Jabar Bakal Miliki Pusat Komando Ketahanan Pangan
Kamis, 24 Desember 2020 - 15:03 WIB
loading...
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat memberikan arahan kepada Tim Penyusun Pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/12/2020). Foto/Humas Pemprov Jabar
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat intens mematangkan rencana pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan yang nantinya berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jabar.
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, landasan pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar adalah adanya kebutuhan melakukan digitalisasi data, baik mengenai pangan dan gizi.
"Sambil menunggu UPTD berproses saya minta proses jalan terus. Lakukan upaya kontrak kerja kepada personel yang akan membangun ini," tutur Ridwan Kamil dalam keterangan resminya, Kamis (24/12/2020).
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil menjelaskan, Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar akan dilengkapi dengan teknologi, informasi, dan komunikasi yang berfungsi sebagai sistem kewaspadaan atau early warning system, agar daerah rawan pangan dan bencana bisa diketahui secara cepat.
"Dengan begini saya bisa tahu daerah mana yang rawan pangan dengan membuat zonasi warna, seperti zonasi kewaspadaan COVID-19. Tantangan terbesarnya adalah mengambil data pangan dari daerah yang sudah harus online," katanya.
"Saya ingin sistemnya secanggih aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) yang mudah dan sangat informatif," sambung Kang Emil.
Selain itu, Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar berfungsi untuk mendata distribusi dan akses pangan masyarakat, terutama komoditas pokok.
Tak hanya itu, sistem informasi tersebut akan memuat data lokasi lahan yang bisa digarap oleh petani milenial.
(Baca juga: Amankan Natal 2020, Jibom Brimob Sterilisasi Gereja di Bandung)
"Ini juga akan mendukung program Petani Milenial dimana mereka akan menggarap lahan yang direkomendasikan oleh pusat komando ini yang sudah tahu daerah mana yang cocok," katanya.
Menurut Kang Emil, pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar sesuai dengan visi Jabar Juara Lahir Bathin dengan inovasi dan kolaborasi.
(Baca juga: Hiburan Malam di Bandung Tetap Buka, Pengujung Wajib Tunjukkan Negatif Rapid Antigen)
"Isinya inovasi dan kerjanya kolaborasi, ini menandakan bahwa urusan pembangunan ini tidak melulu domain pemerintah," katanya.
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, landasan pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar adalah adanya kebutuhan melakukan digitalisasi data, baik mengenai pangan dan gizi.
"Sambil menunggu UPTD berproses saya minta proses jalan terus. Lakukan upaya kontrak kerja kepada personel yang akan membangun ini," tutur Ridwan Kamil dalam keterangan resminya, Kamis (24/12/2020).
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil menjelaskan, Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar akan dilengkapi dengan teknologi, informasi, dan komunikasi yang berfungsi sebagai sistem kewaspadaan atau early warning system, agar daerah rawan pangan dan bencana bisa diketahui secara cepat.
"Dengan begini saya bisa tahu daerah mana yang rawan pangan dengan membuat zonasi warna, seperti zonasi kewaspadaan COVID-19. Tantangan terbesarnya adalah mengambil data pangan dari daerah yang sudah harus online," katanya.
"Saya ingin sistemnya secanggih aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) yang mudah dan sangat informatif," sambung Kang Emil.
Selain itu, Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar berfungsi untuk mendata distribusi dan akses pangan masyarakat, terutama komoditas pokok.
Tak hanya itu, sistem informasi tersebut akan memuat data lokasi lahan yang bisa digarap oleh petani milenial.
(Baca juga: Amankan Natal 2020, Jibom Brimob Sterilisasi Gereja di Bandung)
"Ini juga akan mendukung program Petani Milenial dimana mereka akan menggarap lahan yang direkomendasikan oleh pusat komando ini yang sudah tahu daerah mana yang cocok," katanya.
Menurut Kang Emil, pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar sesuai dengan visi Jabar Juara Lahir Bathin dengan inovasi dan kolaborasi.
(Baca juga: Hiburan Malam di Bandung Tetap Buka, Pengujung Wajib Tunjukkan Negatif Rapid Antigen)
"Isinya inovasi dan kerjanya kolaborasi, ini menandakan bahwa urusan pembangunan ini tidak melulu domain pemerintah," katanya.
(boy)
Lihat Juga :
