Regulasi Mengendap, Pemkot Makassar Tak Punya Solusi Atasi Pak Ogah
Sabtu, 29 Mei 2021 - 12:09 WIB
loading...
Regulasi terkait pak Ogah di Makassar masih belum ada sehingga belum bisa menindak pengatur lalu lintas liar tersebut. Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Pengatur lalu lintas liar atau kerap disebut Pak Ogah hingga saat ini belum teratasi dengan baik, aktivitas mereka hampir bisa ditemui di semua perputaran jalan.
Hal ini dianggap cukup menganggu, lantaran kerap memperlambat arus jalan alih-alih mengurai lalu lintas. Selain itu dalam beberapa kasus mereka kerap melakukan pengrusakan kendaraan saat tak mendapatkan tip dari pengendara.
Baca Juga: Dishub Sulsel Larang Pengendara Beri Uang ke Pak Ogah
Penindakan pun sudah kerap dilakukan oleh tim gabungan pemkot , hanya saja minimnya penanganan komprehensif membuat mereka tetap kembali ke jalan.
Pemerintah Kota dibantu Provinsi juga sebelumnya telah mewacanakan adanya regulasi khusus untuk mereka, namun hingga saat ini belum ada progres berarti.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar Mario Said mengatakan, belum mengetahui tindak lanjut dari regulasi tersebut, pasalnya sesuai dengan wacana awal, ada tim khusus yang dibentuk bersama Dishub Provinsi Sulsel untuk merampungkan Perwali tersebut.
"Saya belum tau tindak lanjutnya, kita sudah pernah beberapa kali rapat terkait hal ini," ujar Mario singkat.
Selain itu Persoalan Lingkungan Pondok Sosial sebagai solusi komprehensif juga belum disediakan oleh pemerintah kota, Mario mengatakan hal ini menjadi persoalan utama lantaran keberadaannya diklaim mampu mengurangi jumlah Pak Ogah.
Baca Juga: Regulasi Pak Ogah di Makassar Akan Diusul Jadi Peraturan Daerah
Pengadaannya kata dia, sudah beberapa kali dibahas dimana rencana akan diadakan oleh pemkot pada tahun 2021 ini, namun dari postur anggaran 2021, pemkot sama sekali belum menyisihkan anggarannya ke sana.
"Ini belum jelas (Liposos) di mana mau ditempatkan, masalahnya kan ini kendalanya, kalaupun diamankan mereka mau dibawa ke mana," terangnya.
Plt Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Asvira Anwar juga mengakui belum ada solusi yang bisa disedikan pemkot untuk mengatasi persoalan tersebut.
Dia mengatakan, upaya satu-satunya sebagai solusi sementara adalah dengan menurunkan secara berkala tim untuk menindaki mereka.
Asvira mengatakan pengadaan Liposos diakuinya memang cukup mendesak, apalagi hal ini tak hanya terbatas pada Pak Ogah saja melainkan anjal dan Gepeng juga perlu diselesaikan.
Baca Juga: Polisi Amankan 7 'Pak Ogah' yang Kerap Meresahkan Pengendara
Dia mengaku tidak ingin sesumbar terkait rencana ke depan lantaran statusnya hanya pejabat sementara, namun hal ini sebelumnya telah beberapa kali diwacanakan, semisal di tahun 2018 lalu, dimana sebelummya sempat disinggung namum kembali tenggelam.
Asvira mengaku masih akan menunggu petunjuk pimpinan dalam hal ini Walikota Makassar, persoalan utama kata dia adalah pengadaan lahan terlebih dahulu harus dilakukan.
"Kita waktu itu memang terkendala lahan, kalau itu kita sudah proyeksi, intinya kalau lahan sisa di daerah- daerah pinggiran kan yang lebih murah karena di tengah kota pasti mahal, itu di daerah Biringkanayya atau Barombong kita bisa proyeksi disana," ujarnya.
Hal ini dianggap cukup menganggu, lantaran kerap memperlambat arus jalan alih-alih mengurai lalu lintas. Selain itu dalam beberapa kasus mereka kerap melakukan pengrusakan kendaraan saat tak mendapatkan tip dari pengendara.
Baca Juga: Dishub Sulsel Larang Pengendara Beri Uang ke Pak Ogah
Penindakan pun sudah kerap dilakukan oleh tim gabungan pemkot , hanya saja minimnya penanganan komprehensif membuat mereka tetap kembali ke jalan.
Pemerintah Kota dibantu Provinsi juga sebelumnya telah mewacanakan adanya regulasi khusus untuk mereka, namun hingga saat ini belum ada progres berarti.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar Mario Said mengatakan, belum mengetahui tindak lanjut dari regulasi tersebut, pasalnya sesuai dengan wacana awal, ada tim khusus yang dibentuk bersama Dishub Provinsi Sulsel untuk merampungkan Perwali tersebut.
"Saya belum tau tindak lanjutnya, kita sudah pernah beberapa kali rapat terkait hal ini," ujar Mario singkat.
Selain itu Persoalan Lingkungan Pondok Sosial sebagai solusi komprehensif juga belum disediakan oleh pemerintah kota, Mario mengatakan hal ini menjadi persoalan utama lantaran keberadaannya diklaim mampu mengurangi jumlah Pak Ogah.
Baca Juga: Regulasi Pak Ogah di Makassar Akan Diusul Jadi Peraturan Daerah
Pengadaannya kata dia, sudah beberapa kali dibahas dimana rencana akan diadakan oleh pemkot pada tahun 2021 ini, namun dari postur anggaran 2021, pemkot sama sekali belum menyisihkan anggarannya ke sana.
"Ini belum jelas (Liposos) di mana mau ditempatkan, masalahnya kan ini kendalanya, kalaupun diamankan mereka mau dibawa ke mana," terangnya.
Plt Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Asvira Anwar juga mengakui belum ada solusi yang bisa disedikan pemkot untuk mengatasi persoalan tersebut.
Dia mengatakan, upaya satu-satunya sebagai solusi sementara adalah dengan menurunkan secara berkala tim untuk menindaki mereka.
Asvira mengatakan pengadaan Liposos diakuinya memang cukup mendesak, apalagi hal ini tak hanya terbatas pada Pak Ogah saja melainkan anjal dan Gepeng juga perlu diselesaikan.
Baca Juga: Polisi Amankan 7 'Pak Ogah' yang Kerap Meresahkan Pengendara
Dia mengaku tidak ingin sesumbar terkait rencana ke depan lantaran statusnya hanya pejabat sementara, namun hal ini sebelumnya telah beberapa kali diwacanakan, semisal di tahun 2018 lalu, dimana sebelummya sempat disinggung namum kembali tenggelam.
Asvira mengaku masih akan menunggu petunjuk pimpinan dalam hal ini Walikota Makassar, persoalan utama kata dia adalah pengadaan lahan terlebih dahulu harus dilakukan.
"Kita waktu itu memang terkendala lahan, kalau itu kita sudah proyeksi, intinya kalau lahan sisa di daerah- daerah pinggiran kan yang lebih murah karena di tengah kota pasti mahal, itu di daerah Biringkanayya atau Barombong kita bisa proyeksi disana," ujarnya.
(agn)
Lihat Juga :
