Astaga, Tunggakan dan Pajak Pokok PBB di Surabaya Tembus Rp1 Triliun
loading...
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), Rachmad Basari. Foto/SINDOnews/Aan Haryono
A
A
A
SURABAYA - Kabar baik bagi warga Surabaya yang memiliki tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) . Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, menghapuskan denda PBB dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-728. Penghapusan denda atau sanksi ini berlaku mulai hari ini sampai 30 Juni 2021 mendatang.
Pembebasan denda tersebut, sudah tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 9/2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat Kota Surabaya tahun 2021 dalam rangka HJKS ke-728.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), Rachmad Basari menuturkan, sebenarnya pembebasan denda pada saat HJKS merupakan insentif yang diberikan pemerintah kepada warga secara rutin. Namun karena saat ini kondisinya pandemi COVID-19, pihaknya melakukan relaksasi dengan memperpanjang masa pembebasan denda. Biasanya pembebasan denda diberlakukan selama satu bulan saja, kini diperpanjang menjadi menjadi tiga bulan.
"Karena ini berkaitan dengan COVID-19. Makanya tempo atau waktunya diperpanjang. Tujuannya untuk mendongkrak ekonomi. Jadi kami berlakukan selama tiga bulan. Untuk pembebasan denda tunggakannya dimulai dari tahun 1994-2021," kata Rachmad Basari, Kamis (1/4/2021).
Ia melanjutkan, jika 2021 tersebut target tercapainya lebih besar dibandingkan tahun 2020 lalu. Sebab, menurutnya pergerakan pemulihan ekonomi cukup melaju dari pada 2020 saat pertama pandemi. "Jadi kami optimis lebih tinggi dan lebih baik dari tahun seblumnya, Kita akan semakin masif menyosialisasikan kepada warga," jelasnya.
Bahkan, dia menegaskan informasi serta sosialisasi pembebasan denda itu terus digalakkan. Dia menghitung ada sedikitnya 15 mobil pajak yang setiap hari keliling di kantor kelurahan untuk melayani warga membayar pajak . "Kami juga sudah komunikasi dengan UPT kami dan kami minta warga unutk saling menginformasikan. Jadi saling membagikan informasi supaya semakin masif," ucapnya.
Tidak hanya itu, Besari menghitung data tunggakan dan pajak pokok yang terekam sejak tahun 1994-2021 itu mencapai Rp1 triliun. Ia menargetkan tahun 2021 angka yang terealisasi berjumlah Rp 1,3 miliar. "Nah sampai dengan hari ini sudah masuk Rp205 miliar atau 14,81 persen," ungkapnya.
Pembebasan denda tersebut, sudah tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 9/2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat Kota Surabaya tahun 2021 dalam rangka HJKS ke-728.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), Rachmad Basari menuturkan, sebenarnya pembebasan denda pada saat HJKS merupakan insentif yang diberikan pemerintah kepada warga secara rutin. Namun karena saat ini kondisinya pandemi COVID-19, pihaknya melakukan relaksasi dengan memperpanjang masa pembebasan denda. Biasanya pembebasan denda diberlakukan selama satu bulan saja, kini diperpanjang menjadi menjadi tiga bulan.
"Karena ini berkaitan dengan COVID-19. Makanya tempo atau waktunya diperpanjang. Tujuannya untuk mendongkrak ekonomi. Jadi kami berlakukan selama tiga bulan. Untuk pembebasan denda tunggakannya dimulai dari tahun 1994-2021," kata Rachmad Basari, Kamis (1/4/2021).
Ia melanjutkan, jika 2021 tersebut target tercapainya lebih besar dibandingkan tahun 2020 lalu. Sebab, menurutnya pergerakan pemulihan ekonomi cukup melaju dari pada 2020 saat pertama pandemi. "Jadi kami optimis lebih tinggi dan lebih baik dari tahun seblumnya, Kita akan semakin masif menyosialisasikan kepada warga," jelasnya.
Bahkan, dia menegaskan informasi serta sosialisasi pembebasan denda itu terus digalakkan. Dia menghitung ada sedikitnya 15 mobil pajak yang setiap hari keliling di kantor kelurahan untuk melayani warga membayar pajak . "Kami juga sudah komunikasi dengan UPT kami dan kami minta warga unutk saling menginformasikan. Jadi saling membagikan informasi supaya semakin masif," ucapnya.
Tidak hanya itu, Besari menghitung data tunggakan dan pajak pokok yang terekam sejak tahun 1994-2021 itu mencapai Rp1 triliun. Ia menargetkan tahun 2021 angka yang terealisasi berjumlah Rp 1,3 miliar. "Nah sampai dengan hari ini sudah masuk Rp205 miliar atau 14,81 persen," ungkapnya.
(eyt)
Lihat Juga :
