Masyarakat Jateng Diajak Bertahan di Rumah 1 Bulan, Ganjar: Kita Mesti Berkorban
Kamis, 07 Januari 2021 - 17:21 WIB
loading...
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak masyarakat bertahan di rumah selama 1 bulan untuk mengantisipasi penularan COVID-19 dan demi kepentingan bersama ke depan. Foto/Ist
A
A
A
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak masyarakat untuk bertahan di rumah selama satu bulan untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Ini demi kepentingan bersama ke depan.
(Baca juga: PSBB Jawa Bali Dilakukan 11-25 Januari 2021, Ini Alasannya)
"Kita lihat hasilnya sebulan penuh di rumah. Toh pemerintah memberikan bantuan, masyarakat yang masih memiliki tabungan juga bisa dipakai. Sebulan saja untuk membatasi diri," kata Ganjar dalam talkshow implementasi PKM Jawa-Bali yang digelar di Media Center Graha BNPB Jakarta, Kamis (7/1/2021).
(Baca juga: Penemuan Serpihan Pesawat Antariksa China Muncul Kejanggalan)
Ganjar menyatakan, kalau dalam satu bulan masyarakat bisa displin dan berada di rumah dan hasilnya lebih baik dari saat ini, maka kepentingan bersama dalam upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 ke depan bisa berjalan lebih baik.
"Kita mesti berkorban di awal untuk investasi ke depan. Ingat lo, kita berlajarnya sudah lama. Satu tahun kita belajar, masak belajarnya lama-lama," ujarnya.
Menurut Ganjar, dalam implementasi PKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tinggal memetakan ulang. Kemudian diterapkan dengan mikro zonasi dan melakukan edukasi serta operasi yustisi secara paralel.
"Kita coba ajak tokoh masyarakat, agama, kalangan mileniel untuk kembali cerewet guna memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar bisa menjaga prokes (prtokol kesehatan) COVID-19," ucapnya.
Terkait penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19, Ganjar menyatakan, dalam kondisi jumlah kasus yang meningkat, harus mengambil skala. "Kalau kondisi sudah seperti ini, kita harus ambil skala prioritas. Jangan ngomong dampak ekonomi. Jika kita kerja sebelumnya mendapatkan 100.000, kemudian hari ini mendapatkan 20.000 kita harus iklas," katanya.
"Kalau kita bicaranya COVID-19 bisa kita pegang namun ekonomi tinggi, itu hal yang tidak mungkin. Tapi edukasi kita kepada masyarakat pelaku usaha adalah ayo kita dagang secara online," imbuhnya.
Sedangkan kepada pelaku usaha tempat pariwisata, Ganjar akan berbicara hal yang riil. "Parawisata maaf ya, anda akan rugi. Kita harus ngomong seperti itu, jangan tipu-tipu lagi. Yang bisa dilakukan tempat pariwisata adalah mengurangi jumlah pengunjung. Terus kita pantau kalau melanggar akan kita tutup," tukasnya.
Sementara itu, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan COVID-19-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan, kecenderungan akhir-akhir ini, terhitung mukai Desember 2020, dari hari ke hari peningkatan kasus COVID-19 cukup tinggi.
Kontribusi kasus COVID-19 nasional, terbesar berasal dari Jawa dan Bali. Ada juga beberapa daerah di luar Jawa dan Bali yang juga berkontribusi peningkatan kasus COVID-19.
"Ini menjadi landasan pemerintah untuk menetapkan pembatasan aktivitas masyarakat. Kita harus melakukan pengetatan dengan harapan kasus bisa terkendali, tidak timbul korban dan menjadi modal aktivitas sosial ekonomi ke depan," ujarnya.
(Baca juga: PSBB Jawa Bali Dilakukan 11-25 Januari 2021, Ini Alasannya)
"Kita lihat hasilnya sebulan penuh di rumah. Toh pemerintah memberikan bantuan, masyarakat yang masih memiliki tabungan juga bisa dipakai. Sebulan saja untuk membatasi diri," kata Ganjar dalam talkshow implementasi PKM Jawa-Bali yang digelar di Media Center Graha BNPB Jakarta, Kamis (7/1/2021).
(Baca juga: Penemuan Serpihan Pesawat Antariksa China Muncul Kejanggalan)
Ganjar menyatakan, kalau dalam satu bulan masyarakat bisa displin dan berada di rumah dan hasilnya lebih baik dari saat ini, maka kepentingan bersama dalam upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 ke depan bisa berjalan lebih baik.
"Kita mesti berkorban di awal untuk investasi ke depan. Ingat lo, kita berlajarnya sudah lama. Satu tahun kita belajar, masak belajarnya lama-lama," ujarnya.
Menurut Ganjar, dalam implementasi PKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tinggal memetakan ulang. Kemudian diterapkan dengan mikro zonasi dan melakukan edukasi serta operasi yustisi secara paralel.
"Kita coba ajak tokoh masyarakat, agama, kalangan mileniel untuk kembali cerewet guna memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar bisa menjaga prokes (prtokol kesehatan) COVID-19," ucapnya.
Terkait penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19, Ganjar menyatakan, dalam kondisi jumlah kasus yang meningkat, harus mengambil skala. "Kalau kondisi sudah seperti ini, kita harus ambil skala prioritas. Jangan ngomong dampak ekonomi. Jika kita kerja sebelumnya mendapatkan 100.000, kemudian hari ini mendapatkan 20.000 kita harus iklas," katanya.
"Kalau kita bicaranya COVID-19 bisa kita pegang namun ekonomi tinggi, itu hal yang tidak mungkin. Tapi edukasi kita kepada masyarakat pelaku usaha adalah ayo kita dagang secara online," imbuhnya.
Sedangkan kepada pelaku usaha tempat pariwisata, Ganjar akan berbicara hal yang riil. "Parawisata maaf ya, anda akan rugi. Kita harus ngomong seperti itu, jangan tipu-tipu lagi. Yang bisa dilakukan tempat pariwisata adalah mengurangi jumlah pengunjung. Terus kita pantau kalau melanggar akan kita tutup," tukasnya.
Sementara itu, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan COVID-19-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan, kecenderungan akhir-akhir ini, terhitung mukai Desember 2020, dari hari ke hari peningkatan kasus COVID-19 cukup tinggi.
Kontribusi kasus COVID-19 nasional, terbesar berasal dari Jawa dan Bali. Ada juga beberapa daerah di luar Jawa dan Bali yang juga berkontribusi peningkatan kasus COVID-19.
"Ini menjadi landasan pemerintah untuk menetapkan pembatasan aktivitas masyarakat. Kita harus melakukan pengetatan dengan harapan kasus bisa terkendali, tidak timbul korban dan menjadi modal aktivitas sosial ekonomi ke depan," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
