Ormas Gerah Ingatkan KPK Jangan Jadi Alat Kekuasaan Kelompok Tertentu

"Terlepas dari siapapun yang akan dicalonkan, tapi return atau pengembalian investasi itu harus dapat dilakukan tentunya harus berlipat-lipat," ujar Tantan.
Baca juga: Bongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok, Tjahjo Kumolo: ASN Boleh Laporkan Atasan dan Dilindungi

Dia melihat sesungguhnya korupsi itu terjadi secara masif akibat dari keberadaan sistem politik yang mendorong terjadinya kegiatan untuk menyalahgunakan jabatan guna pengembalian investasi politik.

Kondisi demikian membuat pemberantasan korupsi dangan cara partial seperti saat ini dinilainya tak efektif selama sistem yang koruptif tak ditangani.

"Aparat penegak hukum hanya akan menangkap mereka yang ketahuan semata, padahal hampir semua akibat penerapan sistem itu diduga berpotensi melakukan hal yang sama," ungkap Tantan.

Terlebih, situasi ini akan membuat mudahnya kekuasaan melakukan politisasi hukum yang pada akhirnya melahirkan penegakan hukum yang tebang pilih sesuai selera subjektivitas. "Kita harus menjaga dan menjauhkan KPK agar tidak menjadi pembunuh bayaran dalam kontestasi demokrasi dan proses berbangsa dan bernegara," ucapnya.