Latihan Gabungan Penanganan Pesawat Ilegal Digelar di Lanud Sultan Hasanuddin
Kamis, 10 Juni 2021 - 23:06 WIB
loading...
Suasana simulasi penanganan pesawat asing yang dipaksa mendatat di Lanud Sultan Hasanuddin, Kamis (10/6). Foto: SINDOnews/Faisal Mustafa
A
A
A
MAKASSAR - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam), Mahfud MD menyaksikan simulasi penanganan pesawat asing setelah pemaksaan mendarat atau force down landing di Lanud Sultan Hasanuddin , Kabupaten Maros, Kamis (10/6) siang.
Latihan bersama Kemenkopolhukam ini melibatkan TNI AU, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan , Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Karantina Bandara.
Baca juga:Bina Prajurit Hadapi Situasi Darurat, Lanud Hasanuddin Latihan Survival
Mahfud menekankan pentingnya simulasi ini untuk menghindari tumpang tindih atau saling menghindari tanggung jawab antarinstansi, pada persoalan penanganan pesawat asing yang masuk secara ilegal di wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Karena untuk menangani gangguan pertahanan atau kedaulatan NKRI, angkatan udara tidak bisa bekerja sendirian, tapi harus bersinergi dengan lembaga lain, agar tidak tumpang tindih atau malah tidak tertangani dengan baik atau berlarut," kata Mahfud dalam sambutannya.
Menurut dia, tak jarang penanganan pesawat asing yang telah dilakukan force down sering kali tidak tepat. Sehingga sinergi antara unit kerja lembaga baik secara horizontal dan vertikal pusat dan daerah harus dijaga dan dimaksimalkan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebutkan, simulasi dalam bentuk gladi lapangan merupakan tindak lanjut penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan pesawat asing setelah pemaksaan mendarat yang telah dilaksanakan pada 24 Februari 2020.
Baca juga:102 Warga Terdampak Gempa Sulbar Diterbangkan ke Jatim dan Jateng
Dia menceritakan, simulasi ini sampai dilakukannya penandatanganan kesepakatan bersama berawal dari rentetan tindakan force down terhadap pesawat asing, di mana instansi gagap hingga miss komunikasi karena ketidaktahuan penanganan lanjutan.
"Rentenan kejadian itu memberikan momentum kita pentingnya koordinasi antara kementerian dan lembaga. Khususnya dalam penanganan pesawat asing yang dipaksa mendarat di bandara atau lanud yang telah ditentukan. Hal ini merupakan bentuk kesiapsiagakan dalam menjaga kedaulatan ruang udara NKRI, sekaligus menjaga martabat sebagai negara berdaulat dalam pergaulan berbangsa-bangsa di dunia," tukasnya.
Mahfud mencontohkan beberapa waktu lalu dua kapal tanker besar dari Panama dan Iran telah melakukan pelanggaran kedaulatan di wilayah perairan Indonesia dengan saling bertukar minyak. "Itukan di wilayah teritorial kita, bukan di luar. Di ZEE pun tidak boleh apalagi di dalam." imbuhnya.
Baca juga:TNI AU Kembali Evakuasi Korban Gempa Sulbar Pakai Pesawat Boeing 737
Akhirnya ditangkap petugas. Namun kata Mahfud setelah itu muncul persoalan perbedaan penanganan di tiap instansi, alhasil hampir tidak ada yang bisa menangani. "Ada yang bilang itu urusan protokol internasional ada yang bilang tidak ada bukti," paparnya.
"Nah inilah pentingnya koordinasi seperti yang kita lakukan hari ini. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti kasus kapal tanker tadi. Lagi-lagi koordinasi agar tidak rebutan, atau bahkan lepas tanggung jawab, saling tunjuk antar instansi," tegas Mahfud .
Latihan bersama Kemenkopolhukam ini melibatkan TNI AU, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan , Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Karantina Bandara.
Baca juga:Bina Prajurit Hadapi Situasi Darurat, Lanud Hasanuddin Latihan Survival
Mahfud menekankan pentingnya simulasi ini untuk menghindari tumpang tindih atau saling menghindari tanggung jawab antarinstansi, pada persoalan penanganan pesawat asing yang masuk secara ilegal di wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Karena untuk menangani gangguan pertahanan atau kedaulatan NKRI, angkatan udara tidak bisa bekerja sendirian, tapi harus bersinergi dengan lembaga lain, agar tidak tumpang tindih atau malah tidak tertangani dengan baik atau berlarut," kata Mahfud dalam sambutannya.
Menurut dia, tak jarang penanganan pesawat asing yang telah dilakukan force down sering kali tidak tepat. Sehingga sinergi antara unit kerja lembaga baik secara horizontal dan vertikal pusat dan daerah harus dijaga dan dimaksimalkan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebutkan, simulasi dalam bentuk gladi lapangan merupakan tindak lanjut penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan pesawat asing setelah pemaksaan mendarat yang telah dilaksanakan pada 24 Februari 2020.
Baca juga:102 Warga Terdampak Gempa Sulbar Diterbangkan ke Jatim dan Jateng
Dia menceritakan, simulasi ini sampai dilakukannya penandatanganan kesepakatan bersama berawal dari rentetan tindakan force down terhadap pesawat asing, di mana instansi gagap hingga miss komunikasi karena ketidaktahuan penanganan lanjutan.
"Rentenan kejadian itu memberikan momentum kita pentingnya koordinasi antara kementerian dan lembaga. Khususnya dalam penanganan pesawat asing yang dipaksa mendarat di bandara atau lanud yang telah ditentukan. Hal ini merupakan bentuk kesiapsiagakan dalam menjaga kedaulatan ruang udara NKRI, sekaligus menjaga martabat sebagai negara berdaulat dalam pergaulan berbangsa-bangsa di dunia," tukasnya.
Mahfud mencontohkan beberapa waktu lalu dua kapal tanker besar dari Panama dan Iran telah melakukan pelanggaran kedaulatan di wilayah perairan Indonesia dengan saling bertukar minyak. "Itukan di wilayah teritorial kita, bukan di luar. Di ZEE pun tidak boleh apalagi di dalam." imbuhnya.
Baca juga:TNI AU Kembali Evakuasi Korban Gempa Sulbar Pakai Pesawat Boeing 737
Akhirnya ditangkap petugas. Namun kata Mahfud setelah itu muncul persoalan perbedaan penanganan di tiap instansi, alhasil hampir tidak ada yang bisa menangani. "Ada yang bilang itu urusan protokol internasional ada yang bilang tidak ada bukti," paparnya.
"Nah inilah pentingnya koordinasi seperti yang kita lakukan hari ini. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti kasus kapal tanker tadi. Lagi-lagi koordinasi agar tidak rebutan, atau bahkan lepas tanggung jawab, saling tunjuk antar instansi," tegas Mahfud .
(luq)
Lihat Juga :
