Banjir Jakarta Timur-Bekasi Belum Teratasi, 3 Kota Ini Kompak Pertanyakan Kinerja Kementerian PUPR
Kamis, 11 Maret 2021 - 13:05 WIB
loading...
Pemkot Jakarta Timur, Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi mempertanyakan kinerja Kementerian PUPR yang tak kunjung menyelesaikan persoalan banjir di kawasan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
A
A
A
JAKARTA - Pejabat Pemerintah Kota Jakarta Timur, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi menyinggung kinerja pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang tak kunjung menyelesaikan persoalan banjir di kawasan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
Hal itu diutarakan Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar dalam rapat evaluasi pengendalian banjir mengundang Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi, Rabu (10/3/2021) kemarin. Anwar mengatakan, penyebab banjir pada Februari kemarin diakibatkan sejumlah faktor. Diantaranya, lanjut dia, dua pintu air yang rusak dan itu kewenangan BBWSCC serta pendakangkalan Kanal Banjir Timur (KBT).
"Banjir kemarin terjadi karena dua pintu air tidak bisa dibuka dan tidak adanya pompa hingga pendangkalan KBT," kata Anwar di Jakarta Timur, Rabu (10/3/2021). Baca: Sejak Februari 2021, 3 Desa di Kabupaten Bekasi Ini Masih Terendam Banjir
Oleh karena itu, Pemkot Jakarta Timur, Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi yang wilayahnya terdampak banjir menyayangkan lambanya kinerja pihak BBWSCC. "Kita bukannya tidak mau menuntaskan persoalan banjir. Itu zonanya BBWSCC perlu izin dulu dan urusan administrasi itu yang menghambat kinerja. Sedangkan warga menuntut agar persoalan banjir segera dituntaskan," ujarnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan menegaskan, untuk mengentaskan peroaalan banjir pihaknya terus berupaya melakukan normalisasi kali. Tetapi belum semua kali dapat dinormalisasi lantaran terkendala koordinasi yang membutuhkan bantuan BBWSCC selaku pengelola sejumlah aliran kali di Kabupaten Bekasi.
"Bahkan kalau kita diberikan kewenangan (pengelolaan kali) kita mampu mengerjakannya (normalisasi), yang jelas banjir ini harus segera ditangani," ungkapnya.
Perwakilan BBWSCC, Fajar, menuturkan, keluhan dalam evaluasi banjir ini bakal segera ditindaklanjuti. Pasalnya, penanganan banjir di Jakarta dan daerah penyangga membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak."Nanti pimpinan kami yang akan memutuskan, dan kerjasama apa yang akan dilakukan kedepannya," katanya.
Hal itu diutarakan Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar dalam rapat evaluasi pengendalian banjir mengundang Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi, Rabu (10/3/2021) kemarin. Anwar mengatakan, penyebab banjir pada Februari kemarin diakibatkan sejumlah faktor. Diantaranya, lanjut dia, dua pintu air yang rusak dan itu kewenangan BBWSCC serta pendakangkalan Kanal Banjir Timur (KBT).
"Banjir kemarin terjadi karena dua pintu air tidak bisa dibuka dan tidak adanya pompa hingga pendangkalan KBT," kata Anwar di Jakarta Timur, Rabu (10/3/2021). Baca: Sejak Februari 2021, 3 Desa di Kabupaten Bekasi Ini Masih Terendam Banjir
Oleh karena itu, Pemkot Jakarta Timur, Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi yang wilayahnya terdampak banjir menyayangkan lambanya kinerja pihak BBWSCC. "Kita bukannya tidak mau menuntaskan persoalan banjir. Itu zonanya BBWSCC perlu izin dulu dan urusan administrasi itu yang menghambat kinerja. Sedangkan warga menuntut agar persoalan banjir segera dituntaskan," ujarnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan menegaskan, untuk mengentaskan peroaalan banjir pihaknya terus berupaya melakukan normalisasi kali. Tetapi belum semua kali dapat dinormalisasi lantaran terkendala koordinasi yang membutuhkan bantuan BBWSCC selaku pengelola sejumlah aliran kali di Kabupaten Bekasi.
"Bahkan kalau kita diberikan kewenangan (pengelolaan kali) kita mampu mengerjakannya (normalisasi), yang jelas banjir ini harus segera ditangani," ungkapnya.
Perwakilan BBWSCC, Fajar, menuturkan, keluhan dalam evaluasi banjir ini bakal segera ditindaklanjuti. Pasalnya, penanganan banjir di Jakarta dan daerah penyangga membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak."Nanti pimpinan kami yang akan memutuskan, dan kerjasama apa yang akan dilakukan kedepannya," katanya.
(hab)
Lihat Juga :
