Warga Desa Watang Rumpia Wajo Protes Kehadiran Menara Telekomunikasi
Jum'at, 23 April 2021 - 23:08 WIB
loading...
Kehadiran menara jaringan telekomunikasi di Desa Watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dikritik warga. Foto: Ilustrasi/Dok
A
A
A
WAJO - Warga Desa Watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo mengkritik kehadiranmenara jaringan telekomunikasi di wilayahnya.
Salah seorang warga bernama Akmal menduga,pembangunan menara yang dimulai pertengahan tahun 2019 lalu itu tidak melalui prosedur yang diatur Pemkab Wajo , alias ilegal. Sebab warga sekitar tidak pernah dilibatkan.
Baca juga: Tertinggi di Sulsel, Kabupaten Wajo Raih Penghargaan SAKIP dan RB.
Sepengetahuan Akmal,menara jaringan telekomunikasi tersebutmerupakan milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).
"Warga setempat tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan menara telekomunikasi, bahkan menara itu dibangun tanpa ada komunikasi bersama warga," ujarnya kepada SINDOnews, Jumat (23/4).
Akmal mengklaim, banyak warga menolak kehadiran menara jaringan telekomunikasi di daerah tersebut, karena berpotensi mengganggu kesehatan.
Baca juga: Kabupaten Wajo Kini Nol Kasus Aktif Covid-19
"Tentu keberadaan tower komunikasi akan berdampak pada kesehatan warga setempat akibat pancaran radiasi yang kuat," katanya.
Kasi Infrastruktur, Jaringan Teknologi Infomasi dan Komunikasi dan Pengelolaan Data Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Wajo, Mastahan menyebutkan bahwa pihaknya hingga saat ini belum mengeluarkan surat rekomendasi untuk menara jaringan telekomunikasi selular PT Protelindo.
"Berkas atas nama PT Protelindo belum pernah masuk sama saya. Jadi belum ada surat rekomendasi teknisnya," akunya.
Baca juga: Tinggal Sendiri, Lansia di Wajo Ditemukan Tak Bernyawa
Mastahan menjelaskan, surat rekomendasi teknis merupakan salah persyaratan administrasi, untuk diterbitkannya izin mendirikan bangunan (IMB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Wajo.
"Untuk menara jaringan telekomunikasi yang terdaftar selama ini 130 titik. Di Majauleng ada 10, tidak ada atas nama PT Protelindo terdaftar," tandasnya.
Disisi lain, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, Ambo Mappasessu berharap agar Diskominfotik segera melakukan pendataan terhadap sejumlah menara komunikasi yang tidak memiliki izin
Selain itu, ia juga meminta agar menara telekomunikasi yang tidak meniliki izin untuk segera ditertibkan
"Harusnya ada tindakan tegas dari pemerintah, segera lakukan pendataan dan tertibkan izin menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin," tandasnya
(ADV)
Salah seorang warga bernama Akmal menduga,pembangunan menara yang dimulai pertengahan tahun 2019 lalu itu tidak melalui prosedur yang diatur Pemkab Wajo , alias ilegal. Sebab warga sekitar tidak pernah dilibatkan.
Baca juga: Tertinggi di Sulsel, Kabupaten Wajo Raih Penghargaan SAKIP dan RB.
Sepengetahuan Akmal,menara jaringan telekomunikasi tersebutmerupakan milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).
"Warga setempat tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan menara telekomunikasi, bahkan menara itu dibangun tanpa ada komunikasi bersama warga," ujarnya kepada SINDOnews, Jumat (23/4).
Akmal mengklaim, banyak warga menolak kehadiran menara jaringan telekomunikasi di daerah tersebut, karena berpotensi mengganggu kesehatan.
Baca juga: Kabupaten Wajo Kini Nol Kasus Aktif Covid-19
"Tentu keberadaan tower komunikasi akan berdampak pada kesehatan warga setempat akibat pancaran radiasi yang kuat," katanya.
Kasi Infrastruktur, Jaringan Teknologi Infomasi dan Komunikasi dan Pengelolaan Data Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Wajo, Mastahan menyebutkan bahwa pihaknya hingga saat ini belum mengeluarkan surat rekomendasi untuk menara jaringan telekomunikasi selular PT Protelindo.
"Berkas atas nama PT Protelindo belum pernah masuk sama saya. Jadi belum ada surat rekomendasi teknisnya," akunya.
Baca juga: Tinggal Sendiri, Lansia di Wajo Ditemukan Tak Bernyawa
Mastahan menjelaskan, surat rekomendasi teknis merupakan salah persyaratan administrasi, untuk diterbitkannya izin mendirikan bangunan (IMB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Wajo.
"Untuk menara jaringan telekomunikasi yang terdaftar selama ini 130 titik. Di Majauleng ada 10, tidak ada atas nama PT Protelindo terdaftar," tandasnya.
Disisi lain, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, Ambo Mappasessu berharap agar Diskominfotik segera melakukan pendataan terhadap sejumlah menara komunikasi yang tidak memiliki izin
Selain itu, ia juga meminta agar menara telekomunikasi yang tidak meniliki izin untuk segera ditertibkan
"Harusnya ada tindakan tegas dari pemerintah, segera lakukan pendataan dan tertibkan izin menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin," tandasnya
(ADV)
(luq)
Lihat Juga :
