PPKM Mikro Belum Maksimal, Pemda Harus Libatkan Pengurus RT dan RW
Kamis, 18 Februari 2021 - 09:34 WIB
loading...
Para narasumber saat berbicara dalam dialog bersama Parlemen Prime Topic MNC Trijaya FM bertema Meneropong PPKM Skala Mikro di Jateng.
A
A
A
SEMARANG - Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Skala Mikro membutuhkan koordinasi antara dinkes, camat, lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga RT dan RW. Pasalnya, penanganan COVID-19 tidak terlepas dari sikap masyarakat.
Kepala Dinsos Provinsi Jateng Harso Susilo mengatakan, kejujuran dari masyarakat di tengah pandemi sangatlah penting. Dengan begitu Ketua RT bisa menginformasikan adanya warga yang terpapar.
“Jika ada yang terpapar, sebaiknya masyarakat melaporkannya. Jangan hanya isolasi mandiri di rumah saja. Diakui pula, sektor perekonomian masyarakat perlu terus berjalan tapi kesadaran menerapkan protokol kesehatan harus terus dilakukan,” kata Harso dalam dialog bersama Parlemen Prime Topic MNC Trijaya FM bertema Meneropong PPKM Skala Mikro di Jateng di Lantai 4 Gedung Berlian DPRD Jateng, Semarang, Rabu (17/2/2021).
Baca juga: Gerakan Berbagi Meja, Ada 1.000 Paket Makan Malam Gratis di Simpang Lima Semarang
Sementara, menurut Guru besar Antropologi FIB Undip Prof Mudjahirin Thohir, ada tiga aspek untuk menghadapi virus Corona ini. Yakni aspek ontologis menyangkut realitas virus itu sendiri seperti apa dan bagaimana.
Kedua, adalah aspek epistemologis. Yakni dilihat dari sisi medis. Karena belum tahu secara riil, maka gerakan 3M dinilainya sebatas ikhtiar untuk penanganan.
Aspek ketiga terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Karena dari aspek ontologis belum jelas, maka kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani COVID-19 masih trial and error.
“PPKM ini tujuannya bagus. Tapi tujuan bagus mesti diikuti dua hal. Yaitu berefek bagus bagi kelompok sasaran atau tidak? Dan piranti yang mengikuti policy (kebijakan) ini. Jangan sampai mengatakan pilih sehat atau makan? Ini dikotomis,” kata Prof Mudjahirin.
Menurutnya, alangkah baiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat terlebih dulu mengenai kesehatan dalam kondisi pandemi ini. Dari situ, kebijakan bisa dilakukan.
Baca juga: Ponorogo Geger! Cicak Dua Kepala dan Lima Kaki Muncul di Warung Bakso
Ketua Dewan Riset Jateng itu juga menyinggung masyarakat yang mampu namun berlagak tak mampu untuk mendapatkan bantuan pada masa pandemi ini.
“Dalam Islam, Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang lemah. Maka kenapa harus menunggu bantuan, kenapa tidak membantu?” katanya.
Sementara, Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto mengatakan Pemerintah daerah (Pemda) harus benar-benar melibatkan semua struktur hingga pengurus RT dan RW dalam Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro. Pasalnya jika tidak, kebijakan itu bisa saja tak akan maksimal hasilnya.
Menurutnya, PPKM Skala Mikro dijalankan untuk menekan angka COVID-19. PPKM Skala Mikro ini merupakan tindak lanjut dari PPKM 1 dan 2 yang telah dijalankan sebelumnya.
Namun kata dia, kebijakan sebelumnya dinilai tak berjalan maksimal. Karena itu, Jateng juga menjalankan program Jateng di Rumah Saja selama dua hari, 6-7 Februari lalu.
Ia mengatakan, di masa-masa awal COVID-19 masuk di Jateng, telah dilakukan rapat bersama. Pihaknya menilai semua pejabat gagap menyikapi. Lantaran Covid ini merupakan bencana nonalam yang baru kali pertama terjadi dan begitu mengkhawatirkan.
