Bupati Aa Umbara Dukung Kebijakan Jokowi Soal Sanksi Bagi yang Menolak Vaksin COVID-19
Kamis, 18 Februari 2021 - 18:04 WIB
loading...
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Foto/MPI/Adi Haryanto
A
A
A
BANDUNG BARAT - Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mendukung langkah pemerintah yang menerapkan sanksi bagi warga yang menolak untuk divaksinasi COVID-19 .
"Saya setuju penerapan sanksi oleh pemerintah, mendukung. Karena ini demi kebaikan bersama, jadi sebenarnya tidak boleh ada penolakan," ucapnya saat ditemui di Lembang, Kamis (18/2/2021).
Dia menilai, semestinya tidak ada penolakan terhadap program vaksinasi COVID-19 yang kini sedang digalakan pemerintah. Tujuan dari program ini jelas yakni untuk mencegah penyebaran COVID-19, dengan terciptanya kekebalan komunitas dari masyarakat yang divaksin.
Masyarakat tidak perlu meragukan vaksin yang disuntikan karena secara klinis aman. Bagitupun MUI telah menyatakan bahwa vaksin Sinovac halal. Apalagi presiden menjadi orang pertama yang divaksin dan kondisinya sampai sekarang sehat.
"Gak perlu ada yang diragukan, masyarakat juga harus taat kepada pemerintah. Makanya kalau ada yang menolak atau menentang vaksinasi, saya setuju diberikan sanksi," tegasnya.
Disinggung soal masih rendahnya program vaksinasi tenaga kesehatan di KBB, Aa Umbara menyebutkan, itu karena masih berproses dan belum semua dilakukan.
Informasi yang diterimanya ada nakes yang masih berhalangan, belum siap karena aspek medis seperti ada penyakit penyerta, serta ada yang penyintas sehingga harus menunggu tiga bulan untuk divaksin.
"Saya setuju penerapan sanksi oleh pemerintah, mendukung. Karena ini demi kebaikan bersama, jadi sebenarnya tidak boleh ada penolakan," ucapnya saat ditemui di Lembang, Kamis (18/2/2021).
Dia menilai, semestinya tidak ada penolakan terhadap program vaksinasi COVID-19 yang kini sedang digalakan pemerintah. Tujuan dari program ini jelas yakni untuk mencegah penyebaran COVID-19, dengan terciptanya kekebalan komunitas dari masyarakat yang divaksin.
Masyarakat tidak perlu meragukan vaksin yang disuntikan karena secara klinis aman. Bagitupun MUI telah menyatakan bahwa vaksin Sinovac halal. Apalagi presiden menjadi orang pertama yang divaksin dan kondisinya sampai sekarang sehat.
"Gak perlu ada yang diragukan, masyarakat juga harus taat kepada pemerintah. Makanya kalau ada yang menolak atau menentang vaksinasi, saya setuju diberikan sanksi," tegasnya.
Disinggung soal masih rendahnya program vaksinasi tenaga kesehatan di KBB, Aa Umbara menyebutkan, itu karena masih berproses dan belum semua dilakukan.
Informasi yang diterimanya ada nakes yang masih berhalangan, belum siap karena aspek medis seperti ada penyakit penyerta, serta ada yang penyintas sehingga harus menunggu tiga bulan untuk divaksin.
Lihat Juga :
