Secara Hukum Perpres Kenaikan Iuran BPJS Bermasalah
Kamis, 14 Mei 2020 - 10:31 WIB
loading...
A
A
A
Menurut dia, pemerintah sepatutnya tahu bahwa saat ini sebagian masyarakat sedang kesulitan, usaha banyak yang tidak jalan, gelombang PHK mulai terjadi dan biaya kebutuhan hidup meningkat. Jadi, kata dia, jangan ditambah berat dengan menaikkan iuran BPJS. (BACA JUGA: Menaker Wajibkan Pengusaha Bayarkan THR H-7 Lebaran)
"Setop wacana kenaikan BPJS. Di mana nurani Pemerintah terhadap rakyatnya yang sedang menderita?" tanya Mulyanto yang juga sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS ini.
Dia pun minta pemerintah mau melihat dan mendengar permintaan rakyat. Di tengah pembagian bansos yang tidak jelas dan tidak merata, lebih baik Pemerintah meningkatkan empati kepada rakyat. Jangan malah membuat kekecewaan mereka semakin dalam.
"Mari fokus pada penanganan Covid 19 dan membantu meringankan beban rakyat, bukan malah mengintimidasi mereka dengan rencana kenaikan iuran BPJS," pungkasnya.
"Setop wacana kenaikan BPJS. Di mana nurani Pemerintah terhadap rakyatnya yang sedang menderita?" tanya Mulyanto yang juga sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS ini.
Dia pun minta pemerintah mau melihat dan mendengar permintaan rakyat. Di tengah pembagian bansos yang tidak jelas dan tidak merata, lebih baik Pemerintah meningkatkan empati kepada rakyat. Jangan malah membuat kekecewaan mereka semakin dalam.
"Mari fokus pada penanganan Covid 19 dan membantu meringankan beban rakyat, bukan malah mengintimidasi mereka dengan rencana kenaikan iuran BPJS," pungkasnya.
(zai)
Lihat Juga :
