Program Vaksinasi Gotong Royong di Makassar Minim Peminat
loading...
Program vaksinasi Gotong Royong di Makassar masih sangat minim peminat. Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Program vaksinasi mandiri alias gotong royong sebagai salah satu upaya menggenjot vaksinasi di Indonesia nampaknya belum begitu efektif berjalan di Kota Makassar.
Diketahui, program tersebut telah diluncurkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, yang kemudian diperkuat lewat peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, yang terbit pada awal Maret 2021 lalu.
Sayangnya, program andalan untuk mempercepat vaksinasi terebut masih minim diminati. Tercatat dari ribuan perusahaan di Makassar, hanya lima yang dilaporkan berkenan melakukan upaya tersebut.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Makassar mengaku program tersebut mandek, pendaftar tak naik sejak laporan terkahir pada Mei 2021 lalu.
"Yang daftar saja masih tetap lima perusahaan dari laporan terakhir," ujar Ketua Apindo Kota Makassar Muammar Muhayyang.
Padahal, program tersebut merupakan program pusat yang diperuntukkan bagi perusahaan agar vaksinasi dapat berjalan tanpa mengikuti vaksinasi yang dijadwalkan pemerintah.
Skemanya, perusahaan yang membiayai dan menyediakan vaksin tersebut bagi karyawannya, agar mereka secepatnya dapat bekerja dan menggerakkan kembali ekonomi.
Hanya saja, animo perusahaan dan pekerja terbilang kecil, lantaran harga yang disediakan cukup mahal dan dinilai cukup membebani perusahaan di tengah ekonomi yang tidak begitu stabil.
"Banyak yang diarahkan ke puskesmas karena gratis. Kalau gotong royong kan masih menunggu bagaimana kelanjutannya, masalahnya harus dibayar dulu baru divaksin," pungkasnya.
Muammar mengharapkan adanya keringanan atau semacam subsidi bagi vaksin tersebut agar perusahaan tidak begitu terbebani. "Ada yang gratis, bahkan sebagian karyawan dari perusahaan itu yang sudah memang divaksin, dan negosiasi harga kita sangat harapkan," ujarnya.
Sementara itu, akibat belum terealisasinya vaksin secara keseluruhan, perusahaan harus bersabar hingga vaksinasi gratis menjagkau mereka. Dan untuk menunggu realisasi tersebut dianggap sangat memberatkan perusahaan, salah satunya dari industri pariwisata.
Ketua Persatuan Hotel Seluruh Indonesia Anggiat Sinaga mengatakan, perhotelan sudah cukup terpuruk, terlebih tak ada insentif khusus yang diberikan ke mereka.
"Hunian sudah bergerak dengan rata-rata 28% hingga 30% dan dibandingokupansi di awal pandemi atau pertengangan hanya 18-25%. Akan tetapi dengan hunian 30% masih belum bisa berharap banyak, apalagi harga jual sangat drop," tandasnya.
Diketahui, program tersebut telah diluncurkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, yang kemudian diperkuat lewat peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, yang terbit pada awal Maret 2021 lalu.
Sayangnya, program andalan untuk mempercepat vaksinasi terebut masih minim diminati. Tercatat dari ribuan perusahaan di Makassar, hanya lima yang dilaporkan berkenan melakukan upaya tersebut.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Makassar mengaku program tersebut mandek, pendaftar tak naik sejak laporan terkahir pada Mei 2021 lalu.
"Yang daftar saja masih tetap lima perusahaan dari laporan terakhir," ujar Ketua Apindo Kota Makassar Muammar Muhayyang.
Padahal, program tersebut merupakan program pusat yang diperuntukkan bagi perusahaan agar vaksinasi dapat berjalan tanpa mengikuti vaksinasi yang dijadwalkan pemerintah.
Skemanya, perusahaan yang membiayai dan menyediakan vaksin tersebut bagi karyawannya, agar mereka secepatnya dapat bekerja dan menggerakkan kembali ekonomi.
Hanya saja, animo perusahaan dan pekerja terbilang kecil, lantaran harga yang disediakan cukup mahal dan dinilai cukup membebani perusahaan di tengah ekonomi yang tidak begitu stabil.
"Banyak yang diarahkan ke puskesmas karena gratis. Kalau gotong royong kan masih menunggu bagaimana kelanjutannya, masalahnya harus dibayar dulu baru divaksin," pungkasnya.
Muammar mengharapkan adanya keringanan atau semacam subsidi bagi vaksin tersebut agar perusahaan tidak begitu terbebani. "Ada yang gratis, bahkan sebagian karyawan dari perusahaan itu yang sudah memang divaksin, dan negosiasi harga kita sangat harapkan," ujarnya.
Sementara itu, akibat belum terealisasinya vaksin secara keseluruhan, perusahaan harus bersabar hingga vaksinasi gratis menjagkau mereka. Dan untuk menunggu realisasi tersebut dianggap sangat memberatkan perusahaan, salah satunya dari industri pariwisata.
Ketua Persatuan Hotel Seluruh Indonesia Anggiat Sinaga mengatakan, perhotelan sudah cukup terpuruk, terlebih tak ada insentif khusus yang diberikan ke mereka.
"Hunian sudah bergerak dengan rata-rata 28% hingga 30% dan dibandingokupansi di awal pandemi atau pertengangan hanya 18-25%. Akan tetapi dengan hunian 30% masih belum bisa berharap banyak, apalagi harga jual sangat drop," tandasnya.
(agn)
Explore More