WNA China Masuk Indonesia, Anggota DPR Ini Pertanyakan Sikap Pemerintah
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan. Foto/MPI/Adi Haryanto
A
A
A
BANDUNG BARAT - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan mempertanyakan kebijakan masuknya ratusan tenaga kerja warga negara asing (WNA) asal China ke Indonesia dalam beberapa hari terakhir.
Pasalnya saat ini kondisi di dalam negeri sedang berperang dengan pandemi COVID-19. Bahkan tradisi mudik yang setiap lebaran dilakukan, terpaksa dilarang dengan dalih untuk menekan penyebaran COVID-19 akibat mobilitas warga.
"Saya mempertanyakan sikap politik dan kebijakan pemerintah. Kalau memang beritikad baik menekan penyebaran COVID-19 sebaiknya tidak membuat kebijakan yang aneh, termasuk memasukkan tenaga kerja dari luar negeri," ucapnya di Padalarang, Senin (10/5/2021)
Mestinya warga asing dari berbagai negara ditahan dulu masuk ke Indonesia. Terlebih dari negara asal COVID-19 muncul atau dari negara-negara yang angka kasusnya masih tinggi. Yang lebih tidak adil lagi adalah, masyarakat di Indonesia kini justru dilarang untuk pergi kemana-mana termasuk mudik.
"Ya seperti tidak adilnya di situ. Sekarang kan masyarakat lagi sensitif, ketika melihat ketidakdilan, warga luar bisa masuk sedangkan mereka tidak boleh mudik, ironia juga. Jangan sampai ini jadi bola liar," sambungnya.
Sementara dari sisi sektor ketenagakerjaan, lanjut Netty, tingkat pengangguran di Indonesia melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan untuk kalangan muda angkanya meningkat 19 persen atau lebih tinggi dibanding negara lain. Sehingga kedatangan pekerja asing, tentunya mengusik sensitivitas soal sulitnya lapangan kerja.
Untuk itu, pada masa sidang berikutnya pihaknya akan mempertanyakan hal ini ke mitra terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan. Sebab ini tanggungjawab bersama dan harus dicari jawabannya dari hulu sampai hilir.
"Jangan sampai karena untuk proyek strategis nasional tenaga kerja asing diberi karpet merah. Kalau alasannya transfer teknologi, nanti. Masyarakat sekarang sedang galau dan sensitif," pungkasnya.
Pasalnya saat ini kondisi di dalam negeri sedang berperang dengan pandemi COVID-19. Bahkan tradisi mudik yang setiap lebaran dilakukan, terpaksa dilarang dengan dalih untuk menekan penyebaran COVID-19 akibat mobilitas warga.
"Saya mempertanyakan sikap politik dan kebijakan pemerintah. Kalau memang beritikad baik menekan penyebaran COVID-19 sebaiknya tidak membuat kebijakan yang aneh, termasuk memasukkan tenaga kerja dari luar negeri," ucapnya di Padalarang, Senin (10/5/2021)
Mestinya warga asing dari berbagai negara ditahan dulu masuk ke Indonesia. Terlebih dari negara asal COVID-19 muncul atau dari negara-negara yang angka kasusnya masih tinggi. Yang lebih tidak adil lagi adalah, masyarakat di Indonesia kini justru dilarang untuk pergi kemana-mana termasuk mudik.
"Ya seperti tidak adilnya di situ. Sekarang kan masyarakat lagi sensitif, ketika melihat ketidakdilan, warga luar bisa masuk sedangkan mereka tidak boleh mudik, ironia juga. Jangan sampai ini jadi bola liar," sambungnya.
Sementara dari sisi sektor ketenagakerjaan, lanjut Netty, tingkat pengangguran di Indonesia melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan untuk kalangan muda angkanya meningkat 19 persen atau lebih tinggi dibanding negara lain. Sehingga kedatangan pekerja asing, tentunya mengusik sensitivitas soal sulitnya lapangan kerja.
Untuk itu, pada masa sidang berikutnya pihaknya akan mempertanyakan hal ini ke mitra terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan. Sebab ini tanggungjawab bersama dan harus dicari jawabannya dari hulu sampai hilir.
"Jangan sampai karena untuk proyek strategis nasional tenaga kerja asing diberi karpet merah. Kalau alasannya transfer teknologi, nanti. Masyarakat sekarang sedang galau dan sensitif," pungkasnya.
(don)
Explore More