Gubernur-Ketua DPRD Jatim Soroti Kurangnya Ruang Observasi Covid-19 di Surabaya
Jum'at, 17 April 2020 - 21:00 WIB
loading...
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jatim saat konferensi pers update Covid-19 di Gedung Negara Grahadi.Foto/SINDONews/Lukman hakim
A
A
A
GRESIK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memaparkan, saat ini sudah tersedia 6.343 ruang observasi atau setara dengan 74,5 persen dari 7.724 desa dan 777 kelurahan di Jatim. Ruang observasi ini bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 di tingkat desa maupun kelurahan.
Ruang observasi ini penting khususnya untuk mengantisipasi gelombang pemudik yang diprediksi akan berdatangan masuk ke Jatim jelang bulan suci Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri.
Saat ini, terdeteksi lebih 50.000 pemudik dari luar daerah yang masuk ke Jatim. Dengan diobservasi yang ada di masing-masing desa, perantau yang pulang kampung juga tidak berat karena masih bisa bertemu dengan keluarga dengan jarak aman.
“Kami minta, desa atau kelurahan yang belum punya ruang observasi, segera bangun ruang observasi. Dari data ada masih ada 25,5 persen desa maupun kelurahan yang belum punya ruang observasi. Surabaya misalnya, baru 20 persen (dari total jumlah kelurahan),” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Jumat (17/4/2020).
Orang nomor satu di Jatim itu mengungkapkan, selain Surabaya, ada sejumlah daerah lain yang desa maupun kelurahannya belum menyiapkan ruang observasi. Kota Blitar misalnya, hanya sebesar 14,3 persen dari total jumlah kelurahan.
Sedangkan daerah yang desa maupun kelurahannya sudah menyiapkan ruang observasi adalah Banyuwangi, Sumenep dan sejumlah wilayah lainnya. “Surabaya sudah sangat mengkhawatirkan. Jumlah pasien positif Covid-19 di Surabaya saat ini sebanyak 250 kasus,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi juga menyoroti minimnya ruang observasi di Surabaya. Dari 154 kelurahan hanya 20 persen saja yang sudah menyediakan ruang observasi Covid-19. Padahal, jumlah pasien positif Covid-19 terbanyak di Jatim.
“Mungkin balai kelurahan, yang biasanya untuk kegiatan PAUD, bisa dimanfaatkan untuk observasi. Kan sekarang kegiatan belajarnya diliburkan,” katanya.
Politikus PDIP itu menyatakan, jika ada balai kelurahan yang tidak bersedia dijadikan ruang observasi, bisa dilakukan secara baik. Masalah wabah Covid-19 ini masalah bersama. Maka harus dikerjakan secara gotong royong. Dengan adanya ruang observasi di kelurahan atau desa, warga yang pulang kampung bisa tetap dekat dengan keluarga. “Wabah Covid-19 ini butuh kepedulian kita bersama,” tandasnya.
Ruang observasi ini penting khususnya untuk mengantisipasi gelombang pemudik yang diprediksi akan berdatangan masuk ke Jatim jelang bulan suci Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri.
Saat ini, terdeteksi lebih 50.000 pemudik dari luar daerah yang masuk ke Jatim. Dengan diobservasi yang ada di masing-masing desa, perantau yang pulang kampung juga tidak berat karena masih bisa bertemu dengan keluarga dengan jarak aman.
“Kami minta, desa atau kelurahan yang belum punya ruang observasi, segera bangun ruang observasi. Dari data ada masih ada 25,5 persen desa maupun kelurahan yang belum punya ruang observasi. Surabaya misalnya, baru 20 persen (dari total jumlah kelurahan),” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Jumat (17/4/2020).
Orang nomor satu di Jatim itu mengungkapkan, selain Surabaya, ada sejumlah daerah lain yang desa maupun kelurahannya belum menyiapkan ruang observasi. Kota Blitar misalnya, hanya sebesar 14,3 persen dari total jumlah kelurahan.
Sedangkan daerah yang desa maupun kelurahannya sudah menyiapkan ruang observasi adalah Banyuwangi, Sumenep dan sejumlah wilayah lainnya. “Surabaya sudah sangat mengkhawatirkan. Jumlah pasien positif Covid-19 di Surabaya saat ini sebanyak 250 kasus,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi juga menyoroti minimnya ruang observasi di Surabaya. Dari 154 kelurahan hanya 20 persen saja yang sudah menyediakan ruang observasi Covid-19. Padahal, jumlah pasien positif Covid-19 terbanyak di Jatim.
“Mungkin balai kelurahan, yang biasanya untuk kegiatan PAUD, bisa dimanfaatkan untuk observasi. Kan sekarang kegiatan belajarnya diliburkan,” katanya.
Politikus PDIP itu menyatakan, jika ada balai kelurahan yang tidak bersedia dijadikan ruang observasi, bisa dilakukan secara baik. Masalah wabah Covid-19 ini masalah bersama. Maka harus dikerjakan secara gotong royong. Dengan adanya ruang observasi di kelurahan atau desa, warga yang pulang kampung bisa tetap dekat dengan keluarga. “Wabah Covid-19 ini butuh kepedulian kita bersama,” tandasnya.
(msd)
Lihat Juga :
