Legislator Makassar Minta Struktur Pansel Job Fit Dikaji Ulang

MAKASSAR - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, diminta untuk mengkaji ulang struktur panitia panitia seleksi (pansel) job fit atau uji kompetensi pejabat eselon II Pemkot Makassar.

Itu setelah adanya Keterlibatan Maqbul Halim selaku salah satu anggota. Pasalnya, Maqbul merupakan tim pemenangan pasangan Danny-Fatma pada Pilkada Serentak 2020 lalu.



Belum lagi, status Maqbul sebagai kader Partai Golkar dinilai telah melanggar Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah .

Sebab dalam regulasi itu tegas disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi yaitu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Azis Namu meminta Wali Kota Makassar , Mohammad Ramdhan Pomanto untuk menkaji ulang penyusunan struktur panitia seleksi pada pelaksanaan job fit. Apalagi, ada regulasi yang mengatur bahwa anggota panitia seleksi tidak boleh merupakan kader dari partai politik.

"Kalau seperti itu aturannya, kita minta Pemkot Makassar dalam hal ini pak wali untuk mempertimbangkan keterlibatan anggota pansel (Maqbul Halim) sesuai dengan aturan yang ada," ujar Azis Namu, kepada Sindonews, Jumat, (21/05/2021).

Namun kata dia, status Maqbul sebagai kader Partai Golkar mesti ditelusuri. Palsanya jika tak lagi menyandang status sebagai kader, Ketua Fraksi PPP DPRD Makassar ini menilai Maqbul sah-sah saja jika ditunjuk sebagai anggota panitia seleksi.



"Tidak masalah (Maqbul) jadi anggota panita seleksi, asal beliau memiliki kapasitas. Tapi ini kan harus dilihat dulu, apa masih kader partai atau tidak. Kalau kader kan aturannya jelas, tidak boleh. Itu yang harus dipertimbangkan supaya tidak menimbulkan masalah," ujar dia.

Dia tidak ingin berprasangka buruk, panitia yang telah ditunjuk untuk menguji kemampuan pejabat eselon II diharap bisa fair. Tidak boleh ada tendensi politik di dalamnya, apalagi politik balas budi . Pejabat yang dipilih mesti memiliki kapasitas dan kemampuan sesuai jabatan yang diduduki.

"Kami yakin yang dilakukan pak wali itu murni fair, artinya mereka yang lolos tentu punya kapasitas sesuai dengan job masing-masing. Tidak ada yang namanya indikasi politik, kita mau mereka yang lolos itu murni punya kapasitas dibidangnya masing-masing," ungkap dia.



Wakil Sekretaris Komunikasi Publik DPD I Golkar Sulsel, Zulham Arief mengatakan Maqbul saat ini sudah tidak lagi masuk di dalam kepengurusan partai, meski demikian Zulham membenarkan jika Maqbul masih anggota partai yang saat ini fungsionaris.

"Iya (anggota), tidak masuk kepengurusan, fungsionaris kan, beliau memang Golkar, beliau itu kader," beber dia.

Ketua Pansel Job Fit , Yusran Jusuf enggan berkomentar banyak terkait status politik Maqbul Halim. Kata dia, keterlibatan Maqbul dalam pelaksanaan job fit sebagai pansel telah dikoordinasikan dengan KASN.

"Sudah clear, sudah dikonfirmasi dengan KASN, beliau tetap diikutkan sebagai pansel," singkat Yusran.