Uang Study Tour Dialihkan ke SPP, Sekolah SMP-SMA Bintara Depok Diduga Intimidasi Siswa
Rabu, 17 Maret 2021 - 18:18 WIB
loading...
A
A
A
Siswa juga terancam tidak dapat mengikuti ujian sekolah kemarin jika tidak membayar uang SPP bulan April-Mei 2021. Menurutnya, hal itu membuat psikologis siswa terganggu.
“Diwajibkan bayar April-Mei sebelum ujian. Katanya jika tidak bayar tidak bisa ikut ujian. Anak-anak sempat diminta tanda tangan kuitansi untuk persetujuan,” ucapnya.
Baca juga: Kasus Covid-19 di Bogor Raya Masih Tinggi, Pemkab Bogor Izinkan 170 Sekolah Dibuka
Pihaknya sudah menyurati Dinas Pendidikan Kota Depok hingga Provinsi Jawa Barat. Dia berharap ada niat baik pihak yayasan untuk mengatasi hal tersebut. “Yang bikin orang tua resah, tidak terima karena ada statement oknum menyebut yang menentukan kelulusan adalah pihak sekolah,” katanya.
Herman Dione, kuasa hukum wali murid lainnya berharap Disdik memfasilitasi upaya mediasi agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Pihaknya mengaku sudah menyiapkan langkah lain jika mediasi tidak tercapai. “Jika tidak tercapai terus terang kami akan membuat LP (laporan polisi) karena kami duga ada penggelapan sejumlah dana oleh oknum di Bintara. Indikasinya sangat masuk,” ungkapnya.
Hingga berita ini dimuat pihak sekolah belum memberikan klarifikasi tentang kasus tersebut. Salah satu petugas keamanan sekolah hanya menyebut bahwa tidak ada yang bisa dimintai keterangan. “Semuanya lagi enggak ada. Saya kurang tahu. Pihak yayasan, kepsek semuanya enggak ada, berangkat semua lagi rapat di pusat,” ujar satpam itu.
“Diwajibkan bayar April-Mei sebelum ujian. Katanya jika tidak bayar tidak bisa ikut ujian. Anak-anak sempat diminta tanda tangan kuitansi untuk persetujuan,” ucapnya.
Baca juga: Kasus Covid-19 di Bogor Raya Masih Tinggi, Pemkab Bogor Izinkan 170 Sekolah Dibuka
Pihaknya sudah menyurati Dinas Pendidikan Kota Depok hingga Provinsi Jawa Barat. Dia berharap ada niat baik pihak yayasan untuk mengatasi hal tersebut. “Yang bikin orang tua resah, tidak terima karena ada statement oknum menyebut yang menentukan kelulusan adalah pihak sekolah,” katanya.
Herman Dione, kuasa hukum wali murid lainnya berharap Disdik memfasilitasi upaya mediasi agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Pihaknya mengaku sudah menyiapkan langkah lain jika mediasi tidak tercapai. “Jika tidak tercapai terus terang kami akan membuat LP (laporan polisi) karena kami duga ada penggelapan sejumlah dana oleh oknum di Bintara. Indikasinya sangat masuk,” ungkapnya.
Hingga berita ini dimuat pihak sekolah belum memberikan klarifikasi tentang kasus tersebut. Salah satu petugas keamanan sekolah hanya menyebut bahwa tidak ada yang bisa dimintai keterangan. “Semuanya lagi enggak ada. Saya kurang tahu. Pihak yayasan, kepsek semuanya enggak ada, berangkat semua lagi rapat di pusat,” ujar satpam itu.
(jon)
Lihat Juga :
