Tunggak Utang Rp7 M, Layanan di RSUD Ryacudu Lampung Utara Tersendat

LAMPUNG UTARA - Layanan kesehatan di RSUD Mayjend HM. Ryacudu, di Kabpaten Lampung Utara, tersendat. Mereka juga kekurangan obat-obatan. Kondisi ini disebabkan rumah sakit milik pemerintah ini, masih menunggak utang Rp7 miliar.



Direktur RSUD Mayjend. HM. Ryacudu, Sri Haryati menyebutkan, pihaknya sangat membutuhkan bantuan Pemkab Lampung Utara. Sebab, rumah sakit rujukan nasional itu mengalami kekurangan obat-obatan lantaran tak memiliki cukup dana untuk membelinya. "Persediaan obat-obatan dan sejenisnya, saat ini masih sangat kurang karena keterbatasan anggaran untuk membelinya," katanya, Jumat (28/5/2021).



Dia melanjutkan, kekurangan persediaan obat dan sejenisnya untuk para pasien ini, disebabkan oleh besarnya utang yang masih dimiliki oleh rumah sakit pada 23 penyedia atau vendor obat-obatan. Besaran utang yakni mencapai Rp7 miliar.



Dengan utang sebesar itu, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menambah persediaan obat-obatan dan sejenisnya. Pihak penyedia obat baru dapat memenuhi permintaan obat-obatan, jika pihak manajemen rumah sakit membayar setengah dari utangnya . Sedangkan pendapatan rumah sakit hanya Rp1,3 miliar/bulan.

Menurut Sri Haryati, pihaknya terpaksa berpikir keras bagaimana obat-obatan dan sejenisnya dapat tersedia meski terbilang jauh dari kata mencukupi. Kebijakan yang telah diambilnya adalah mengangsur utang tersebut sebesar Rp1 miliar kepada sembilan penyedia. "Jelang lebaran kemarin, persediaan obat sudah sedikit dan harus kembali mencicilnya lagi, supaya dapat persediaan obat," kata dia.



Dia menjelaskan, besaran pendapatan yang tidak sebanding dengan besaran utang , membuat rumah sakit yang dipimpinnya tak dapat memberikan pelayanan maksimal pada para pasien. Besaran pendapatan juga jauh dari kata ideal, jika dibandingkan dengan perkiraan pengeluaran maksimal yang harus dikeluarkan tiap bulannya oleh RSUD. "Idealnya, pendapatan RSUD itu sebesar Rp3 miliar, karena itulah besaran biaya maksimal yang harus dikeluarkan oleh kami," jelasnya.

Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Mayjend HM Ryacudu, Sri Andini menambahkan, pihak manajemen RSUD telah berupaya meminta bantuan dari Pemkab Lampung Utara, untuk mengatasi persoalan itu. Tanpa bantuan pemerintah maka pelayanan rumah sakit akan terus terseok-seok. "Pemkab siap membantu, akan tetapi mesti menunggu hasil audit dari Inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dulu. Sedangkan, kebutuhan sudah sangat mendesak," tutur dia.