“Dalam perjalanannya, penanggulangan membutuhkan begitu banyak pengorbanan. Mulai dari anggaran dengan melakukan refocusing dari sejumlah pos di APBD 2020, tenaga, hingga nyawa,” kata pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini.
Kepala Dinsos Provinsi Jateng Harso Susilo mengatakan, kejujuran dari masyarakat di tengah pandemi sangatlah penting. Dengan begitu Ketua RT bisa menginformasikan adanya warga yang terpapar.
“Jika ada yang terpapar, sebaiknya masyarakat melaporkannya. Jangan hanya isolasi mandiri di rumah saja. Diakui pula, sektor perekonomian masyarakat perlu terus berjalan tapi kesadaran menerapkan protokol kesehatan harus terus dilakukan,” kata Harso dalam dialog bersama Parlemen Prime Topic MNC Trijaya FM bertema Meneropong PPKM Skala Mikro di Jateng di Lantai 4 Gedung Berlian DPRD Jateng, Semarang, Rabu (17/2/2021).
Baca juga: Gerakan Berbagi Meja, Ada 1.000 Paket Makan Malam Gratis di Simpang Lima Semarang
Sementara, menurut Guru besar Antropologi FIB Undip Prof Mudjahirin Thohir, ada tiga aspek untuk menghadapi virus Corona ini. Yakni aspek ontologis menyangkut realitas virus itu sendiri seperti apa dan bagaimana.
Kedua, adalah aspek epistemologis. Yakni dilihat dari sisi medis. Karena belum tahu secara riil, maka gerakan 3M dinilainya sebatas ikhtiar untuk penanganan.
Aspek ketiga terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Karena dari aspek ontologis belum jelas, maka kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani COVID-19 masih trial and error.
“PPKM ini tujuannya bagus. Tapi tujuan bagus mesti diikuti dua hal. Yaitu berefek bagus bagi kelompok sasaran atau tidak? Dan piranti yang mengikuti policy (kebijakan) ini. Jangan sampai mengatakan pilih sehat atau makan? Ini dikotomis,” kata Prof Mudjahirin.
Menurutnya, alangkah baiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat terlebih dulu mengenai kesehatan dalam kondisi pandemi ini. Dari situ, kebijakan bisa dilakukan.
Baca juga: Ponorogo Geger! Cicak Dua Kepala dan Lima Kaki Muncul di Warung Bakso
Ketua Dewan Riset Jateng itu juga menyinggung masyarakat yang mampu namun berlagak tak mampu untuk mendapatkan bantuan pada masa pandemi ini.
“Dalam Islam, Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang lemah. Maka kenapa harus menunggu bantuan, kenapa tidak membantu?” katanya.
Sementara, Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto mengatakan Pemerintah daerah (Pemda) harus benar-benar melibatkan semua struktur hingga pengurus RT dan RW dalam Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro. Pasalnya jika tidak, kebijakan itu bisa saja tak akan maksimal hasilnya.
Menurutnya, PPKM Skala Mikro dijalankan untuk menekan angka COVID-19. PPKM Skala Mikro ini merupakan tindak lanjut dari PPKM 1 dan 2 yang telah dijalankan sebelumnya.
Namun kata dia, kebijakan sebelumnya dinilai tak berjalan maksimal. Karena itu, Jateng juga menjalankan program Jateng di Rumah Saja selama dua hari, 6-7 Februari lalu.
Ia mengatakan, di masa-masa awal COVID-19 masuk di Jateng, telah dilakukan rapat bersama. Pihaknya menilai semua pejabat gagap menyikapi. Lantaran Covid ini merupakan bencana nonalam yang baru kali pertama terjadi dan begitu mengkhawatirkan.
“Dalam perjalanannya, penanggulangan membutuhkan begitu banyak pengorbanan. Mulai dari anggaran dengan melakukan refocusing dari sejumlah pos di APBD 2020, tenaga, hingga nyawa,” kata pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini.
(msd)
Lihat Juga :
