Jelang Musda Golkar Luwu Utara, IDP dan Arjuna Belum Ajukan Diskresi
Senin, 21 Juni 2021 - 12:36 WIB
loading...
Ilustrasi. Foto: SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Dua bakal calon ketua DPD II Golkar Luwu Utara (Lutra) harus mengantongi diskresi DPP untuk bisa bertarung di musyawarah daerah (musda). Keduanya ialah Indah Putri Indriani (IDP) dan Arifin Junaidi (Arjuna).
Pasalnya, keduanya sama-sama tersandung salah satu syarat yang diharuskan untuk dipenuhi. IDP tersandung syarat belum cukup lima tahun menjadi kader dan pengurus. Saat menjelang pemilu 2019 lalu, bupati Lutra itu menanggalkan jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Lutra dan bergabung ke Partai Golkar .
Baca juga:Kader Minta Arifin Junaedi Fokus Menyukseskan Musda Golkar Lutra
Sementara Arjuna tersandung prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT) kepartaian. Menjelang Pemilu 2019 lalu, Arjuna meninggalkan Golkar dan bergabung ke PAN. Dia mengantongi kartu tanda anggota (KTA) partai besutan Zulkifli Hasan itu.
Wakil sekretaris komunikasi publik DPD I Golkar Sulsel Zulham Arief tak menampik hal tersebut. Keduanya memang harus mendapat restu dari Ketum Airlangga Hartarto. "Jadi sebenarnya keduanya butuh diskresi," ucapnya.
Zulham mengatakan, baik IDP dan Arjuna belum pernah memasukkan permohonan diskresi ke DPD I, sehingga pihaknya belum bisa memproses hal tersebut ke DPP.
Selanjutnya, dalam waktu dekat keduanya akan dipanggil ke DPD I untuk mengikuti fit and proper test. Meski tak masuk dalam tahapan musda, agenda uji kelayakan ini diambil untuk mengetahui sejauh mana kualitas kandidat.
"Sejauh ini kita belum ada pengusulan diskresi ke DPP. Nanti setelah fit and proper test lebih dalam bagaimana sebenarnya. Kemudian nanti kita lihat siapa yang diskresinya diakomodir DPP," jelasnya.
Baca juga:DPW Perindo Sulsel Tunggu Instruksi DPP Lakukan Evaluasi DPD
Zulham menuturkan, uji kelayakan calon ketua Golkar Lutra akan dimulai pekan ini. Dijadwalkan apakah dilaksanakan pada 24 atau 25 Juli 2021. "Tetapi DPD I akan mengakomodir semua. Soal siapa yang diterima permohonannya nanti kita lihat," paparnya.
Wakil ketua bidang pemenangan pemilu DPD I Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka menyatakan, prosedur untuk mendapat diskresi harus rekomendasi dari DPD I. Pihaknya tak yakin jika langsung ke DPP bakal mulus mendapat diskresi, karena DPP tegaskan harus melalui DPD I.
"Prosedurnya begitu (lewat DPD I). Rekomendasi DPD I yang melanjutkan permohonan ke DPP," ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Arjuna mengungkapkan belum mendapat informasi jadwal musda, namun pihaknya mengaku siap jika sudah mendapat panggilan dari DPD I.
"Tanggal pastinya belum ada. Cuma memang sudah ada penyampaian jadwal fit secepatnya, tapi tanggalnya belum ada," tandasnya saat dihubungi, Minggu (21/6).
Baca juga:Aras Ingin Lahirkan Atlet Tenis Meja Nasional dari Sulsel
Soal informasi yang menyebutkan jika dirinya harus mendapat diskresi, Arjuna mengaku tak tahu. Mantan Bupati Lutra ini merasa dirinya memenuhi seluruh syarat, sehingga tak membutuhkan restu ketum.
"Kenapa saya harus ada diskresi? Saya kan Golkar tulen. Tapi kalau soal itu (PAN), ya kita lihat ke depan. Kita ikuti aturan dari DPD I," pungkasnya.
Pasalnya, keduanya sama-sama tersandung salah satu syarat yang diharuskan untuk dipenuhi. IDP tersandung syarat belum cukup lima tahun menjadi kader dan pengurus. Saat menjelang pemilu 2019 lalu, bupati Lutra itu menanggalkan jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Lutra dan bergabung ke Partai Golkar .
Baca juga:Kader Minta Arifin Junaedi Fokus Menyukseskan Musda Golkar Lutra
Sementara Arjuna tersandung prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT) kepartaian. Menjelang Pemilu 2019 lalu, Arjuna meninggalkan Golkar dan bergabung ke PAN. Dia mengantongi kartu tanda anggota (KTA) partai besutan Zulkifli Hasan itu.
Wakil sekretaris komunikasi publik DPD I Golkar Sulsel Zulham Arief tak menampik hal tersebut. Keduanya memang harus mendapat restu dari Ketum Airlangga Hartarto. "Jadi sebenarnya keduanya butuh diskresi," ucapnya.
Zulham mengatakan, baik IDP dan Arjuna belum pernah memasukkan permohonan diskresi ke DPD I, sehingga pihaknya belum bisa memproses hal tersebut ke DPP.
Selanjutnya, dalam waktu dekat keduanya akan dipanggil ke DPD I untuk mengikuti fit and proper test. Meski tak masuk dalam tahapan musda, agenda uji kelayakan ini diambil untuk mengetahui sejauh mana kualitas kandidat.
"Sejauh ini kita belum ada pengusulan diskresi ke DPP. Nanti setelah fit and proper test lebih dalam bagaimana sebenarnya. Kemudian nanti kita lihat siapa yang diskresinya diakomodir DPP," jelasnya.
Baca juga:DPW Perindo Sulsel Tunggu Instruksi DPP Lakukan Evaluasi DPD
Zulham menuturkan, uji kelayakan calon ketua Golkar Lutra akan dimulai pekan ini. Dijadwalkan apakah dilaksanakan pada 24 atau 25 Juli 2021. "Tetapi DPD I akan mengakomodir semua. Soal siapa yang diterima permohonannya nanti kita lihat," paparnya.
Wakil ketua bidang pemenangan pemilu DPD I Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka menyatakan, prosedur untuk mendapat diskresi harus rekomendasi dari DPD I. Pihaknya tak yakin jika langsung ke DPP bakal mulus mendapat diskresi, karena DPP tegaskan harus melalui DPD I.
"Prosedurnya begitu (lewat DPD I). Rekomendasi DPD I yang melanjutkan permohonan ke DPP," ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Arjuna mengungkapkan belum mendapat informasi jadwal musda, namun pihaknya mengaku siap jika sudah mendapat panggilan dari DPD I.
"Tanggal pastinya belum ada. Cuma memang sudah ada penyampaian jadwal fit secepatnya, tapi tanggalnya belum ada," tandasnya saat dihubungi, Minggu (21/6).
Baca juga:Aras Ingin Lahirkan Atlet Tenis Meja Nasional dari Sulsel
Soal informasi yang menyebutkan jika dirinya harus mendapat diskresi, Arjuna mengaku tak tahu. Mantan Bupati Lutra ini merasa dirinya memenuhi seluruh syarat, sehingga tak membutuhkan restu ketum.
"Kenapa saya harus ada diskresi? Saya kan Golkar tulen. Tapi kalau soal itu (PAN), ya kita lihat ke depan. Kita ikuti aturan dari DPD I," pungkasnya.
(luq)
Lihat Juga :
