Program Pengentasan Kemiskinan di Pesisir Barat Diduga Tak Tepat Sasaran

PESISIR BARAT - Penyaluran program bantuan sosial kepada FMOTM (Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu) di Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, diduga kuat salah sasaran.

Sejumlah warga miskin di Dusun Pantau mengaku tidak mendapat dana PKH (Program Keluarga Harapan) meskipun secara kasat mata terlihat jelas mereka masuk kategori fakir miskin atau orang tidak mampu (warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau tidak mampu membayar iuran bagi diri dan keluarganya).

Merujuk pedoman yang dikeluarkan Kementerian Sosial RI, istilah yang digunakan untuk kondisi tersebut adalah exclusion error (tidak menetapkan orang yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat). Sekelompok warga penyandang masalah sosial di pekon tersebut mengaku tidak menerima bansos baik berupa PKH maupun BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

Baca juga: Situs Peninggalan Kerajaan Aceh Harus Diselamatkan dari Proyek Jalan Tol

Kontras dengan kondisi tersebut, ada banyak warga yang tergolong mampu justru menikmati dana PKH. Hal ini dibuktikan dengan adanya tulisan “Keluarga Pra Sejahtera Penerima PKH” pada dinding rumah mereka.

Kondisi ini jelas merupakan kasus inclusion error (menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima manfaat). Anehnya, meski sudah berlangsung menahun, ketidakadilan ini terus dibiarkan oleh apratur pemerintah.



Sudirman, warga Dusun Pantau Vila yang memiliki rumah tembok berlantai dua membenarkan bahwa dirinya merupakan kepala rumah tangga yang disantuni dana PKH oleh pemerintah. Sebagai warga yang masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Sudirman mengaku tidak risih menerima bantuan meski banyak warga yang lebih layak disekitar rumahnya namun tidak menerima santunan serupa.

Baca juga: Baku Tembak dengan Kelompok Bersenjata, Prajurit TNI Terkena Peluru Rekoset

Dilihat lebih jauh ke dalam, ada kesan Dusun Pantau dipenuhi kasus inclusion error. Pasalnya, selain Sudirman, ada Tumiyati, Salami, dan sejumlah warga lainnya yang masuk DTKS penerima manfaat PKH meskipun secara kasat mata dapat dilihat hidup berkecukupan. Mereka semua memiliki rumah tembok dengan lantai keramik. Perabotan serta kendaraan yang dimiliki pun tergolong cukup mewah.

Banyaknya kasus exclusion error dan inclusion error di Pekon Pagar Bukit tentu menjadi sebuah ironi. Pasalnya, Kabupaten Pesisir Barat baru saja melakukan verifikasi dan validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kegiatan yang didanai APBD ini digelar sekitar awal 2020 dan memiliki tujuan agar penyaluran bansos tepat sasaran.

Melalui tahapan verifikasi, DTKS diperiksa ulang untuk memastikan pendataannya sesuai prosedur dan sesuai fakta di lapangan. Sedangkan melalui tahapan validasi, data yang telah dimutakhirkan itu kemudian mendapat pengesahan. Namun fakta dilapangan masih terjadi penyaluran bansos salah sasaran. Dana negara yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu justru “dirampas” orang kaya.

Hal ini dimungkinkan terjadi akibat buruknya hasil verivali yang kemudian menyebabkan tidak akuratnya DTKS yang ditetapkan Kemensos RI. Padahal, megacu Permensos (Peraturan Menteri Sosial) yang berlaku, DTKS merupakan dasar bagi kementrian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

DTKS yang akurat mutlak dibutuhkan dalam penanganan FMOTM secara terpadu, terarah dan berkelanjutan sebagaimana dikehendaki undang-undang. Buruknya DTKS pasti menyebabkan bansos salah sasaran bahkan sangat mungkin dikorupsi.

Mengacu data yang ditampilkan Kemensos RI, pada Tahun 2020 ada 97.338,064 jiwa FMOTM yang masuk dalam DTKS. Bukan jumlah yang sedikit. Untuk menangani mereka, pemerintah menggelontorkan dana sangat besar dalam berbagai bentuk program atau bansos. Betapa mubazirnya dana bansos jika penyalurannya tidak tepat sasaran, apalagi jika sampai dikorupsi!!.