Pakar Epidemiologi: Masih Ada Titik Lemah PPKM Jawa-Bali
Selasa, 12 Januari 2021 - 15:00 WIB
loading...
Pakar Biostatistika Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Dr. Windhu Purnomo, dr., MS menjelaskan tentang kebutuhan testing.SINDOnews/Ist
A
A
A
SURABAYA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali sampai 25 Januari mendatang masih memunculkan pro dan kontra. Ada beberapa alternatif memutus mata rantai penularan COVID-19 yang bisa dilakukan secara masif.
Pakar Biostatistika Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Dr. Windhu Purnomo, dr., MS menuturkan, kebijakan tersebut tepat dilakukan untuk menekan penularan virus COVID-19. Ada catatan yang harus diberikan dalam penerapan PPKM. “Pembatasan mobilitas masyarakat bisa menjadi salah satu upaya pencegahan penularan virus yang dapat dengan mudah menularkan melalui interaksi jarak dekat,” kata Windhu, Selasa (12/1/2021)
Inisiator Tim Advokasi PSBB & Surveilans COVID-19 Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair ini menambahkan, pelaksanaan PPKM hendaknya dilakukan secara serentak di seluruh Jawa-Bali. Hal tersebut dimaksudkan untuk menekan penularan COVID-19 secara total. (Baca juga: PKM Berlaku Mulai Hari Ini, Operasional Bus Transjakarta Berakhir Pukul 20.00 WIB)
“Kalau kita mau membatasi pergerakan itu yang betul-betul harus dilakukan di seluruh wilayah pulau Jawa, Madura, dan Bali. Misalnya Surabaya sekarang PPKM yang lainnya tidak, nanti ada DKI Jakarta juga PPKM tapi Bekasi dan Depok tidak, percuma saja. Jadi, artinya PPKM itu namanya parsial dan yang terjadi penularan akan pingpong atau gampangnya itu penularan akan bolak-balik saja,” tegasnya.
Windhu menambahkan, jika memang pembatasan dilaksanakan di daerah tertentu dan pergerakan tetap berjalan, hendaknya yang boleh beraktivitas hanya sektor yang esensial. Salah satunya sektor yang berkenaan dengan kebutuhan bahan pokok dan pom bensin sebagai penyedia energi untuk distribusi logistik.
Pakar Biostatistika Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Dr. Windhu Purnomo, dr., MS menuturkan, kebijakan tersebut tepat dilakukan untuk menekan penularan virus COVID-19. Ada catatan yang harus diberikan dalam penerapan PPKM. “Pembatasan mobilitas masyarakat bisa menjadi salah satu upaya pencegahan penularan virus yang dapat dengan mudah menularkan melalui interaksi jarak dekat,” kata Windhu, Selasa (12/1/2021)
Inisiator Tim Advokasi PSBB & Surveilans COVID-19 Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair ini menambahkan, pelaksanaan PPKM hendaknya dilakukan secara serentak di seluruh Jawa-Bali. Hal tersebut dimaksudkan untuk menekan penularan COVID-19 secara total. (Baca juga: PKM Berlaku Mulai Hari Ini, Operasional Bus Transjakarta Berakhir Pukul 20.00 WIB)
“Kalau kita mau membatasi pergerakan itu yang betul-betul harus dilakukan di seluruh wilayah pulau Jawa, Madura, dan Bali. Misalnya Surabaya sekarang PPKM yang lainnya tidak, nanti ada DKI Jakarta juga PPKM tapi Bekasi dan Depok tidak, percuma saja. Jadi, artinya PPKM itu namanya parsial dan yang terjadi penularan akan pingpong atau gampangnya itu penularan akan bolak-balik saja,” tegasnya.
Windhu menambahkan, jika memang pembatasan dilaksanakan di daerah tertentu dan pergerakan tetap berjalan, hendaknya yang boleh beraktivitas hanya sektor yang esensial. Salah satunya sektor yang berkenaan dengan kebutuhan bahan pokok dan pom bensin sebagai penyedia energi untuk distribusi logistik.
Lihat Juga :
