Perkuat Sinergitas, DPP PKB Silaturahim ke PWNU Jatim
loading...
A
A
A
Gus AMI juga menyampaikan sejumlah agenda PKB ke depan. Salah satunya rencana menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama pada 8 April mendatang yang akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan disiarkan secara virtual, serta Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB.
"Munas Alim Ulama dan Mukernas ini pertama dilakukan sebagai antisipasi recovery pasca-pandemi. Sebab nanti setelah keadaan membaik, perlu disiapkan langkah-langkah positif bersama," tuturnya.
Kiai Marzuki Mustamar mengatakan, sinergi NU dan PKB ini sangat penting untuk bersama-sama memikirkan masa depan bangsa. Bahkan, Kiai Marzuki menginginkan agar kader-kader terbaik NU baik di PMII, Ansor dan lainnya bisa menjadi calon legislati (caleg) dari PKB, meskipun tidak masuk dalam kepengurusan PKB. "NU dan PKB harus sama-sama besar," tuturnya.
Pihaknya juga berharap PKB terus memperjuangkan agar pesantren benar-benar diakui oleh negara, namun tetap mandiri, baik secara pengelolaan maupun kurikulumnya. "Pengakuan yang dimaksud adalah bagaimana pesantren itu muktabar, diakui lembaganya dan lulusannya dianggap setara, lulusan ijasahnya diakui, tapi secara lembaga, kurikulum tetap mandiri," katanya.
Tidak hanya itu, dirinya berharap para kiai yang memiliki kemampuan keagamaan mumpuni bisa diakui keilmuannya baik setingkat master, doktor, bahkan profesor sesuai dengan kapasitas keilmuannya.
"Munas Alim Ulama dan Mukernas ini pertama dilakukan sebagai antisipasi recovery pasca-pandemi. Sebab nanti setelah keadaan membaik, perlu disiapkan langkah-langkah positif bersama," tuturnya.
Kiai Marzuki Mustamar mengatakan, sinergi NU dan PKB ini sangat penting untuk bersama-sama memikirkan masa depan bangsa. Bahkan, Kiai Marzuki menginginkan agar kader-kader terbaik NU baik di PMII, Ansor dan lainnya bisa menjadi calon legislati (caleg) dari PKB, meskipun tidak masuk dalam kepengurusan PKB. "NU dan PKB harus sama-sama besar," tuturnya.
Pihaknya juga berharap PKB terus memperjuangkan agar pesantren benar-benar diakui oleh negara, namun tetap mandiri, baik secara pengelolaan maupun kurikulumnya. "Pengakuan yang dimaksud adalah bagaimana pesantren itu muktabar, diakui lembaganya dan lulusannya dianggap setara, lulusan ijasahnya diakui, tapi secara lembaga, kurikulum tetap mandiri," katanya.
Tidak hanya itu, dirinya berharap para kiai yang memiliki kemampuan keagamaan mumpuni bisa diakui keilmuannya baik setingkat master, doktor, bahkan profesor sesuai dengan kapasitas keilmuannya.
(msd)