Khofifah Targetkan Perbaikan Rumah Warga Terdampak Gempa Bumi Tuntas 2 Bulan
Selasa, 13 April 2021 - 13:56 WIB
loading...
Khofifah menargetkan perbaikan rumah warga terdampak gempa bumi tuntas 2 bulan
A
A
A
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menargetkan dalam dua pemulihan dan perbaikan rumah warga terdampak bencana gempa bumi yang melanda Jatim pada Sabtu (10/4/2021) bisa tuntas dalam waktu dua bulan.
“Saya mohon semua membangun sinergitas untuk melakukan percepatan penanganan tanggap darurat, proses recovery dan rekonstruksi. Saat ini adalah masa tanggap darurat. Setelah tanggap darurat akan dilanjutkan recovery selanjutnya rekonstruksi. Sesuai arahan Presiden (Joko Widodo) diharapkan proses rekonstruksi ini bisa selesai paling lama dua bulan,” kata Khofifah, Selasa (13/4/2021).
Baca juga: Cegah ASN Korupsi, Ini yang Dilakukan Inspektorat Jawa Timur
Orang nomor satu di Jatim ini menambahkan, pergerakan dari seluruh SDM TNI/Polri saat ini sedang dipetakan, sesuai dengan tingkat keparahan dan kerusakan masing-masing rumah.
Menurutnya, untuk percepatan proses recovery dan rekonstruksi saat ini diperlukan langkah validasi yang cepat dan tepat.
“Ini untuk mengetahui berapa banyak rumah terdampak yang masuk dalam kategori ringan, sedang dan berat begitu pula fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial),” ujar Khofifah.
Untuk itu, pihaknya meminta agar data rumah terdampak bisa diumumkan atau ditempel di balai desa atau tempat yang strategis. Shingga semua warga bisa memastikan datanya tercatat dengan benar.
“Format data ini akan kita pastikan lebih detail lagi dengan validasi data, yang dikoordinasikan para bupati. Dan di lini paling bawah oleh kepala desa, babinsa bhabinkamtibmas dan relawan,” katanya.
Baca juga: Tragis! Merasa Gagal Bahagiakan Istri, Warga Blitar Pilih Mati Tenggak Racun
Lebih jauh Khofifah meminta berbagai pihak bersinergi untuk segera melakukan percepatan penanganan dampak gempa. Termasuk recovery dan rekonstruksi untuk penanganan pasca gempa. Dimana, sinergitas ini mencakup pemerintah provinsi, aparat TNI/Polri, Satgas Bencana BUMN, serta pemerintah daerah terdampak hingga di level desa dan kelurahan. “Tentunya, dengan dukungan dari pemerintah pusat,” terangnya.
Terkait pelibatan anggota TNI dan Polri dalam proses recovery dan rekonstruksi, Khofifah menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim untuk memastikan SDM yang membantu percepatan pembangunan rumah yang terdampak. “Untuk kategori rumah yang rusak berat, bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp50 juta, di luar biaya pembangunan. Sedangkan untuk pembenahan fasilitas umum dan fasilitas sosial akan ditangani oleh PUPR,” pungkas Khofifah.
Sementara itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menyampaikan,data kerusakan akibat gempa di Lumajang yaitu sebanyak 1.270 rumah mengalami rusak berat dan rusak ringan. Namun saat ini, fokus utamanya adalah memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi dan ada tempat yang layak bagi mereka untuk beristirahat. “Kami akan melakukan langkah-langkah prioritas diantaranya mengklasifikasi kecamatan yang terdampak paling parah,” ujarnya.
“Saya mohon semua membangun sinergitas untuk melakukan percepatan penanganan tanggap darurat, proses recovery dan rekonstruksi. Saat ini adalah masa tanggap darurat. Setelah tanggap darurat akan dilanjutkan recovery selanjutnya rekonstruksi. Sesuai arahan Presiden (Joko Widodo) diharapkan proses rekonstruksi ini bisa selesai paling lama dua bulan,” kata Khofifah, Selasa (13/4/2021).
Baca juga: Cegah ASN Korupsi, Ini yang Dilakukan Inspektorat Jawa Timur
Orang nomor satu di Jatim ini menambahkan, pergerakan dari seluruh SDM TNI/Polri saat ini sedang dipetakan, sesuai dengan tingkat keparahan dan kerusakan masing-masing rumah.
Menurutnya, untuk percepatan proses recovery dan rekonstruksi saat ini diperlukan langkah validasi yang cepat dan tepat.
“Ini untuk mengetahui berapa banyak rumah terdampak yang masuk dalam kategori ringan, sedang dan berat begitu pula fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial),” ujar Khofifah.
Untuk itu, pihaknya meminta agar data rumah terdampak bisa diumumkan atau ditempel di balai desa atau tempat yang strategis. Shingga semua warga bisa memastikan datanya tercatat dengan benar.
“Format data ini akan kita pastikan lebih detail lagi dengan validasi data, yang dikoordinasikan para bupati. Dan di lini paling bawah oleh kepala desa, babinsa bhabinkamtibmas dan relawan,” katanya.
Baca juga: Tragis! Merasa Gagal Bahagiakan Istri, Warga Blitar Pilih Mati Tenggak Racun
Lebih jauh Khofifah meminta berbagai pihak bersinergi untuk segera melakukan percepatan penanganan dampak gempa. Termasuk recovery dan rekonstruksi untuk penanganan pasca gempa. Dimana, sinergitas ini mencakup pemerintah provinsi, aparat TNI/Polri, Satgas Bencana BUMN, serta pemerintah daerah terdampak hingga di level desa dan kelurahan. “Tentunya, dengan dukungan dari pemerintah pusat,” terangnya.
Terkait pelibatan anggota TNI dan Polri dalam proses recovery dan rekonstruksi, Khofifah menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim untuk memastikan SDM yang membantu percepatan pembangunan rumah yang terdampak. “Untuk kategori rumah yang rusak berat, bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp50 juta, di luar biaya pembangunan. Sedangkan untuk pembenahan fasilitas umum dan fasilitas sosial akan ditangani oleh PUPR,” pungkas Khofifah.
Sementara itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menyampaikan,data kerusakan akibat gempa di Lumajang yaitu sebanyak 1.270 rumah mengalami rusak berat dan rusak ringan. Namun saat ini, fokus utamanya adalah memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi dan ada tempat yang layak bagi mereka untuk beristirahat. “Kami akan melakukan langkah-langkah prioritas diantaranya mengklasifikasi kecamatan yang terdampak paling parah,” ujarnya.
(msd)
Lihat Juga :
