Ridwan Kamil: Keterwakilan Perempuan di Parlemen Dorong Kebijakan Responsif
loading...
Gubernur Ridwan Kamil mendorong DPD Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat kapasitas perempuan di DPRD
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong DPD Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat kapasitas perempuan di DPRD untuk melahirkan kebijakan responsif yang membela kepentingan perempuan, terutama perempuan dan anak.
KPPI Jabar bisa dijadikan wadah aktivitas dan kreativitas perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat membuka Rapat Kerja DPD KPPI Provinsi Jabar dengan tema “Optimalisasi Peran Perempuan Parlemen dalam Pelaksanaan Tugas DPRD” di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (26/4/2021).
Baca juga: Usai Dilantik, Oded Ajak Bangun Kerja Sama Perbatasan Kota dan Kabupaten Bandung
“Khususnya ibu-ibu di Kaukus Perempuan Parlemen sangat penting sebagai organisasi independen untuk menjadikan wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintas partai politik untuk melahirkan ide-ide kreatif,” ujarnya.
Para ‘srikandi’ yang mengabdi untuk aspirasi rakyat Jabar, katanya, harus menjadi teladan dan inspirasi dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik, sehingga keterwakilan perempuan di panggung politik termasuk DPRD bisa mencapai angka ideal 30 persen, sesuai UU 2/2008 tentang Partai Politik.
baca juga: Mengharukan! Unggah Foto Gendong Bayi Awak KRI Nanggala 402, Instagram Khofifah Banjir Komentar
Saat ini keterwakilan perempuan di DPRD Jabar baru 20 persen. “Oleh karena itu kita terus mengedukasi agar banyak perempuan hebat dan bisa mewakili masyarakat untuk bergabung di KPPI Jabar,” harapnya.
Gubernur berkomitmen Pemda Provinsi Jabar untuk mengembangkan pengetahuan terhadap perempuan Jabar agar mau terjun ke dunia politik praktis.
“Mari kita saat ini melakukan pengembangan perempuan. Mereka-mereka yang buta tentang politik praktis bisa lebih maksimal. Karena setelah masuk politik kita jadi makhluk yang mengatur bukan makhluk yang diatur,” tuturnya.
Bahkan, penelitian yang dilakukan oleh PBB, minimal 30 persen keterwakilan perempuan di politik praktis dapat memberikan kontribusi untuk perubahan-perubahan di masa pandemi COVID-19. “Keterwakilan tersebut membawa perubahan dari keputusan-keputusan yang terjadi di masa pandemi,” ujar Gubernur.
Gubernur menyatakan Pemda Provinsi Jabar siap berkolaborasi dengan KPPI untuk memberdayakan perempuan. Diketahui, Indeks Pembangunan Gender Jabar (IPG) tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik di angka 89,20.
Selama pandemi COVID-19 IPG Jabar menurun tapi relatif sedikit. IPG Jabar 2019 ada di angka 89,26. Sementara IPG nasional di angka 91,06 yang juga turun dari 2019 di angka 91,07.
KPPI Jabar bisa dijadikan wadah aktivitas dan kreativitas perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat membuka Rapat Kerja DPD KPPI Provinsi Jabar dengan tema “Optimalisasi Peran Perempuan Parlemen dalam Pelaksanaan Tugas DPRD” di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (26/4/2021).
Baca juga: Usai Dilantik, Oded Ajak Bangun Kerja Sama Perbatasan Kota dan Kabupaten Bandung
“Khususnya ibu-ibu di Kaukus Perempuan Parlemen sangat penting sebagai organisasi independen untuk menjadikan wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintas partai politik untuk melahirkan ide-ide kreatif,” ujarnya.
Para ‘srikandi’ yang mengabdi untuk aspirasi rakyat Jabar, katanya, harus menjadi teladan dan inspirasi dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik, sehingga keterwakilan perempuan di panggung politik termasuk DPRD bisa mencapai angka ideal 30 persen, sesuai UU 2/2008 tentang Partai Politik.
baca juga: Mengharukan! Unggah Foto Gendong Bayi Awak KRI Nanggala 402, Instagram Khofifah Banjir Komentar
Saat ini keterwakilan perempuan di DPRD Jabar baru 20 persen. “Oleh karena itu kita terus mengedukasi agar banyak perempuan hebat dan bisa mewakili masyarakat untuk bergabung di KPPI Jabar,” harapnya.
Gubernur berkomitmen Pemda Provinsi Jabar untuk mengembangkan pengetahuan terhadap perempuan Jabar agar mau terjun ke dunia politik praktis.
“Mari kita saat ini melakukan pengembangan perempuan. Mereka-mereka yang buta tentang politik praktis bisa lebih maksimal. Karena setelah masuk politik kita jadi makhluk yang mengatur bukan makhluk yang diatur,” tuturnya.
Bahkan, penelitian yang dilakukan oleh PBB, minimal 30 persen keterwakilan perempuan di politik praktis dapat memberikan kontribusi untuk perubahan-perubahan di masa pandemi COVID-19. “Keterwakilan tersebut membawa perubahan dari keputusan-keputusan yang terjadi di masa pandemi,” ujar Gubernur.
Gubernur menyatakan Pemda Provinsi Jabar siap berkolaborasi dengan KPPI untuk memberdayakan perempuan. Diketahui, Indeks Pembangunan Gender Jabar (IPG) tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik di angka 89,20.
Selama pandemi COVID-19 IPG Jabar menurun tapi relatif sedikit. IPG Jabar 2019 ada di angka 89,26. Sementara IPG nasional di angka 91,06 yang juga turun dari 2019 di angka 91,07.
(msd)
Explore More