4,6 Juta Warga Berpotensi Mudik ke Jateng, Pemudik Dihalau dengan 3 Cara Ini
loading...
A
A
A
SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menyiapkan strategi untuk menghalau pemudik sekaligus melaksanakan larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021.
Baca juga: Kapolda Jateng: Pemudik Lolos di Jabar dan Jatim, Jangan Harap Bisa Masuk ke Jateng
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menyatakan ada tiga skenario yang akan dilakukan. “Sekarang ini kita coba antisipasi untuk pelarangan mudik di tahun 2021 ini. Kita ada skenario, tiga cara,” kata Henggar di Semarang, Senin (12/4/2021).
Baca juga: Mudik Lebaran, Kendaraan Masuk Jawa Tengah Harus Kantongi Izin Gubernur
Skenario pertama adalah pra larangan sejak 1-5 Mei sebagai antisipasi mudik dini. Karena dari data Kementerian Perhubungan akan ada potensi warga melakukan mudik dini, yaitu sekitar 20% dari data Kemenhub.
“Data survei Kementerian Perhubungan. Ada potensi pemudik Jawa Tengah sekitar 4, 6 juta,” katanya.
Dia menyatakan, Pemprov Jateng akan mencoba antisipasi dengan Posko Mobile. "Posko mobile ini tentunya kita bekerja sama dengan instansi terkait, dari kabupaten dan kota, TNI/Polri, harapannya seperti yang disampaikan Dirlantas (Dirlantas Polda Jateng), sebelum masa pelarangan ini juga sudah ada pembatasan pergerakan orang yang masuk ke Jawa Tengah," ujarnya.
Sedangkan skenario kedua yaitu terkait orang-orang yang sudah terlanjur mudik dengan berbagai cara dan sudah sampai di kampung halaman, tentunya nanti yang digunakan adalah optimalisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
“Di Jawa Tengah ini kan kita tahu, kita kenal dengan Jogo Tonggo. Nanti optimalisasinya di situ. Jadi itu yang akan melakukan penanganan terhadap orang yang terlanjur mudik dan sudah sampai ke kampung halaman,” katanya.
Dia menuturkan, skenario ketiga pihaknya akan melakukan operasi pada saat pelarangan mudik. Tentunya nanti titik-titiknya ditentukan oleh kepolisian. Mengingat, hal itu merupakan bentuk sinergi antarberbagai pihak. “Kita bersama di situ, sinergi di lapangan,” ujarnya.
Dari catatan tahun lalu itu, pemudik yang di Jawa Tengah yang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara totalnya sekitar 661.000. Jumlah itu berdasarkan mereka yang mudik karena memang dengan berbagai alasan.
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jateng, Kombes Pol Rudy Syafirudin mengatakan, Polri juga melakukan kegiatan sosialisasi agar masyarakat tak mudik tahun ini.
Sebab jika mudik tetap dilakukan maka akan membahayakan pihak lain. Hal itu untuk memastikan keselamatan bagi pemudik dan orang yang dikunjunginya. “Itu yang paling masif kita kerjakan,” kata Rudy.
Menurutnya, saat pelaksanaan kegiatan, pihaknya akan menempatkan personel di rest area selama 24 jam. Di rest area itu, pihaknya akan mengingatkan masyarakat agar berada di tempat itu hanya 50 persen dari kapasitas. "Tidak boleh lebih supaya penekanan angka COVID-19 di kita itu tetap menurun, stabil," katanya.
Sedangkan untuk penyekatan, pihaknya menyiagakan 14 pos lokasi penyekatan yang tersebar di Jawa Tengah. Sedangkan saat kegiatan, Polri akan menyiagakan 198 pospam. Dengan personel yang disiagakan 11.217 personel.
Diketahui, pemerintah resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2021. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.
Baca juga: Kapolda Jateng: Pemudik Lolos di Jabar dan Jatim, Jangan Harap Bisa Masuk ke Jateng
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menyatakan ada tiga skenario yang akan dilakukan. “Sekarang ini kita coba antisipasi untuk pelarangan mudik di tahun 2021 ini. Kita ada skenario, tiga cara,” kata Henggar di Semarang, Senin (12/4/2021).
Baca juga: Mudik Lebaran, Kendaraan Masuk Jawa Tengah Harus Kantongi Izin Gubernur
Skenario pertama adalah pra larangan sejak 1-5 Mei sebagai antisipasi mudik dini. Karena dari data Kementerian Perhubungan akan ada potensi warga melakukan mudik dini, yaitu sekitar 20% dari data Kemenhub.
“Data survei Kementerian Perhubungan. Ada potensi pemudik Jawa Tengah sekitar 4, 6 juta,” katanya.
Dia menyatakan, Pemprov Jateng akan mencoba antisipasi dengan Posko Mobile. "Posko mobile ini tentunya kita bekerja sama dengan instansi terkait, dari kabupaten dan kota, TNI/Polri, harapannya seperti yang disampaikan Dirlantas (Dirlantas Polda Jateng), sebelum masa pelarangan ini juga sudah ada pembatasan pergerakan orang yang masuk ke Jawa Tengah," ujarnya.
Sedangkan skenario kedua yaitu terkait orang-orang yang sudah terlanjur mudik dengan berbagai cara dan sudah sampai di kampung halaman, tentunya nanti yang digunakan adalah optimalisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
“Di Jawa Tengah ini kan kita tahu, kita kenal dengan Jogo Tonggo. Nanti optimalisasinya di situ. Jadi itu yang akan melakukan penanganan terhadap orang yang terlanjur mudik dan sudah sampai ke kampung halaman,” katanya.
Dia menuturkan, skenario ketiga pihaknya akan melakukan operasi pada saat pelarangan mudik. Tentunya nanti titik-titiknya ditentukan oleh kepolisian. Mengingat, hal itu merupakan bentuk sinergi antarberbagai pihak. “Kita bersama di situ, sinergi di lapangan,” ujarnya.
Dari catatan tahun lalu itu, pemudik yang di Jawa Tengah yang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara totalnya sekitar 661.000. Jumlah itu berdasarkan mereka yang mudik karena memang dengan berbagai alasan.
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jateng, Kombes Pol Rudy Syafirudin mengatakan, Polri juga melakukan kegiatan sosialisasi agar masyarakat tak mudik tahun ini.
Sebab jika mudik tetap dilakukan maka akan membahayakan pihak lain. Hal itu untuk memastikan keselamatan bagi pemudik dan orang yang dikunjunginya. “Itu yang paling masif kita kerjakan,” kata Rudy.
Menurutnya, saat pelaksanaan kegiatan, pihaknya akan menempatkan personel di rest area selama 24 jam. Di rest area itu, pihaknya akan mengingatkan masyarakat agar berada di tempat itu hanya 50 persen dari kapasitas. "Tidak boleh lebih supaya penekanan angka COVID-19 di kita itu tetap menurun, stabil," katanya.
Sedangkan untuk penyekatan, pihaknya menyiagakan 14 pos lokasi penyekatan yang tersebar di Jawa Tengah. Sedangkan saat kegiatan, Polri akan menyiagakan 198 pospam. Dengan personel yang disiagakan 11.217 personel.
Diketahui, pemerintah resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2021. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.
(shf)