DPRD Makassar Usul Pelibatan Tenaga Kesehatan Tiap Sekolah

MAKASSAR - DPRD Makassar meminta pelibatan tenaga kesehatan, untuk tetap memantau protokol kesehatan saat menggelar sekolah tatap muka nantinya.

Saat ini memang Pemkot Makassar tidak menggelar sekolah tatap muka pada Januari 2021. Peningkatan kasus Covid-19 beberapa hari belakangan menjadi pertimbangan seihngga skenario tersebut belum dijalankan.

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , Abdul Wahab mengaku, keputusan ini diharapkan bisa dijadikan momentum oleh pemerintah untuk membenahi infrastruktur protokol kesehatan (prokes) di tiap sekolah. Khususnya untuk jenjang PAUD/TK, SD hingga SMP di bawah naungan pemkot.



Dia merekomendasikan, agar penyiapan sarana dan prasarana prokes di tiap sekolah melibatkan tenaga kesehatan dari tiap puskesmas. Langkah tersebut demi menjamin dan memastikan terselenggaranya sekolah tatap muka dengan aman.

"Mereka (tenaga kesehatan) ini harus dilibatkan untuk kemudian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan awasi proses pembelajaran tatap muka nanti, karena penerapan di daerah ini memang cukup sulit," ucap Wahab kepada KORAN SINDO, Minggu, (03/1/2021).

Menurutnya, penyelenggaraan sekolah melalui juknis yang disiapkan pemerintah belum cukup untuk menjamin murid benar-benar aman. Dengan begitu, dia meminta pemkot memanfaatkan waktu untuk mengkaji kembali juknis saat ini.

"Pembatalan ini kemudian kita lakukan evaluasi lagi lebih mendalam. Rapat lagi secara menyeluruh supaya ke depan begitu ada perintah pelaksanaan sekolah offline kita sudah siap semua. Jadi waktu (pembatalan sekolah tatap muka) ini digunakan untuk melakukan evaluasi, sehingga kesiapan kita benar-benar baik," tegas dia.

Wahab mengatakan, penyelenggaraan sekolah tatap muka tidak bisa dilakukan dengan setengah hati. Pemerintah terlebih dahulu harus menciptakan rasa aman kepada masyarakat melalui jaminan perlindungan kepada siswa maupun orang tua murid sendiri.



"Ini kan tidak ada jaminan dari pemerintah, mereka ini harusnya bisa menjamin keamanan, agar masyarakat juga bisa tenang," imbuh Wahab.

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar , Al Hidayat bahkan mengusulkan agar penerapan sekolah tatap muka didampingi oleh para tenaga medis. Minimal, satu dokter tiap sekiolah untuk memastikan prokes terselenggara dengan baik.

"Ini harus benar-benar disiapkan dengan matang. Kalau perlu ada dokter lagi di sekolah masing-masing. Itu dimasukkan semua sebagai standar protokol kesehatan," katanya.

Hidayat mengatakan, langkah pemerintah dalam mengundur waktu pelaksanaan sekolah tersebut sudah sangat tepatApalagi di tengah peningkatan kasus Covid-19 yang dianggap mengkhawatirkan.

Terlebih menurut Hidayat, ada urgensi yang perlu diperhatikan terkait potensi peningkatan angka putus sekolah selama penetapan sekolah daring. Sehingga pemerintah sudah harus siap dalam pegelaran sekolah tatap muka dalam waktu dekat.



"Sekolah memang belum bisa dibuka kembali, dan yang paling penting kita harus reffleksi dunia pendidikan kita. Ini kan banyak yang putus sekolah. Mereka tidak bisa ikut pembelajaran daring dengan sejumlah kendala itu, sehingga pemerintah memang sudah harus siap," tandas Hidayat.