Plt Bupati Bandung Barat Bakal Diperiksa KPK? Hengki: Saya Siap Kooperatif

BANDUNG BARAT - Pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat ASN di lingkungan Pemda KBB dan pihak swasta hari kedua terus berlanjut.

Namun berbeda dengan pemeriksaan hari pertama yang terlihat mendapatkan penjagaan ketat, pada hari kedua ini tidak ada penjagaan khusus dari aparat kepolisian. Hanya beberapa anggota Satpol PP yang terlihat berjaga.

Baca juga: Ledakan Kasus COVID-19 di Bandung Barat, 27 Warga Gununghalu Positif Terinfeksi

Informasi yang diterima MNC Portal Indonesia, pemeriksaan hari kedua ini difokuskan kepada tim keluarga dekat Bupati Aa Umbara Sutisna, sekpri dan ajudan bupati, serta dari pihak swasta (pengusaha). Jumlah total terperiksa mencapai sekitar 8-10 orang.

Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait proses pemeriksaan yang dilakukan. Rencananya pemeriksaan akan dilakukan hingga Jumat (11/6/2021). Pada Rabu kemarin total ada 19 yang telah diperiksa dari kalangan ASN dan pihak swasta.

Beredar informasi di kalangan pejabat ASN bahwa Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan juga bakal diperiksa KPK. Isu tersebut ramai dibahas di sejumlah grup media sosial facebook warga KBB. Ketika hal ini coba dikonfirmasikan ke jubir KPK Ali Fikri melalui pesan singkat, belum ada jawaban dari yang bersangkutan.

Baca juga: BOR COVID-19 Naik, Warga Bandung Diminta Tidak Panik

Terkait isu yang berkembang tersebut, Plt Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan mengatakan jika dirinya belum ada jadwal panggilan untuk dimintai keterangan oleh KPK. Namun dia menyatakan siap memberi kesaksian apapun atas kasus yang tengah diperiksa KPK.

"Saya belum dipanggil. Tapi kalau nanti ada panggilan, sebagai warga negara yang baik harus memberikan keterangan sejujur-jujurnya," ucapnya kepada wartawan, Kamis (10/6/2021).

Dirinya hanya ingin agar kasus yang tengah diperiksa KPK segera berakhir agar Pemda KBB bisa kembali bangkit. Sebagai pimpinan daerah dia sudah menginstruksikan kepada seluruh ASN agar bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh tim penyidik KPK. Sebab dirinya tidak mau lagi ada pejabat di lingkungan Pemda KBB yang terlibat atau melakukan praktik korupsi.

"Kepada OPD atau ASN yang diperiksa harus kooperatif. Kita dukung karena ini untuk 'bersih-bersih' supaya tidak lagi ada korupsi," tegasnya.

Sementara itu berdasarkan informasi yang didapat dari salah seorang terperiksa oleh KPK menyebutkan jika pertanyaan yang diajukan lebih kepada apa yang dijanjikan dan diberikan kepada bupati.

"Pertanyaannya gitu, apa yang telah diberikan ke bupati, bupati minta apa dan dijanjikan apa. Selebihnya saya mendengarkan BAP yang dibacakan," tuturnya yang meminta namanya tidak dimunculkan.