BPUM Kembali Dibuka, Sudah 2.200 Pelaku UMKM di Parepare Mendaftar

PAREPARE - Program bantuan produktif usaha mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai usaha mikro, kecil dan menengah (BLT UMKM) yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Parepare , kembali dibuka.

Hingga saat ini, pendaftarnya sudah mencapai 2.200 orang. Angka itu, dipastikan terus bertambah, mengingat besarnya animo masyarakat Parepare terhadap program tersebut.



Hal itu dikemukakan Pelaksana Tugas (Plt) Kadisnaker Parepare , Abdul Latif, Kamis (29/4). Dia menjelaskan, sejak dua pekan lalu program tersebut kembali dibuka, dan saat ini tengah dilakukan pengimputan data serta verifikasi. Rencananya, awal Juli mendatang pemerintah akan kembali mengucurkan bantuan kepada yang berhak menerima.

“Sampai hari ini tercatat ada 2.200 pendaftar, dan saya yakin jumlahnya masih akan bertambah karena data yang tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM , pelaku UMKM Parepare, jumlahnya cukup besar,” papar Latif.

Jumlah tersebut, kata Latif, lebih besar dibanding tahun 2020 yang pendaftarnya hanya di kisaran 1.643 orang, dari sekira 26.000 pelaku UMKM Parepare yang terdata di Kementerian Koperasi dan UKM .



Awal tahun ini, jelas Latif, pihaknya juga berhasil menfasilitasi 3.925 pelaku UMKM mendapatkan bantuan tunai BLT UMKM, masing-masing Rp1,2 juta perorang. Total dana yang diterima Parepare melalui bantuan tersebut, sebesar Rp4.710.000.000.

Pihaknya kata Latif lagi, akan kembali membuka pendaftaran program BPUM tahap ketiga, setelah berkas yang masuk di tahap dua rampung diimput dan terverifikasi serta dikirim ke Kementerian Koperasi dan UKM .

"Kita berharap, masyarakat khususnya pelaku UMKM memanfaatkan dengan baik bantuan yang diterima guna meningkatkan produktivitas usaha mereka di tengah situasi pandemi serta adaptasi kebiasaan baru saat ini," jelasnya.

Sementara anggota Pokja BPUM Bidang Koperasi dan UKM Disnaker Parepare, Iwan mengatakan, tahun 2020 lalu pihaknya mengusulkan 20 ribu UMKM untuk menerima program BPUM . Namun, tidak semua usulan diterima pihak kementerian, karena tidak memenuhi persyaratan saat validasi.



Program BPUM kata Iwan, disalurkan melalui bank penyalur dalam hal Bank BNI Syariah, BRI dan Bank Mandiri Syariah.

“Jadi, kami hanya mendata dan mengimput. Adapun verifikasi dilakukan oleh pihak kementerian, dan jika dianggap layak maka dananya langsung disalurkan ke masing-masing penerima melalui bank penyalur,” tandasnya.