Miris! Rumah Rata dengan Tanah Akibat Banjir, Puluhan Warga Bekasi Masih Mengungsi
Selasa, 16 Maret 2021 - 14:02 WIB
loading...
A
A
A
Ada sebanyak 10 rumah mendapatkan bantuan pembangunan serta perbaikan rumah yang rusak tersebut. Sementara bantuan dari Pemkab Bekasi akan segera dilakukan melalui program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu). Setiap rumah warga yang rusak akan diberi bantuan Rp20 juta.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohammad Nuh mengharapkan agar pemerintah tidak saling melempar tanggung jawab dalam hal penanganan korban banjir di wilayah Kecamatan Pebayuran. Terutama, bagi warga yang kehilangan tempat tinggal (rumah) di Kampung Babakan Banten, Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran.
”Untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir, jangan saling melempar tanggung jawab. Sebab, kalau saling melempar, kasihan masyarakat yang jadi korban banjir,” katanya. Untuk itu, pemerintah harus punya mekanisme yang jelas sehingga warga yang rumahnya rusak disapu arus Sungai Citarum karena tanggulnya jebol itu tidak menunggu terlalu lama.
Nuh menyarankan pemerintah bisa menggunakan anggaran dari Dinas Sosial. Pasalnya, untuk membantu masyarakat, tidak ada istilah salah, selama tidak disalah gunakan. Akan tetapi, jika pemerintah takut salah prosedural dalam penggunaan anggaran, bisa duduk bersama dengan unsur penegak hukum dan pemerintah pusat untuk melakukan pendampingan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohammad Nuh mengharapkan agar pemerintah tidak saling melempar tanggung jawab dalam hal penanganan korban banjir di wilayah Kecamatan Pebayuran. Terutama, bagi warga yang kehilangan tempat tinggal (rumah) di Kampung Babakan Banten, Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran.
”Untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir, jangan saling melempar tanggung jawab. Sebab, kalau saling melempar, kasihan masyarakat yang jadi korban banjir,” katanya. Untuk itu, pemerintah harus punya mekanisme yang jelas sehingga warga yang rumahnya rusak disapu arus Sungai Citarum karena tanggulnya jebol itu tidak menunggu terlalu lama.
Nuh menyarankan pemerintah bisa menggunakan anggaran dari Dinas Sosial. Pasalnya, untuk membantu masyarakat, tidak ada istilah salah, selama tidak disalah gunakan. Akan tetapi, jika pemerintah takut salah prosedural dalam penggunaan anggaran, bisa duduk bersama dengan unsur penegak hukum dan pemerintah pusat untuk melakukan pendampingan.
(hab)
Lihat Juga :
