Kuota SMAN/SMKN di Depok Hanya 5.685 Siswa, Pendaftar PPDB Sudah Capai 22.687 Orang
Jum'at, 11 Juni 2021 - 20:25 WIB
loading...
A
A
A
“Saya sampaikan soal ketimpangan itu terjadi sebetulnya karena kita butuh standar. Lulus standarnya adalah ujian nasional, sekarang tidak ada ujian nasional maka diambillah nilai dengan rumus kalibrasi ada dari raport ranking dan sebagainya. Tapi itu ada beberapa yang protes terjadi timpang antara satu sekolah dengan sekolah lain,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi.
Dia meminta agar orang tua tidak perlu resah karena data nilai yang terinput oleh SMP saat itu adalah versi pendaftaran. Kemudian akan dilakukan validasi verifikasi. Artinya, data itu belum data final. “Kita masih butuh penambahan waktu bukan untuk pendaftaran, sekitar 2- 3 hari utk verifikasi khusus jalur prestasi,” tegasnya.
Terdapat beberapa persoalan yang terjadi dalam PPDB, salah satunya ada warga miskin seolah-olah tapi tidak masuk dalam data data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pihaknya sudah melakukan MoU dengan Dinas Sosial terkait data warga miskin.
Sedangkan data turunan dari Kemensos dan untuk data zonasi itu berdasarkan MoU Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika ada yang belum tercantum dalam DTKS dapat update di Dinsos sehingga bisa terambil otomatis di server.
“Tapi saya pesankan untuk perhatikan masyarakat miskin. Pesan saya dua ke kepala sekolah dan Kepala Cabang Dinas (KCD) untuk mengupayakan warga miskin bisa bersekolah. Jangan melanggar sistem. Mudah-mudahan PPDB tahun ini bisa berjalan lebih baik dari tahun kemarin dan kita optimistis bahwa PPDB di Jawa Barat bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Dia meminta agar orang tua tidak perlu resah karena data nilai yang terinput oleh SMP saat itu adalah versi pendaftaran. Kemudian akan dilakukan validasi verifikasi. Artinya, data itu belum data final. “Kita masih butuh penambahan waktu bukan untuk pendaftaran, sekitar 2- 3 hari utk verifikasi khusus jalur prestasi,” tegasnya.
Terdapat beberapa persoalan yang terjadi dalam PPDB, salah satunya ada warga miskin seolah-olah tapi tidak masuk dalam data data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pihaknya sudah melakukan MoU dengan Dinas Sosial terkait data warga miskin.
Sedangkan data turunan dari Kemensos dan untuk data zonasi itu berdasarkan MoU Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika ada yang belum tercantum dalam DTKS dapat update di Dinsos sehingga bisa terambil otomatis di server.
“Tapi saya pesankan untuk perhatikan masyarakat miskin. Pesan saya dua ke kepala sekolah dan Kepala Cabang Dinas (KCD) untuk mengupayakan warga miskin bisa bersekolah. Jangan melanggar sistem. Mudah-mudahan PPDB tahun ini bisa berjalan lebih baik dari tahun kemarin dan kita optimistis bahwa PPDB di Jawa Barat bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
(thm)
Lihat Juga :
