Satu Pekan PPKM di Kota Bandung, Satgas Segel 22 Tempat Usaha
Senin, 18 Januari 2021 - 16:10 WIB
loading...
Satu Pekan PPKM di Kota Bandung, Satgas Segel 22 Tempat Usaha. Foto/Arif Budianto
A
A
A
BANDUNG - Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Kota Bandung telah menutup 22 tempat usaha, selama sepekan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Mayoritas pelanggaran adalah melewati jam operasional. Para pelanggar terdiri dari mini market, restoran, cafe dan tempat hiburan. Semuanya melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan PSBB proporsional.
“Sekarang sudah ada 12 pelanggar yang dikenai sanksi denda dan sudah mengurus administrasi. Yang belum mengurus administrasi masih ada sekitar 10 lagi sampai operasi terakhir tadi malam,” ucap Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kota Bandung, Mujahid Syuhada, Senin, (18/1/ 2021).
Mujahid mengungkapkan, sebagian besar pelanggar terkait jam operasional. Baik itu karena membuka tempatnya lebih awal, maupun masih belum menutup lokasi kendati jam operasionalnya sudah melewati batas ketentuan.
“Ada pelanggaran protokol kesehatannya juga selain jam operasional. Khususnya kerumunan dan tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai Perwal,” ujarnya.
Dia menuturkan, ketika penindakan di lapangan tim Satgas Penanganan COVID-19 langsung menghentikan sementara atau penyegelan terhadap pelanggar.
Sampai dengan pengelola tempat yang bersangkutan harus mengurus administrasi apabila ingin kembali beroperasi.
“Selanjutnya proses dihentikan kegiatan sementara selama 3 (tiga) hari. Sejauh ini para pelanggar tersebut bisa memperlihatkan perizinan yang dimiliki,” jelasnya.
Baca juga: Pos Indonesia Kirim Bantuan Korban Gempa Majene dan Banjir Kalsel
Lebih lanjut Mujahid memastikan tim gabungan dari Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung akan terus bergerak melaksanakan penyisiran. Utamanya menyasar tempat-tempat berpotensi terjadi kerumunan.
Seperti diketahui, sejak 11 Januari 2020 lalu Kota Bandung termasuk dalam daerah yang diberlakukan PSBB proporsional di Jawa Barat.
Baca juga: Diduga Sekeluarga, 4 Korban Tertimbun Longsor Sumedang Ditemukan Dalam Rumah
Kebijakan untuk penanganan COVID-19 ini diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat khusus di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali hingga 25 Januari 2020.
Mayoritas pelanggaran adalah melewati jam operasional. Para pelanggar terdiri dari mini market, restoran, cafe dan tempat hiburan. Semuanya melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan PSBB proporsional.
“Sekarang sudah ada 12 pelanggar yang dikenai sanksi denda dan sudah mengurus administrasi. Yang belum mengurus administrasi masih ada sekitar 10 lagi sampai operasi terakhir tadi malam,” ucap Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kota Bandung, Mujahid Syuhada, Senin, (18/1/ 2021).
Mujahid mengungkapkan, sebagian besar pelanggar terkait jam operasional. Baik itu karena membuka tempatnya lebih awal, maupun masih belum menutup lokasi kendati jam operasionalnya sudah melewati batas ketentuan.
“Ada pelanggaran protokol kesehatannya juga selain jam operasional. Khususnya kerumunan dan tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai Perwal,” ujarnya.
Dia menuturkan, ketika penindakan di lapangan tim Satgas Penanganan COVID-19 langsung menghentikan sementara atau penyegelan terhadap pelanggar.
Sampai dengan pengelola tempat yang bersangkutan harus mengurus administrasi apabila ingin kembali beroperasi.
“Selanjutnya proses dihentikan kegiatan sementara selama 3 (tiga) hari. Sejauh ini para pelanggar tersebut bisa memperlihatkan perizinan yang dimiliki,” jelasnya.
Baca juga: Pos Indonesia Kirim Bantuan Korban Gempa Majene dan Banjir Kalsel
Lebih lanjut Mujahid memastikan tim gabungan dari Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung akan terus bergerak melaksanakan penyisiran. Utamanya menyasar tempat-tempat berpotensi terjadi kerumunan.
Seperti diketahui, sejak 11 Januari 2020 lalu Kota Bandung termasuk dalam daerah yang diberlakukan PSBB proporsional di Jawa Barat.
Baca juga: Diduga Sekeluarga, 4 Korban Tertimbun Longsor Sumedang Ditemukan Dalam Rumah
Kebijakan untuk penanganan COVID-19 ini diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat khusus di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali hingga 25 Januari 2020.
(boy)
Lihat Juga :
