Kebijakan 2 Hari di Rumah Saja Dinilai Persulit Penanganan Korban Bencana

JEPARA - Kebijakan 2 Hari di Rumah Saja yang dicanangkan GubernurJawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, dinilai mempersulit upaya penanganan korban bencana yang dilakukan berbagai elemen.

Selain itu, kebijakan tersebut juga cenderung merugikan pelaku usaha sektor informal terlebih yang beraktivitas di pasar tradisional dan memicu terjadinya lonjakan harga bahan pokok.

Anggota DPR RI asal Dapil Jateng 2 (Jepara, Kudus dan Demak) Abdul Wachid mengatakan, pihaknya banyak menerima aduan dari masyarakat seiring kebijakan 2 Hari di Rumah Saja yang berlaku Sabtu hingga Minggu (6-7/2/2021). Kebijakan itu dinilainya tidak efektif dan malah cenderung memunculkan masalah baru.

Kader Gerindra ini mencontohkan adanya "kepanikan" masyarakat sehari jelang pemberlakuan kebijakan itu. Masyarakat memborong kebutuhan pokok untuk stok minimal selama dua hari.

Kondisi ini diperparah dengan hujan yang terus mengguyur dan mengakibatkan sejumlah wilayah di Jateng terendam banjir. Disinyalir situasi itu dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sehingga memicu terjadinya lonjakan harga.

Pada Sabtu-Minggu atau saat berlakunya kebijakan Gubernur Jateng itu, pasar tradisional terpantau sepi. Hal ini tentu saja merugikan para pelaku usaha sektor informal yang beraktivitas di berbagai pasar tradisional itu.

"Masyarakat justru terbebani dengan kebijakan 2 Hari di Rumah Saja. Ini jelas kebijakan yang tidak efektif," kata wakil rakyat asal Jepara ini, Senin (8/2/2021).

Tak hanya itu, menurut Abdul Wachid kebijakan Gubernur Jateng ini juga berdampak pada penanganan korban bencana . Ia mencontohkan seperti kegiatan peduli korban bencana yang dilakukan oleh DPD Gerindra Jateng maupun jajaran DPC di sejumlah kabupaten/kota.

Dapur umum yang didirikan Gerindra kesulitan memperoleh bahan baku makanan karena selama dua hari pasar tradisional sepi aktivitas jual beli. Dan jika kebutuhan pokok itu ada harganya jugajuga melonjak.