banjar itu, menyampaikan saat rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa hari lalu.
Lebih lanjut Redi mengatakan, praktik pemalsuan izin tambang rentan terjadi selama masa transisi rezim kebijakan seperti saat ini. Di mana UU No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba terbaru, yang disahkan pada pertengahan tahun lalu, hingga kini belum memiliki ketentuan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP).
Kekosongan aturan turunan teknis, kata Redi, menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, jika di lapangan ternyata ditemukan izin bodong selama proses transisi, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap berwenang untuk mencabut izin tersebut.
“Kalau dianggap izin ini dikeluarkan di masa transisi, kemudian tidak memenuhi ketentuan, ya sudah dicabut saja oleh Menteri ESDM dalam rangka pengawasan,” tegas Redi.
Lebih lanjut, ia juga menyayangkan muatan revisi UU Minerba terbaru. Di mana pasal tentang ancaman pidana bagi pejabat yang curang dihapus.
Padahal, dalam UU Minerba lama yakni UU No 4 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 165 disebutkan, setiap orang yang menerbitkan izin namun bertentangan dengan UU dan menyalahgunakan kewenangannya, diancam sanksi penjara dan denda. “Pasal 165 Itu dihapus dalam revisi UU Minerba yang baru, jadi celah bagi pejabat bisa menerbitkan izin secara seporadis,” ungkapnya.
Apabila kegiatan tambang ilegal ini membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Ancaman tersebut berlaku bagi pejabat pemberi izin sekaligus perusahaan yang menerima izin. Bacajuga: DPR Minta Kapolri Ungkap Sindikat Tambang Bodong di Kalimantan Selatan
“Ada izin palsu tinggal dipidana, polisi bisa menggunakan pasal pemalsuan surat. Penegakan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa menggunakan UU tentang perusakan lingkungan,” kata Pakar Hukum Pertambangan Universitas Tarumanagara, Ahmad Redi melalui keterangan yang diterima SINDOnews, Selasa (21/6/2021).
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyebut ada 20 izin tambang di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diduga bodong. Mantan Bupati Banjar itu, menyampaikan saat rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa hari lalu.
Lebih lanjut Redi mengatakan, praktik pemalsuan izin tambang rentan terjadi selama masa transisi rezim kebijakan seperti saat ini. Di mana UU No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba terbaru, yang disahkan pada pertengahan tahun lalu, hingga kini belum memiliki ketentuan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP).
Kekosongan aturan turunan teknis, kata Redi, menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, jika di lapangan ternyata ditemukan izin bodong selama proses transisi, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap berwenang untuk mencabut izin tersebut.
“Kalau dianggap izin ini dikeluarkan di masa transisi, kemudian tidak memenuhi ketentuan, ya sudah dicabut saja oleh Menteri ESDM dalam rangka pengawasan,” tegas Redi.
Lebih lanjut, ia juga menyayangkan muatan revisi UU Minerba terbaru. Di mana pasal tentang ancaman pidana bagi pejabat yang curang dihapus.
Padahal, dalam UU Minerba lama yakni UU No 4 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 165 disebutkan, setiap orang yang menerbitkan izin namun bertentangan dengan UU dan menyalahgunakan kewenangannya, diancam sanksi penjara dan denda. “Pasal 165 Itu dihapus dalam revisi UU Minerba yang baru, jadi celah bagi pejabat bisa menerbitkan izin secara seporadis,” ungkapnya.
(poe)
Lihat Juga :
