Pemerintah Aceh Ajak Media Perangi Hoaks dan Ujaran Kebencian
loading...
Pemerintah Aceh mengajak praktisi, insan media, dan pihak terkait lainnya untuk ikut memerangi berita palsu (hoaks), fitnah dan ujaran kebencian yang acap kali terjadi di media siber maupun sosial.
A
A
A
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengajak praktisi, insan media, dan pihak terkait lainnya untuk ikut memerangi berita palsu (hoaks), fitnah dan ujaran kebencian yang acap kali terjadi di media siber maupun sosial.
Ajakan itu dilontarkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya saat pelantikan pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh, Sabtu (27/03/2021).
Menurutnya, media harus terus meningkatkan kapasitas dan kualitasnya, yaitu dengan mematuhi kode etik jurnalistik (KEJ) yang menjadi patron insan media dan UU ITE, sehingga kondusifitas dalam masyarakat tetap terjaga.
"Ini semua adalah musuh kita bersama, musuh negara dan musuh masyarakat. Saya ingin mengajak semua insan pers dan perusahaan media, khususnya JMSI, marilah kita perangi hoax dan trial by the press. Mari kita kembali pada etika dalam kode etik jurnalistik, menaati UU ITE dan rambu-rambu kepatutan lainnya," ujarnya.
Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh yang dilantik adalah untuk periode 2020-2025. Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa.
Hadir dalam pelantikan tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Firli Bahuri, Kapolda Aceh, Wahyu Widada, Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin, Wakil Kajati Aceh, Hermanto, Wakil Ketua MPU Aceh Tgk Muhibbuthhabri, Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim, Bupati Gayo Lues, Muhammad Amru, dan sejumlah stakeholder lainnya.
Gubernur Nova mengharapkan media sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan Aceh dapat terus meningkatkan kapasitas dan kualitasnya. Kualitas media harus didasarkan pada fakta dan data yang kuat, agar informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia menjelaskan, kapasitas dan kualitas media itu sangat dibutuhkan, agar masyarakat mendapat akses informasi yang lengkap dan cepat serta akurat, terhadap kerja pemerintah dalam pembangunan daerah. Dengan begitu media dapat sekaligus menjadi kontrol masyarakat terhadap pemerintah.
"Oleh karena itu, Pemerintah Aceh menyambut baik hadirnya JMSI di Aceh. Dalam setiap kesempatan dan berbagai kerja-kerja pembangunan, saya selalu menekankan agar semua informasi dapat segera diberitakan atau dipublis secara real time, agar publik dapat melihat apa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh," ujarnya.
Gubernur Nova menyebutkan, Pemerintah Aceh memiliki hubungan yang baik dengan seluruh media, baik cetak maupun elektronik. Menurutnya, media merupakan salah satu pilar yang sangat membantu jalannya roda pembangunan di Aceh.
Ajakan itu dilontarkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya saat pelantikan pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh, Sabtu (27/03/2021).
Menurutnya, media harus terus meningkatkan kapasitas dan kualitasnya, yaitu dengan mematuhi kode etik jurnalistik (KEJ) yang menjadi patron insan media dan UU ITE, sehingga kondusifitas dalam masyarakat tetap terjaga.
"Ini semua adalah musuh kita bersama, musuh negara dan musuh masyarakat. Saya ingin mengajak semua insan pers dan perusahaan media, khususnya JMSI, marilah kita perangi hoax dan trial by the press. Mari kita kembali pada etika dalam kode etik jurnalistik, menaati UU ITE dan rambu-rambu kepatutan lainnya," ujarnya.
Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh yang dilantik adalah untuk periode 2020-2025. Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa.
Hadir dalam pelantikan tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Firli Bahuri, Kapolda Aceh, Wahyu Widada, Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin, Wakil Kajati Aceh, Hermanto, Wakil Ketua MPU Aceh Tgk Muhibbuthhabri, Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim, Bupati Gayo Lues, Muhammad Amru, dan sejumlah stakeholder lainnya.
Gubernur Nova mengharapkan media sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan Aceh dapat terus meningkatkan kapasitas dan kualitasnya. Kualitas media harus didasarkan pada fakta dan data yang kuat, agar informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia menjelaskan, kapasitas dan kualitas media itu sangat dibutuhkan, agar masyarakat mendapat akses informasi yang lengkap dan cepat serta akurat, terhadap kerja pemerintah dalam pembangunan daerah. Dengan begitu media dapat sekaligus menjadi kontrol masyarakat terhadap pemerintah.
"Oleh karena itu, Pemerintah Aceh menyambut baik hadirnya JMSI di Aceh. Dalam setiap kesempatan dan berbagai kerja-kerja pembangunan, saya selalu menekankan agar semua informasi dapat segera diberitakan atau dipublis secara real time, agar publik dapat melihat apa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh," ujarnya.
Gubernur Nova menyebutkan, Pemerintah Aceh memiliki hubungan yang baik dengan seluruh media, baik cetak maupun elektronik. Menurutnya, media merupakan salah satu pilar yang sangat membantu jalannya roda pembangunan di Aceh.
Lihat Juga :
