IPW Desak Polri Rombak Sistem Penggunaan Senjata
Jum'at, 26 Februari 2021 - 07:36 WIB
loading...
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mendesak, sistem penggunaan senjata di kalangan kepolisian diperbaiki. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mendesak, sistem penggunaan senjata di kalangan kepolisian diperbaiki. Tujuannya agar kasus seperti Bripka CS yang melakukan penembakan secara brutal di Cafe RM, Cengkareng, Jakarta Barat, tak berulang lagi.
"Sistem penggunaan senjata memang perlu diperbaiki. Misalnya ketentuan psikotes setiap enam bulan bagi anggota Polri pemegang senjata harus konsisten dilakukan dan pengawasan maksimal terhadap aparatur kepolisian yang terindikasi melenceng perlu konsisten dilakukan," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (26/2/2021). (Baca juga; Kasus Penembakan di Cengkareng, Polri Perlu Lakukan Evaluasi Psikologis Anggotanya )
Menurut dia, tak ada kebijakan khusus yang harus dibuat Kapolri untuk mengatasi persoalan aktual yang tengah dihadapi Polri dan Kapolri saat ini. Adapun persoalan aktual dimaksud itu terkait Polisi terlibat narkoba dan Polisi koboi yang asal main tembak saja. Sebabnya, ketentuan ketentuan itu sudah menjadi SOP dan sudah ada dalam berbagai ketentuan serta secara teori semuanya sudah cukup komperhensif.
"Namun, pelaksanaannya (pengawasan) tidak konsisten dan kepedulian masing-masing atasan selalu melemah. Saya kira yang perlu dilakukan itu komitmen untuk konsisten menjalankan semua konsep yang ada dan konsisten menjalankan fungsi pengawasan," tuturnya.
Dia menambahkan Kapolri harus mampu memilih para Kapolres yang peduli dan konsisten mengawasi sikap, prilaku, dan kinerja bawahannya. Selalu ada evalusi, terutama terhadap personil yang sudah menunjukkan tanda tanda aneh. (Baca juga; Insiden Penembakan di Cengkareng, Jajaran Polri-TNI Diminta Jaga Komunikasi )
"Para kapolres yang tak peduli pada anak buahnya dan tak mampu mengawasi sikap, prilaku, dan kinerja bawahannya harus segera dicopot dari jabatannya, sebelum anak buah berulah, dan menjadi monster bagi masyarakat," katanya.
"Sistem penggunaan senjata memang perlu diperbaiki. Misalnya ketentuan psikotes setiap enam bulan bagi anggota Polri pemegang senjata harus konsisten dilakukan dan pengawasan maksimal terhadap aparatur kepolisian yang terindikasi melenceng perlu konsisten dilakukan," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (26/2/2021). (Baca juga; Kasus Penembakan di Cengkareng, Polri Perlu Lakukan Evaluasi Psikologis Anggotanya )
Menurut dia, tak ada kebijakan khusus yang harus dibuat Kapolri untuk mengatasi persoalan aktual yang tengah dihadapi Polri dan Kapolri saat ini. Adapun persoalan aktual dimaksud itu terkait Polisi terlibat narkoba dan Polisi koboi yang asal main tembak saja. Sebabnya, ketentuan ketentuan itu sudah menjadi SOP dan sudah ada dalam berbagai ketentuan serta secara teori semuanya sudah cukup komperhensif.
"Namun, pelaksanaannya (pengawasan) tidak konsisten dan kepedulian masing-masing atasan selalu melemah. Saya kira yang perlu dilakukan itu komitmen untuk konsisten menjalankan semua konsep yang ada dan konsisten menjalankan fungsi pengawasan," tuturnya.
Dia menambahkan Kapolri harus mampu memilih para Kapolres yang peduli dan konsisten mengawasi sikap, prilaku, dan kinerja bawahannya. Selalu ada evalusi, terutama terhadap personil yang sudah menunjukkan tanda tanda aneh. (Baca juga; Insiden Penembakan di Cengkareng, Jajaran Polri-TNI Diminta Jaga Komunikasi )
"Para kapolres yang tak peduli pada anak buahnya dan tak mampu mengawasi sikap, prilaku, dan kinerja bawahannya harus segera dicopot dari jabatannya, sebelum anak buah berulah, dan menjadi monster bagi masyarakat," katanya.
(wib)
Lihat Juga :
