Perjuangan Pembentukan DOB, Syaiful Huda Sebut Moratorium Bukan Jalan Buntu
Selasa, 16 Februari 2021 - 10:23 WIB
loading...
Ketua Umum Forkonas PP-DOB yang juga Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dinilai bukan jalan buntu. Sebaliknya, moratorium menjadi bagian perjuangan untuk mewujudkan DOB.
Hal itu dikatakan Syaiful Huda yang baru terpilih sebagai Ketua Umum Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi (Forkonas PP-DOB).
Dalam Musyawarah Nasional Forkonas PP-DOB pertama yang digelar virtual Senin (15/2/2021), Huda menegaskan, bahwa perjuangan percepatan pembentukan DOB merupakan bagian dari komitmennya sejak 20 tahun lalu saat menjabat Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Barat.
"Saya ingin menyampaikan komitmen pribadi saya bahwa perjuangan pembentukan daerah otonomi baru adalah bagian dari kemutlakan sejarah untuk menyejahterakan masyarakat di Indonesia," tegas Huda.
Ketua Komisi X DPR RI itu mengakui, perjuangan pembentukan DOB tidaklah mudah pascapemerintah pusat mengeluarkan kebijakan moratorium pembentukan DOB. Namun, Huda kembali menegaskan bahwa perjuangan harus terus dilakukan.
"Kita tidak boleh memaknai moratorium ini sebagai jalan buntu pembentukan daerah otonomi baru, tapi kita harus maknai ini sebagian bagian dari perjuangan tiada henti untuk pembentukan daerah otonomi baru," katanya.
Huda juga menyampaikan strategi perjuangan yang akan dilakukannya melalui dua jalur, yakni bottom up dan top down sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.
"Kita akan berseru dan bergerak, berjabatan tangan, terus membuat gelombang pergerakan di daerah-daerah untuk terus menyuarakan pembentukan daerah otonomi baru," imbuh Huda.
Di saat yang bersamaan, pihaknya akan meminta kebijakan politik (political will) dan komitmen dari pemerintah pusat untuk bersama-sama menggunakan hak politiknya melalui pembentukan DOB yang diinisiasi secara top down melalui pemerintah pusat.
Baca juga: Setahun Pandemi, Warga Satu Kelurahan di Kota Bandung Ini Tak Terpapar COVID-19
"Tidak hanya itu, kita akan minta pemerintah pusat untuk melakukan pembukaan moratorium parsial," papar Huda.
Melalui moratorium parsial, pihaknya akan mendorong pemerintah pusat memprioritaskan DOB yang harus segera dibentuk dan tak perlu harus bersamaan pembentukannya. Lebih lanjut Huda mengatakan, selama ini, banyak asumsi dari elit atau pejabat yang menyatakan bahwa pembentukan DOB dianggap akan membebani APBN.
Baca juga: Masih Ragu, 3000 Tenaga Kesehatan Karawang Tidak Hadir saat Vaksinasi
"Asumsi ini kita harus tolak, yang benar adalah apabila APBN dialokasikan secara langsung menjadi pembiayaan ke daerah-daerah di seluruh kota dan kabupaten akan lebih bermanfaat," tegas Huda seraya menekankan bahwa isu pembentukan DOB ke depan harus selalu diperbincangkan oleh publik.
Hal itu dikatakan Syaiful Huda yang baru terpilih sebagai Ketua Umum Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi (Forkonas PP-DOB).
Dalam Musyawarah Nasional Forkonas PP-DOB pertama yang digelar virtual Senin (15/2/2021), Huda menegaskan, bahwa perjuangan percepatan pembentukan DOB merupakan bagian dari komitmennya sejak 20 tahun lalu saat menjabat Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Barat.
"Saya ingin menyampaikan komitmen pribadi saya bahwa perjuangan pembentukan daerah otonomi baru adalah bagian dari kemutlakan sejarah untuk menyejahterakan masyarakat di Indonesia," tegas Huda.
Ketua Komisi X DPR RI itu mengakui, perjuangan pembentukan DOB tidaklah mudah pascapemerintah pusat mengeluarkan kebijakan moratorium pembentukan DOB. Namun, Huda kembali menegaskan bahwa perjuangan harus terus dilakukan.
"Kita tidak boleh memaknai moratorium ini sebagai jalan buntu pembentukan daerah otonomi baru, tapi kita harus maknai ini sebagian bagian dari perjuangan tiada henti untuk pembentukan daerah otonomi baru," katanya.
Huda juga menyampaikan strategi perjuangan yang akan dilakukannya melalui dua jalur, yakni bottom up dan top down sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.
"Kita akan berseru dan bergerak, berjabatan tangan, terus membuat gelombang pergerakan di daerah-daerah untuk terus menyuarakan pembentukan daerah otonomi baru," imbuh Huda.
Di saat yang bersamaan, pihaknya akan meminta kebijakan politik (political will) dan komitmen dari pemerintah pusat untuk bersama-sama menggunakan hak politiknya melalui pembentukan DOB yang diinisiasi secara top down melalui pemerintah pusat.
Baca juga: Setahun Pandemi, Warga Satu Kelurahan di Kota Bandung Ini Tak Terpapar COVID-19
"Tidak hanya itu, kita akan minta pemerintah pusat untuk melakukan pembukaan moratorium parsial," papar Huda.
Melalui moratorium parsial, pihaknya akan mendorong pemerintah pusat memprioritaskan DOB yang harus segera dibentuk dan tak perlu harus bersamaan pembentukannya. Lebih lanjut Huda mengatakan, selama ini, banyak asumsi dari elit atau pejabat yang menyatakan bahwa pembentukan DOB dianggap akan membebani APBN.
Baca juga: Masih Ragu, 3000 Tenaga Kesehatan Karawang Tidak Hadir saat Vaksinasi
"Asumsi ini kita harus tolak, yang benar adalah apabila APBN dialokasikan secara langsung menjadi pembiayaan ke daerah-daerah di seluruh kota dan kabupaten akan lebih bermanfaat," tegas Huda seraya menekankan bahwa isu pembentukan DOB ke depan harus selalu diperbincangkan oleh publik.
(boy)
Lihat Juga :
