Menhub: Pengembangan Bandara dan Pelabuhan di Tanjung Balai Karimun Tingkatkan Daya Saing
Minggu, 02 Mei 2021 - 10:11 WIB
loading...
Menhub Budi Karya Sumadi. (Ist)
A
A
A
BATAM - Pengembangan infrastruktur transportasi seperti Bandara dan Pelabuhan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian di pulau terluar seperti di Tanjung Balai Karimun, Batam, Kepulauan Riau.
“Kita tahu bahwa Tanjung Balai Karimun sangat dekat dengan negara tetangga (Singapura dan Malaysia) sehingga prasarana transportasi yang ada di pulau terluar ini harus dikembangkan yaitu Bandara Haji Abdullah dan Pelabuhan Malarko,” kata Menhub Budi Karya Sumadi saat melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Balai Karimun, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (1/5/2021).
Menhub mengatakan, pegembangan bandara dan pelabuhan di Tanjung Balai Karimun ini sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembangunan di daerah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan (3TP).
Menhub mengungkapkan, pengembangan yang dilakukan di Pelabuhan Malarko, akan menjadikan pelabuhan ini sebagai pelabuhan samudera atau pelabuhan yang dapat disinggahi kapal-kapal besar, yang memiliki fasilitas lengkap untuk tempat bongkar muat barang untuk ekspor dan impor, dan dilengkapi dengan gudang.
"Kami akan melibatkan pemda dan pihak swasta untuk berpartisipsi mengembangkan pelabuhan ini, dengan konsesi selama sekitar 30 tahun,” ucap Menhub.
Saat ini, di Pelabuhan Malarko sudah dibangun Causeway sepanjang 800x6 m2, Dermaga 110 x 10 m2, dan fasilitas lainnya menggunakan dana APBN.
Sementara, terkait Pembangunan Bandara Raja Haji Abdullah, Menhub menuturkan akan dilakukan perpanjangan runway hingga 2.200 x 45 meter agar dapat didarati pesawat yang lebih besar seperti Boeing 737.
Untuk pengembangan tahap pertama, ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021 dengan panjang runway 1600 meter. "Kami akan perpanjang runway hingga 2200 m ultimatenya. Tetapi tahun ini kami berupaya selesaikan sepanjang 1600 m agar bisa didarati pesawat jenis ATR. Untuk itu, Kami meminta dukungan Gubernur, Bupati dan unsur Pemerintah Daerah untuk membantu penuyelesaian pembebasan lahan,” tutur Menhub.
Saat ini, Bandara Raja Haji Abdullah Karimun saat ini mempunyai panjang runway 1400 x 30 meter, apron 73,5 Mx 40 M dan taxiway 75 Mx15 M, yang melayani penerbangan perintis.
Selain runway, pengembangan juga akan dilakukan diantaranya di fasilitas di sisi udara meliputi: Pembuatan Turning Area dan Marking, lanjutan pembuatan drainase sisi udara dan di sisi darat meliputi: Perluasan dan penataan lanscape parkir terminal dan penambahan fasilitas penunjang pelayanan bandara udara lainnya. Baca: Kasus Positif COVID-19 di Muntok Membludak, Razia Protokol Kesehatan Digencarkan.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, sangat mendukung dilakukannya pengembangan bandara dan pelabuhan di Tanjung Balai Karimun.
“Tanjung Balai Karimun ditetapkan pemerintah pusat sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, untuk mendorong pencapaian investasi,” ucap Gubernur.
Ia mengatakan, akan menindaklanjuti pertemuan dengan Menhub dengan melakukan koordinasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Baca Juga: Cianjur Gempar, Tak Terima Diputus Cintanya Seorang Pria Bakar Kekasihnya Hidup-hidup.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Pramono, dan Irjen Kementerian Perhubungan Gede Pasek.
“Kita tahu bahwa Tanjung Balai Karimun sangat dekat dengan negara tetangga (Singapura dan Malaysia) sehingga prasarana transportasi yang ada di pulau terluar ini harus dikembangkan yaitu Bandara Haji Abdullah dan Pelabuhan Malarko,” kata Menhub Budi Karya Sumadi saat melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Balai Karimun, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (1/5/2021).
Menhub mengatakan, pegembangan bandara dan pelabuhan di Tanjung Balai Karimun ini sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembangunan di daerah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan (3TP).
Menhub mengungkapkan, pengembangan yang dilakukan di Pelabuhan Malarko, akan menjadikan pelabuhan ini sebagai pelabuhan samudera atau pelabuhan yang dapat disinggahi kapal-kapal besar, yang memiliki fasilitas lengkap untuk tempat bongkar muat barang untuk ekspor dan impor, dan dilengkapi dengan gudang.
"Kami akan melibatkan pemda dan pihak swasta untuk berpartisipsi mengembangkan pelabuhan ini, dengan konsesi selama sekitar 30 tahun,” ucap Menhub.
Saat ini, di Pelabuhan Malarko sudah dibangun Causeway sepanjang 800x6 m2, Dermaga 110 x 10 m2, dan fasilitas lainnya menggunakan dana APBN.
Sementara, terkait Pembangunan Bandara Raja Haji Abdullah, Menhub menuturkan akan dilakukan perpanjangan runway hingga 2.200 x 45 meter agar dapat didarati pesawat yang lebih besar seperti Boeing 737.
Untuk pengembangan tahap pertama, ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021 dengan panjang runway 1600 meter. "Kami akan perpanjang runway hingga 2200 m ultimatenya. Tetapi tahun ini kami berupaya selesaikan sepanjang 1600 m agar bisa didarati pesawat jenis ATR. Untuk itu, Kami meminta dukungan Gubernur, Bupati dan unsur Pemerintah Daerah untuk membantu penuyelesaian pembebasan lahan,” tutur Menhub.
Saat ini, Bandara Raja Haji Abdullah Karimun saat ini mempunyai panjang runway 1400 x 30 meter, apron 73,5 Mx 40 M dan taxiway 75 Mx15 M, yang melayani penerbangan perintis.
Selain runway, pengembangan juga akan dilakukan diantaranya di fasilitas di sisi udara meliputi: Pembuatan Turning Area dan Marking, lanjutan pembuatan drainase sisi udara dan di sisi darat meliputi: Perluasan dan penataan lanscape parkir terminal dan penambahan fasilitas penunjang pelayanan bandara udara lainnya. Baca: Kasus Positif COVID-19 di Muntok Membludak, Razia Protokol Kesehatan Digencarkan.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, sangat mendukung dilakukannya pengembangan bandara dan pelabuhan di Tanjung Balai Karimun.
“Tanjung Balai Karimun ditetapkan pemerintah pusat sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, untuk mendorong pencapaian investasi,” ucap Gubernur.
Ia mengatakan, akan menindaklanjuti pertemuan dengan Menhub dengan melakukan koordinasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Baca Juga: Cianjur Gempar, Tak Terima Diputus Cintanya Seorang Pria Bakar Kekasihnya Hidup-hidup.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Pramono, dan Irjen Kementerian Perhubungan Gede Pasek.
(nag)
Lihat Juga :
