Penegak Hukum Diminta Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Bialo
Minggu, 24 Januari 2021 - 23:35 WIB
loading...
Ilustrasi pengerjaan jembatan. Foto: Istimewa
A
A
A
BULUKUMBA - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bulukumba mendesak pihak penegak hukum, baik polisi maupun kejaksaan menuntaskan seluruh perkara dugaan korupsi yang ditangani.
Ketua Umum PMII Cabang Bulukumba , Alfian Hardani mengatakan, ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang diusut kepolisian maupun kejaksaan yang tidak kunjung tuntas. Salah satunya dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Muara Sungai Bialo .
Baca juga: Kejaksaan Didesak Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Bialo
"Awal 2021 menjadi momentum tepat untuk kepolisian dan kejaksaan di Bulukumba menuntaskan perkara-perkara dugaan korupsi yang mangkrak penanganannya,” kata Alfian, Minggu (24/1/2021).
Menurut Fian, sapaan akrab Alfian, penegak hukum seharusnya tak menjadikan proses pengerjaan jembatan yang masih sementara berjalan sebagai penghalang untuk menetapkan tersangka.
"Saya meminta pihak penegak hukum memberikan kejelasan terkait kasus korupsi Jembatan Bialo . Ini kan sudah jelas ditemukan ada kerugian negara, tapi kok belum ada kejelasan, kepastian hukumnya," ujar dia.
Ia mengakui penanganan kasus korupsi butuh waktu. Namun, publik menurutnya juga membutuhkan transparansi dan kejelasan penanganan. Dari situ, publik akan menilai kinerja kepolisian maupun kejaksaan, termasuk komitmen dalam penegakan hukum.
Baca juga: PUPR Bulukumba Pastikan Pengerjaan Jembatan Bialo Dilanjut 2021
PMII, ditegaskan Fian, akan terus mengawal penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di Bulukumba, termasuk kasus Jembatan Bialo . Terlebih kata dia, dugaan kerugian negara cukup besar mencapai miliaran rupiah. "Kami berharap segera dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya.
Diketahui, jembatan yang terletak di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu itu telah menelan anggaran sebesar Rp10,5 miliar pada tahap awal. Selanjutnya, pada tahap kedua kembali dialokasikan anggaran Rp9 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba , Hartam Ediyanto, sebelumnya menyampaikan kasus Jembatan Bialo saat ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel . "Kami juga belum dapat perkembangannya,” kata Hartam.
Baca juga: DLHK Bulukumba Pastikan Dokumen Lingkungan Jembatan Bialo Telah Rampung
Ia mengaku Kejaksaan Negeri Bulukumba di bawah kendalinya sudah meningkatkan beberapa kasus. Salah satunya kasus dugaan penjualan lahan Taman Hutan Raya (Tahura) di Kecamatan Bontobahari seluas 41,2 hektare.
“Kinerja kami, awal-awal saya menjabat, saya langsung menaikkan kasus Tahura, sekarang sudah diproses dan saat ini proses kasasi,” ujarnya.
Ketua Umum PMII Cabang Bulukumba , Alfian Hardani mengatakan, ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang diusut kepolisian maupun kejaksaan yang tidak kunjung tuntas. Salah satunya dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Muara Sungai Bialo .
Baca juga: Kejaksaan Didesak Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Bialo
"Awal 2021 menjadi momentum tepat untuk kepolisian dan kejaksaan di Bulukumba menuntaskan perkara-perkara dugaan korupsi yang mangkrak penanganannya,” kata Alfian, Minggu (24/1/2021).
Menurut Fian, sapaan akrab Alfian, penegak hukum seharusnya tak menjadikan proses pengerjaan jembatan yang masih sementara berjalan sebagai penghalang untuk menetapkan tersangka.
"Saya meminta pihak penegak hukum memberikan kejelasan terkait kasus korupsi Jembatan Bialo . Ini kan sudah jelas ditemukan ada kerugian negara, tapi kok belum ada kejelasan, kepastian hukumnya," ujar dia.
Ia mengakui penanganan kasus korupsi butuh waktu. Namun, publik menurutnya juga membutuhkan transparansi dan kejelasan penanganan. Dari situ, publik akan menilai kinerja kepolisian maupun kejaksaan, termasuk komitmen dalam penegakan hukum.
Baca juga: PUPR Bulukumba Pastikan Pengerjaan Jembatan Bialo Dilanjut 2021
PMII, ditegaskan Fian, akan terus mengawal penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di Bulukumba, termasuk kasus Jembatan Bialo . Terlebih kata dia, dugaan kerugian negara cukup besar mencapai miliaran rupiah. "Kami berharap segera dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya.
Diketahui, jembatan yang terletak di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu itu telah menelan anggaran sebesar Rp10,5 miliar pada tahap awal. Selanjutnya, pada tahap kedua kembali dialokasikan anggaran Rp9 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba , Hartam Ediyanto, sebelumnya menyampaikan kasus Jembatan Bialo saat ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel . "Kami juga belum dapat perkembangannya,” kata Hartam.
Baca juga: DLHK Bulukumba Pastikan Dokumen Lingkungan Jembatan Bialo Telah Rampung
Ia mengaku Kejaksaan Negeri Bulukumba di bawah kendalinya sudah meningkatkan beberapa kasus. Salah satunya kasus dugaan penjualan lahan Taman Hutan Raya (Tahura) di Kecamatan Bontobahari seluas 41,2 hektare.
“Kinerja kami, awal-awal saya menjabat, saya langsung menaikkan kasus Tahura, sekarang sudah diproses dan saat ini proses kasasi,” ujarnya.
(luq)
Lihat Juga :
