Cak Imin: 22 Tahun Reformasi Belum Ubah Taraf Hidup Masyarakat

BANDUNG -
Perjalanan 22 tahun reformasi harus menjadi momentum penguatan gerakan sosial-ekonomi rakyat, agar reformasi memberikan kontribusi maksimal bagi perubahan nasib rakyat Indonesia.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar dalam webminar bertajuk "22 Tahun Reformasi: Penguatan Gerakan Sosial-Ekonomi Rakyat" yang digelar DPW PKB Jawa Barat, dari Kantor DPW PKB Jabar, Jalan KH Ahmad Dahlan, Kota Bandung, Kamis (21/5/2020).

Webinar juga diikuti akademisi dan eksponen 1998, di antaranya Prof Muradi dari Universitas Padjadjaran, Prof Dr Karim Suryadi dari Universitas Pendidikan Indonesia, pejuang reformasi Agustiana, eksponen 1998 Abah Suhendy, dan Ketua DPW PKB Jabar yang juga eksponen 1998 Syaiful Huda. Mereka hadir langsung sebagai narasumber.

Muhaimin Iskandar menyatakan, dari sisi keterbukaan politik, Indonesia memang telah mengalami banyak perubahan dibandingkan saat orde baru dimana hampir semua masyarakat bisa menyuarakan aspirasi dan sikap politik mereka secara lebih bebas. Namun begitu, gerakan reformasi belum mampu memberikan perubahan signifikan terhadap taraf hidup masyarakat.

"Gerakan reformasi relatif hanya terasa di bidang politik di mana semua elemen masyarakat memiliki kesempatan yang lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik," ujarnya.

(Baca: Dentuman Misterius Terdengar Lagi, Kodam Siliwangi Lakukan Pengecekan)

Menurut Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, belum adanya perubahan mendasar di bidang sosial-ekonomi selama 22 tahun perjalanan reformasi terjadi akibat ketidakmampuan Indonesia dalam menghadapi dominasi pasar dimana Indonesia masih sebatas negara konsumen atas berbagai produk dari negara lain.

"Hampir semua produk strategis mulai dari beras, minyak, garam, hingga bawang masih impor. Kondisi ini terjadi karena belum munculnya kebijakan mendasar yang benar-benar berpihak kepada rakyat," tegasnya.

Wakil Ketua DPR itu berharap ada perubahan paradigma pembangunan di Indonesia ke depan. Terlebih, pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia selama beberapa bulan terakhir telah menyadarkan jika Indonesia memiliki banyak sekali kekurangan, seperti lemahnya sistem kesehatan, keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga medis, rendahnya disiplin warga, hingga ancaman kerawanan pangan.

"Reformulasi, reinstalasi, dan reorientasi pembangunan merupakan suatu keharusan karena faktanya, dengan wabah COVID-19 ini, kita jadi sadar bahwa Indonesia banyak sekali kekurangannya. Sudah saatnya paradigma pembangunan Indonesia berbasis agraria dan sumber daya alam," jelasnya.