Anggaran Rp20 M untuk Kelanjutan Proyek RS Batua Terancam Dialihkan
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Kelanjutan proyek pembangunan RS Batua diujung tanduk. Anggaran Rp20 miliar yang sudah dialokasikan di APBD 2021 terancam dialihkan. Pj Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin sudah memberi ultimatum.
Dia menyarankan agar proyek ini tidak perlu dilanjutkan sampai ada izin dari aparat penegak hukum (APH). Apalagi indikasi dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tersebut sementara bergulir di Polda Sulsel .
Bahkan konstruksi bangunan proyek senilai Rp25 miliar itu sudah ditinjau penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Perwakilan Sulsel.
"Saya saran untuk dilakukan penundaan kelanjutan RS Batua sampai diizinkan oleh aparat penegak hukum kalau itu sudah memungkinkan untuk dilanjutkan," kata Rudy, Kamis (28/1/2021).
Dia ingin agar masalah yang ada di proyek RS Batua betul-betul tuntas. Jangan dulu ada campur tangan pihak lain sehingga tidak menggangu pemeriksaan penyidik. Terlebih bangunan itu sudah terbengkalai sejak 2019 lalu.
"Supaya kita bisa betul-betul tahu klaster permasalahannya. Jangan yang baru masuk nanti ikut salah juga. Makanya, kita klaster saja dulu, kalau diduga ada kesalahan disitu, itu saja dulu dilihat apakah betul ada salah. Kalau ternyata tidak salah baru kita lanjutkan," ungkap dia.
Sedangkan untuk anggaran yang sudah dialokasikan, menurut dia, tidak jadi masalah. Sebab, anggaran itu masih bisa direfokusing untuk kegiatan lain.
"Anggaran itu bisa diparsialkan kalau memang di 2021 tidak bisa terpakai akibat masalah itu," papar Rudy.
Meski begitu, dia masih tetap menunggu hasil audit BPK sebelum melanjutkan pembangunan.
"Mudah-mudahan audit bisa segera selesai, keputusannya bisa segera ada kita lihat apakah secara rekomendasi bisa dilanjutkan atau tidak, kita tunggu," tambah dia.
Pengamat Infrastruktur Universitas Fajar (Unifa), Nur Khaerat Nur mengatakan bangunan yang lama terbengkalai berpotensi rusak. Apalagi bila dibiarkan terguyur hujan dan terpapar sinar matahari.
"Bangunan yang terhambat itu ada pengaruhnya. Karena setiap bangunan butuh perawatan. Jika tidak, mutu dan kualitas konstruksinya akan menurun," ujar dia.
Menurut dia, perlu ada audit konstruksi secara detail melihat kondisi gedung saat ini. Kemudian disandingkan dengan perencanaan yang diinginkan sebelum pembangunan gedung itu dijalankan.
Khaerat mengungkapkan konstruksi beton yang bengkok bahkan bolong bisa jadi salah satu acuan. Kondisi itu disebutnya rawan bila diperuntukkan untuk penggunaan jangka panjang.
"Bangunan ini bukan hanya dampak kerugian biaya. Tetapi nyawa manusia dipertaruhkan. Bahaya ketika suatu bangunan yang tidak aman lalu tetap digunakan," ungkap Nur Khaerat.
Dia menambahkan peruntukan gedung yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas medis ini harus betul-betul melihat aspek keselamatan. Kerugian biaya harus dikesampingkan dahulu.
"Jangan dipaksakan, kalau memang tidak layak atau mutu dan kualitas gedungnya sudah tidak sesuai. Memang bisa digunakan tetapi rawan sekali runtuh," imbuh dia.
Dia menyarankan agar proyek ini tidak perlu dilanjutkan sampai ada izin dari aparat penegak hukum (APH). Apalagi indikasi dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tersebut sementara bergulir di Polda Sulsel .
Bahkan konstruksi bangunan proyek senilai Rp25 miliar itu sudah ditinjau penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Perwakilan Sulsel.
"Saya saran untuk dilakukan penundaan kelanjutan RS Batua sampai diizinkan oleh aparat penegak hukum kalau itu sudah memungkinkan untuk dilanjutkan," kata Rudy, Kamis (28/1/2021).
Dia ingin agar masalah yang ada di proyek RS Batua betul-betul tuntas. Jangan dulu ada campur tangan pihak lain sehingga tidak menggangu pemeriksaan penyidik. Terlebih bangunan itu sudah terbengkalai sejak 2019 lalu.
"Supaya kita bisa betul-betul tahu klaster permasalahannya. Jangan yang baru masuk nanti ikut salah juga. Makanya, kita klaster saja dulu, kalau diduga ada kesalahan disitu, itu saja dulu dilihat apakah betul ada salah. Kalau ternyata tidak salah baru kita lanjutkan," ungkap dia.
Sedangkan untuk anggaran yang sudah dialokasikan, menurut dia, tidak jadi masalah. Sebab, anggaran itu masih bisa direfokusing untuk kegiatan lain.
"Anggaran itu bisa diparsialkan kalau memang di 2021 tidak bisa terpakai akibat masalah itu," papar Rudy.
Meski begitu, dia masih tetap menunggu hasil audit BPK sebelum melanjutkan pembangunan.
"Mudah-mudahan audit bisa segera selesai, keputusannya bisa segera ada kita lihat apakah secara rekomendasi bisa dilanjutkan atau tidak, kita tunggu," tambah dia.
Pengamat Infrastruktur Universitas Fajar (Unifa), Nur Khaerat Nur mengatakan bangunan yang lama terbengkalai berpotensi rusak. Apalagi bila dibiarkan terguyur hujan dan terpapar sinar matahari.
"Bangunan yang terhambat itu ada pengaruhnya. Karena setiap bangunan butuh perawatan. Jika tidak, mutu dan kualitas konstruksinya akan menurun," ujar dia.
Menurut dia, perlu ada audit konstruksi secara detail melihat kondisi gedung saat ini. Kemudian disandingkan dengan perencanaan yang diinginkan sebelum pembangunan gedung itu dijalankan.
Khaerat mengungkapkan konstruksi beton yang bengkok bahkan bolong bisa jadi salah satu acuan. Kondisi itu disebutnya rawan bila diperuntukkan untuk penggunaan jangka panjang.
"Bangunan ini bukan hanya dampak kerugian biaya. Tetapi nyawa manusia dipertaruhkan. Bahaya ketika suatu bangunan yang tidak aman lalu tetap digunakan," ungkap Nur Khaerat.
Dia menambahkan peruntukan gedung yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas medis ini harus betul-betul melihat aspek keselamatan. Kerugian biaya harus dikesampingkan dahulu.
"Jangan dipaksakan, kalau memang tidak layak atau mutu dan kualitas gedungnya sudah tidak sesuai. Memang bisa digunakan tetapi rawan sekali runtuh," imbuh dia.
(agn)