Izin Operasional Usaha yang Langgar Jam Malam Diminta Dicabut
Jum'at, 15 Januari 2021 - 08:18 WIB
loading...
Sejumlah badan usaha yang nekat melanggar aturan jam malam dikritisi. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
MAKASSAR - Sejumlah badan usaha yang nekat melanggar aturan jam malam dikritisi. Izin operasional usaha mereka diminta dicabut.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Kasrudi mengatakan, tindakan tegas perlu dilakukan pemerintah untuk mendisiplinkan badan usaha. Hal itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi badan usaha lain.
"Inikan mereka sudah tau aturan, tapi masih saja melanggar, harus diberi sanksi tegas, kalau perlu dicabut izinnya supaya menjadi pelajaran di tempat-tempat lain. Aturannya kan sudah ada, jam malam diberlakukan sementara masih melanggar," katanya.
Diketahui Pemkot Makassar telah mengeluarkan perpanjangan Surat Edaran tentang pembatasan kegiatan masyarakat (PKM), dimana setiap badan usaha dibatasi aktivitasnya hingga pukul 22.00 WITA, dari sebelumnya hanya sampai pukul 19.00 WITA.
Aturan jam malam dipandang Kasudi banyak diremehkan oleh pemilik badan usaha. Sejak diberlakukan pada tanggal 24 Desember 2020 lalu, operasional mereka masih kerap kali terlihat, baik rumah makan pinggir jalan maupun resto.
Contoh usaha yang melanggar aturan jam malam tersebut adalah sebuah club yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga, yang kedapatan melakukan aktivitas di atas jam yang telah ditetapkan.
Menurut Kasudi, peningkatan kasus positif Covid-19 saat ini akan sulit ditekan jika regulasi diterapkan setengah-setengah. Pemerintah diminta jangan kehilangan taring, sanksi tegas semestinya sudah diberikan.
Baca Juga: Pemkot Makassar Kaji Efektivitas Pembatasan Jam Malam
"Inikan kalau ada kebijakan begini kurang penegakan, lembek. Badan usaha juga silahkan buka tapi pahami jam malam , kita minta memang pemerintah ini tegas, cabut izinnya," katanya.
Sekretaris Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , Saharuddin Said menyerukan hal serupa. Pemerintah diharapkan bisa lebih tegas dalam menerapkan aturannya sendiri.
"Ini kurang implementasi di lapangan, kemarin saja yang lama (aturan) itu kita lihat yang sampai jam tujuh banyak yang buka. Dan tidak ada yang ngefek, banyak kok orang-orang di luar sana yang nongkrong saya lihat," tukasnya.
Ajid sapaan akrabnya mengatakan penekanan angka positif Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan satu pihak saja. Penerapan tersebut butuh kerjasama semua orang, utamanya masyarakat.
"Ini susah memang turun signifikan kalau begini caranya, kalau saya memang kita ini haruspi dipaksa, contoh itu Jawa Barat kan tadinya diatas Sulsel, sekarang bisa dicegah, ini karena mereka belajar, dan orang-orangnya mau diajak kerjasama," tukasnya.
Legislator PAN ini menilai, di Makassar saat ini, hanya pemerintah saja yang mau bekerja untuk menurunkan kasus Covid-19 .
"Kalau begini kondisinya ambil saja langkah yang lebih keras, buat aturan yang sulit dilanggar, mau tidak mau pasti masyarakat ikut," katanya.
Baca Juga: Pembatasan Jam Malam Usaha di Makassar Diperpanjang
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Kasrudi mengatakan, tindakan tegas perlu dilakukan pemerintah untuk mendisiplinkan badan usaha. Hal itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi badan usaha lain.
"Inikan mereka sudah tau aturan, tapi masih saja melanggar, harus diberi sanksi tegas, kalau perlu dicabut izinnya supaya menjadi pelajaran di tempat-tempat lain. Aturannya kan sudah ada, jam malam diberlakukan sementara masih melanggar," katanya.
Diketahui Pemkot Makassar telah mengeluarkan perpanjangan Surat Edaran tentang pembatasan kegiatan masyarakat (PKM), dimana setiap badan usaha dibatasi aktivitasnya hingga pukul 22.00 WITA, dari sebelumnya hanya sampai pukul 19.00 WITA.
Aturan jam malam dipandang Kasudi banyak diremehkan oleh pemilik badan usaha. Sejak diberlakukan pada tanggal 24 Desember 2020 lalu, operasional mereka masih kerap kali terlihat, baik rumah makan pinggir jalan maupun resto.
Contoh usaha yang melanggar aturan jam malam tersebut adalah sebuah club yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga, yang kedapatan melakukan aktivitas di atas jam yang telah ditetapkan.
Menurut Kasudi, peningkatan kasus positif Covid-19 saat ini akan sulit ditekan jika regulasi diterapkan setengah-setengah. Pemerintah diminta jangan kehilangan taring, sanksi tegas semestinya sudah diberikan.
Baca Juga: Pemkot Makassar Kaji Efektivitas Pembatasan Jam Malam
"Inikan kalau ada kebijakan begini kurang penegakan, lembek. Badan usaha juga silahkan buka tapi pahami jam malam , kita minta memang pemerintah ini tegas, cabut izinnya," katanya.
Sekretaris Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , Saharuddin Said menyerukan hal serupa. Pemerintah diharapkan bisa lebih tegas dalam menerapkan aturannya sendiri.
"Ini kurang implementasi di lapangan, kemarin saja yang lama (aturan) itu kita lihat yang sampai jam tujuh banyak yang buka. Dan tidak ada yang ngefek, banyak kok orang-orang di luar sana yang nongkrong saya lihat," tukasnya.
Ajid sapaan akrabnya mengatakan penekanan angka positif Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan satu pihak saja. Penerapan tersebut butuh kerjasama semua orang, utamanya masyarakat.
"Ini susah memang turun signifikan kalau begini caranya, kalau saya memang kita ini haruspi dipaksa, contoh itu Jawa Barat kan tadinya diatas Sulsel, sekarang bisa dicegah, ini karena mereka belajar, dan orang-orangnya mau diajak kerjasama," tukasnya.
Legislator PAN ini menilai, di Makassar saat ini, hanya pemerintah saja yang mau bekerja untuk menurunkan kasus Covid-19 .
"Kalau begini kondisinya ambil saja langkah yang lebih keras, buat aturan yang sulit dilanggar, mau tidak mau pasti masyarakat ikut," katanya.
Baca Juga: Pembatasan Jam Malam Usaha di Makassar Diperpanjang
(agn)
Lihat Juga :
