Trotoar Rp21 Miliar Jadi Lapak Parkir Liar, Komunitas Sepeda: Pengawasan Lemah
loading...
Mobil parkir sembarangan di atas trotoar atau tepatnya di jalur sepeda, sepanjang Jalan Rawa Buntu, Serpong, Tangsel. Foto: MPI/Hambali
A
A
A
TANGERANG SELATAN - Komunitas sepeda turut menyesalkan banyaknya parkir liar yang menyerobot jalur trotoar di sepanjang Jalan Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel) . Padahal trotoar itu baru selesai dibangun beberapa waktu lalu.
Dari data yang dihimpun, pembangunan trotoar ini menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dengan pagu sebesar Rp21 miliar. Pengerjaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), beriringan dengan pelebaran jalan Rawa Buntu sepanjang 1.350 meter.
Sayangnya, trotoar yang menopang para pejalan kaki, pesepeda dan penyandang disabilitas itu kini disalah fungsikan. Deretan mobil-mobil terparkir melintang di atasnya, kondisi demikian semakin menjadi pada waktu jam makan siang hingga sore hari.
Masyarakat dari komunitas sepeda, menyesalkan jika lahan trotoar yang baru selesai dibangun itu malah dijadikan lahan parkir liar. Menurut mereka, pemerintah dan dinas terkait harusnya tak fokus sekadar membangun tapi juga memberikan pengawasan.
"Sayang ya, karena itu menggunakan anggaran cukup besar tapi di lapangan justru disalah fungsikan. Kita ini di Tangsel kesannya terbiasa sekadar membangun saja, tapi perawatan, pengawasannya lemah. Asal bangun, lalu perkara nanti bagaimana itu urusan nanti," kata pembina komunitas sepeda Noris Owner Community (NORC) Chapter Tangsel, Andi Permana di Tangsel, Selasa (6/4/2021).
Dia mengatakan, penyediaan pedestrian atau trotoar sangat membantu bagi para penggunanya. Termasuk mereka yang memilih bersepeda ke tempat kerja. Oleh karena itu menurutnya, pemerintah harus segera mencarikan solusi kongkrit agar parkir liar tak lagi berada di atas trotoar.
"Kalau dipelihara dengan baik, kita sangat mengapresiasi sekali. Terutama buat pesepeda, bikers, yang back to work (BTW), itu sangat membantu sekali. Maka nya jangka panjangnya harus dicarikan solusi, tentu melibatkan banyak pihak. Sedangkan untuk jangka pendeknya, harus ada tindakan juga di lapangan," ucapnya. Baca juga:Anies Semangati Pasukan Pelangi Gerebek Trotoar, Netizen: Pemandangan Ini Seperti di Sydney
Sementara itu, Kepala Dinas PU, Aries Kurniawan mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP dan kepolisian terkait keberadaan parkir liar di atas trotoar Jalan Rawa Buntu. Kewenangannya, menurut dia, kini lebih banyak diranah Dishub.
"Baru dirapatkan tadi terkait masalah trotoar. Konsep penataan parkir nanti dikonsep sama Dishub, penetapan lokasi parkir oleh Dishub, perlengkapan jalan berupa marka atau rambu oleh Dishub, penindakan atau penertiban ini oleh Polres, Dishub dan Satpol PP," jelasnya.
Dilanjutkan Aries, pengerjaan pedestrian di Jalan Rawa Buntu mengikuti desain pedestrian di DKI Jakarta. Di mana dibangun untuk memudahkan pejalan kaki, pesepeda dan penyandang disabilitas. Hanya saja, pemasangan Bollard atau patok pembatas jalan dan trotoar tak bisa dilakukan di semua sisi trotoar karena ditentang para pedagang dan pemilik usaha.
Dari data yang dihimpun, pembangunan trotoar ini menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dengan pagu sebesar Rp21 miliar. Pengerjaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), beriringan dengan pelebaran jalan Rawa Buntu sepanjang 1.350 meter.
Sayangnya, trotoar yang menopang para pejalan kaki, pesepeda dan penyandang disabilitas itu kini disalah fungsikan. Deretan mobil-mobil terparkir melintang di atasnya, kondisi demikian semakin menjadi pada waktu jam makan siang hingga sore hari.
Masyarakat dari komunitas sepeda, menyesalkan jika lahan trotoar yang baru selesai dibangun itu malah dijadikan lahan parkir liar. Menurut mereka, pemerintah dan dinas terkait harusnya tak fokus sekadar membangun tapi juga memberikan pengawasan.
"Sayang ya, karena itu menggunakan anggaran cukup besar tapi di lapangan justru disalah fungsikan. Kita ini di Tangsel kesannya terbiasa sekadar membangun saja, tapi perawatan, pengawasannya lemah. Asal bangun, lalu perkara nanti bagaimana itu urusan nanti," kata pembina komunitas sepeda Noris Owner Community (NORC) Chapter Tangsel, Andi Permana di Tangsel, Selasa (6/4/2021).
Dia mengatakan, penyediaan pedestrian atau trotoar sangat membantu bagi para penggunanya. Termasuk mereka yang memilih bersepeda ke tempat kerja. Oleh karena itu menurutnya, pemerintah harus segera mencarikan solusi kongkrit agar parkir liar tak lagi berada di atas trotoar.
"Kalau dipelihara dengan baik, kita sangat mengapresiasi sekali. Terutama buat pesepeda, bikers, yang back to work (BTW), itu sangat membantu sekali. Maka nya jangka panjangnya harus dicarikan solusi, tentu melibatkan banyak pihak. Sedangkan untuk jangka pendeknya, harus ada tindakan juga di lapangan," ucapnya. Baca juga:Anies Semangati Pasukan Pelangi Gerebek Trotoar, Netizen: Pemandangan Ini Seperti di Sydney
Sementara itu, Kepala Dinas PU, Aries Kurniawan mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP dan kepolisian terkait keberadaan parkir liar di atas trotoar Jalan Rawa Buntu. Kewenangannya, menurut dia, kini lebih banyak diranah Dishub.
"Baru dirapatkan tadi terkait masalah trotoar. Konsep penataan parkir nanti dikonsep sama Dishub, penetapan lokasi parkir oleh Dishub, perlengkapan jalan berupa marka atau rambu oleh Dishub, penindakan atau penertiban ini oleh Polres, Dishub dan Satpol PP," jelasnya.
Dilanjutkan Aries, pengerjaan pedestrian di Jalan Rawa Buntu mengikuti desain pedestrian di DKI Jakarta. Di mana dibangun untuk memudahkan pejalan kaki, pesepeda dan penyandang disabilitas. Hanya saja, pemasangan Bollard atau patok pembatas jalan dan trotoar tak bisa dilakukan di semua sisi trotoar karena ditentang para pedagang dan pemilik usaha.
Lihat Juga :
