Asisten Administrasi Pemprov Sulsel Raih Gelar Doktor Sosiologi Unhas

Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak tepat waktu menempatkan modal sosial sebagai strategi penghindaran sanksi pajak dan menjadikan pembayaran sebagai prioritas utama.

Baca juga: Gubernur Sulsel Dorong Pengembangan Bandara Arung Palakka Bone

"Sementara wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak menempatkan modal sosial sebagai legitimasi penunggakan pajak dan menempatkan pembayaran pajak bukan sebagai prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan," katanya.

Selain itu, petugas pelayanan pajak kendaraan bermotor belum sepenuhnya mengimplementasikan modal sosial sebagai strategi pelayanan.

"Strategi implementasi modal sosial dijabarkan dalam kebijakan struktur berdasarkan regulasi sebagai panduan petugas Samsat dalam memberikan pelayanan pajak kendaraan bermotor namun implementasi modal sosial belum maksimal," sambungnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa terdapat hambatan material, sanksi dan hambatan struktural dalam mengintegrasikan modal sosial oleh wajib pajak dan petugas Bapenda Sulsel .

Meski demikian, kata dia, terdapat inovasi-inovasi yang dilakukan UPT Pendapatan yang menjadi solusi hambatan-hambatan integrasi tersebut, yakni inovasi Samsat Kampung dan pendekatan pelayanan sampai level pemerintahan desa.

Baca juga: Nasib Ribuan Tenaga Kontrak di Tana Toraja Belum Jelas