Politisi Perindo di Nduga Minta Bupati Segera Lakukan Pelayanan Publik

KENEYAM - Politisi Partai Perindo yang juga Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga Leri Gwijangge meminta bupati segera membagi Dokumen Pengisian Anggaran (DPA).

"Karena kami DPRD sudah lakukan sidang APBD penutupan, sekarang tugasnya eksekutif segera membagi DPA kepada masing-masing OPD untuk segera lakukan pelayanan publik dan jalankan roda pemerintahan di Kabupaten Nduga," ungkapnya melalui siaran pers yang diterima sindonews.com, Jumat, (30/42021).

Dirinya mengatakan, masyarakat Nduga sudah sangat merindukan perhatian pemerintah melalui pelayanan publik.

Namun, saat ini bupati definitif belum juga melaksanakan roda pemerintahan karena pasca konflik bersenjata, masyarakat nduga telah mengamankan diri ke 4 kabupaten yakni Kabupaten Wamena, Lanny Jaya, Timika, dan Jayapura.

"Masyarakat di Nduga saat ini sangat merindukan campur tangan pemerintah untuk mengembalikan mereka di tempat semula dan memberikan bantuan seperti, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan yang terpenting pemda bisa fasilitasi untuk kembalikan mereka di tempat yang mereka mau tinggal dengan rasa aman," katanya.

Leri Gwijangge menjelaskan, keterlambatan anggaran tersebut membuat semua pelayanan publik terkendala.

Dirinya berharap DPA segera dibagi kepada semua OPD dan aparatur sipil yang ada di Kabupaten Nduga.

"Saat ini sebagian masyarakat mengalami kelaparan dan untuk keluar mencari makan di kebun sudah trauma karena pengalaman buruk yang dialami masyarakat Nduga yaitu sering terjadi penembakan, penculikan, dan yang lainnya," jelasnya.

Dirinya berpendapat bahwa ABPD tersebut adalah milik rakyat Kabupaten Nduga, dan mereka punya hak untuk dapat membantu serta memberi jaminan hidup dalam kondisi krisis saat ini.

Baca juga: Kritik Bupati dan Sekda, Asisten III Pemkab Lampung Utara Diberhentikan dan Disomasi

"Saya meminta kepada Pemda Nduga agar tahun ini kita lakukan penangganan secara serius kepada masyarakat yang mengungsi. Sekarang yang kita tahu ada 12 distrik yang tidak dihuni masyarakat sejak 2018 sampai saat ini diantaranya Distrik Nirkuri, Yigi, Mugi, Yal, Iniknggal, Mapenduma, Mam, Kagayem, Dal, Bulmuyalma dan lainya," tegas Leri.

Baca juga: Lari Kocar-kacir saat Digerebek, 4 Penambang Timah Ilegal Diamankan

Ia berharap pemerintah harus duduk dan berbicara kemudian mengambil langkah untuk melihat pendidikan, kesehatan bagi masyarakat. "Karena mereka ini adalah masyarakat kita, dan pemerintah harus memberikan jaminan hidup yang baik," tuturnya.