Gubernur Khofifah Dorong Bank Jatim Prioritaskan Penyaluran Dana PEN untuk UMKM

SURABAYA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim awal tahun ini mendapat dana titipan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp2 triliun untuk penanganan COVID-19. dana dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diharapkan mampu memperkuat pembiayaan di sektor UMKM

Menurut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, UMKM memiliki peran besar bagi Jawa Timur. Bahkan menyumbang 56% dari PDRB. Oleh sebab itu, orang nomor satu di Jatim itu ingin agar penyaluran dana PEN dari Bank Jatim dikawal agar bisa tepat sasaran dan bisa maksimal mengungkit pemulihan ekonomi Jatim.

"PDRB Jawa Timur itu backbone-nya UMKM. Maka tentu kita akan terus mengawal komitmen Bank Jatim untuk pemberian kredit bagi pelaku UMKM," kata Khofifah, Kamis (11/3/2021).

Orang nomor satu di Jatim itu menekankan bahwa di Pemprov Jatim baru saja menggelar pelantikan untuk kepala daerah baru di 17 daerah. Dia berharap semua bersinergi. Termasuk dengan sektor perbankan, agar seluruh langkah yang akan dilakukan berseiring.

"Saya juga pesan bahwa dalam waktu dekat kita akan punya Kawasan Industri Halal (KIH). Karena nanti KIH akan konsen pada industri kecil dan menengah, maka Bank Jatim juga harus memberi support," tegas Khofifah.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman mengatakan, penyaluran dana PEN sebesar Rp2 triliun untuk tahun 2021 ini dilakukan terhitung tanggal 10 Februari 2021.

Dana ini akan segera disalurkan pada nasabah, maupun debitur yang terdampak langsung maupun tidak langsung pandemi COVID-19 . "Sektor yang bisa mengakses kredit PEN inI dari semua sektor. Mulai dari sektor mikro, retail, maupun komersial," terangnya.

Diketahui, pada pertengahan tahun lalu, emiten berkode saham BJTM itu juga mendapat dana PEN sebesar Rp2 triliun. Ada dua skema yang disiapkan untuk penyaluran kredit tersebut. Pertama, Direct Loan, yakni menyalurkan pinjaman kepada nasabah langsung. Kedua, Two Step Loan, yakni menyalurkan dana ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Setelah itu, baru disalurkan ke masyarakat.