Kebijakan Mutasi Aneh di Simalungun Diduga untuk Menjebak Bupati RHS
Sabtu, 22 Mei 2021 - 13:34 WIB
loading...
Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga memimpin apel perdana usai dilantik.(Sindonews.com/Ist)
A
A
A
SIMALUNGUN - Terkait mutas i 'aneh' sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun, diduga sengaja dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) untuk menjebak Bupati Radiapoh H Sinaga.
Pasalnya menurut Direktur Eksekutif Institute Law of Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, M.Si, dalam mutasi pejabat di Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun, kepala BKPPD Jamesrin Saragih, tidak memberikan masukan kepada bupati Radiapoh H Sinaga bahwa penugasan pejabat pelaksana tugas boleh dilakukan jika pejabat defenitif berhalangan tetap atau dalam waktu lama.
Sehingga dua pejabat defenitif di Dinas Pendidikan Pemkab Simungun, yaitu Kepala Bidang SMP Lusman Siagian dan Kepala Bidang Dikdas J Lingga Damanik ditugaskan ke BKPPD dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana tugas (Plt) Eselon III. Baca juga: Menjabat Hitungan Bulan, Bupati Radiapoh Sudah Mau Berhutang Rp500 Miliar ke PT SMI
Kemudian pada jabatan defenitif keduanya ditugaskan lagi dua pejabat pelaksana tugas, padahal kedua pejabat defenitif tidak berhalangan, karena ditugaskan ke dinas lain sebagai pejabat Eselon III." Jika pada jabatan defenitif bidang SMP dan Dikdas Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun tidak ditugaskan pejabat pelaksana tugas tidak masalah, karena penempatannya bukan karena terjadi kekosongan atau pejabat defenitifnya berhalangan," ujar Sihite.
Kepala BKPPD seharusnya memberikan saran kepada Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga, bahwa penugasan pejabat defenitif Eselon III di Dinas Pendidikan sebagai pelaksana tugas (Plt) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. "Kemudian menempatkan pejabat pelaksana tugas pada jabatan yang diduduki pejabat defenitif tersebut, sudah menyalahi Undang-undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014," ujar Sihite.
Pasalnya menurut Direktur Eksekutif Institute Law of Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, M.Si, dalam mutasi pejabat di Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun, kepala BKPPD Jamesrin Saragih, tidak memberikan masukan kepada bupati Radiapoh H Sinaga bahwa penugasan pejabat pelaksana tugas boleh dilakukan jika pejabat defenitif berhalangan tetap atau dalam waktu lama.
Sehingga dua pejabat defenitif di Dinas Pendidikan Pemkab Simungun, yaitu Kepala Bidang SMP Lusman Siagian dan Kepala Bidang Dikdas J Lingga Damanik ditugaskan ke BKPPD dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana tugas (Plt) Eselon III. Baca juga: Menjabat Hitungan Bulan, Bupati Radiapoh Sudah Mau Berhutang Rp500 Miliar ke PT SMI
Kemudian pada jabatan defenitif keduanya ditugaskan lagi dua pejabat pelaksana tugas, padahal kedua pejabat defenitif tidak berhalangan, karena ditugaskan ke dinas lain sebagai pejabat Eselon III." Jika pada jabatan defenitif bidang SMP dan Dikdas Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun tidak ditugaskan pejabat pelaksana tugas tidak masalah, karena penempatannya bukan karena terjadi kekosongan atau pejabat defenitifnya berhalangan," ujar Sihite.
Kepala BKPPD seharusnya memberikan saran kepada Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga, bahwa penugasan pejabat defenitif Eselon III di Dinas Pendidikan sebagai pelaksana tugas (Plt) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. "Kemudian menempatkan pejabat pelaksana tugas pada jabatan yang diduduki pejabat defenitif tersebut, sudah menyalahi Undang-undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014," ujar Sihite.
Lihat Juga :
