Dewan Minta Problem Ketenagakerjaan Segera Diatasi
Kamis, 17 Desember 2020 - 09:20 WIB
loading...
Ilustrasi. Foto: SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar mengaku masih menerima sejumlah aduan terkait persoalan kerja dari masyarakat. Dewan pun meminta pemerintah agar segera menyelesaikan problem di sektor ketenagakerjaan ini.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan DPRD Kota Makassar , Abdul Wahab Tahir mengemukakan, persoalan ketenagakerjaan erat kaitannya dengan pandemi Covid-19 . Gelombang PHK hingga pekerja yang dirumahkan bahkan dilaporkan mencapai 30 laporan per harinya.
Baca juga: Ekonom: UU Cipta Kerja Akomodir Kebutuhan Calon Pekerja dan Pekerja
Meski begitu, problem tersebut dikatakan berangsur membaik seiring dibukanya sejumlah sektor ekonomi menjelang pergantian tahun. Namun bukan berarti semua persoalan selesai, pihaknya mendorong penuntasan persoalan tersebut selesai memasuki 2021.
"Kita memang berharap persoalan ini tuntas secepatnya yah 2021-lah (tuntas), ada upaya pemerintah dalam mengurangi secepatnya yang dirumahkan dan di-PHK ini," ucap Wahab Tahir kepada SINDOnews, kemarin.
Dia melanjutkan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan pemerintah kota agar persoalan ketenagakerjaan tetap diperhatikan. Minimal, pemerintah senantiasa berkoordinasi dengan tiap perusahaan, mendorong pekerja yang terdampak pandemi , bisa diakomodir kembali.
Baca juga: Pandemi Belum Kelar, ASEAN Skills Competition Diundur hingga Tahun 2023
"Persoalan ini kita telah pikirkan dan bicarakan bersama dengan pemerintah kota, intinya kita akan pastikan hal ini tuntas, komunikasi sudah dijalin dengan perusahaan-perusahaan," lanjut dia.
Sejumlah persoalan lain juga dikatakan mulai santer bermunculan, yakni meningkatnya angka pengangguran lantaran menurunnya tingkat rekrutmen pekerja perusahaan. Problem ini harus diantisipasi sejak dini, demi mencegah lonjakan pengangguran tahun depan.
Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar , William Laurin punya pandangan sama. Dia mendesak Dinas Tenaga Kerja Makassar melakukan pendataan rutin terhadap tenaga kerja, khususnya yang terdampak, agar bisa dipetakan untuk dicarikan solusi.
Baca juga: Jabat Ketua ASEAN Bidang Ketenagakerjaan, Indonesia Prioritaskan 5 Program
" Disnaker ini semestinya mendata sendiri, inisiatif lah. Masa dia tunggu data dari BPS, jadi persoalan ini lama tidak bisa cepat kita selesaikan," sebut William.
Legislator PDIP menegaskan, data tingkat pengangguran misalnya, setidaknya bisa menjadi acuan evaluasi dalam berbenah ke depan.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan DPRD Kota Makassar , Abdul Wahab Tahir mengemukakan, persoalan ketenagakerjaan erat kaitannya dengan pandemi Covid-19 . Gelombang PHK hingga pekerja yang dirumahkan bahkan dilaporkan mencapai 30 laporan per harinya.
Baca juga: Ekonom: UU Cipta Kerja Akomodir Kebutuhan Calon Pekerja dan Pekerja
Meski begitu, problem tersebut dikatakan berangsur membaik seiring dibukanya sejumlah sektor ekonomi menjelang pergantian tahun. Namun bukan berarti semua persoalan selesai, pihaknya mendorong penuntasan persoalan tersebut selesai memasuki 2021.
"Kita memang berharap persoalan ini tuntas secepatnya yah 2021-lah (tuntas), ada upaya pemerintah dalam mengurangi secepatnya yang dirumahkan dan di-PHK ini," ucap Wahab Tahir kepada SINDOnews, kemarin.
Dia melanjutkan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan pemerintah kota agar persoalan ketenagakerjaan tetap diperhatikan. Minimal, pemerintah senantiasa berkoordinasi dengan tiap perusahaan, mendorong pekerja yang terdampak pandemi , bisa diakomodir kembali.
Baca juga: Pandemi Belum Kelar, ASEAN Skills Competition Diundur hingga Tahun 2023
"Persoalan ini kita telah pikirkan dan bicarakan bersama dengan pemerintah kota, intinya kita akan pastikan hal ini tuntas, komunikasi sudah dijalin dengan perusahaan-perusahaan," lanjut dia.
Sejumlah persoalan lain juga dikatakan mulai santer bermunculan, yakni meningkatnya angka pengangguran lantaran menurunnya tingkat rekrutmen pekerja perusahaan. Problem ini harus diantisipasi sejak dini, demi mencegah lonjakan pengangguran tahun depan.
Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar , William Laurin punya pandangan sama. Dia mendesak Dinas Tenaga Kerja Makassar melakukan pendataan rutin terhadap tenaga kerja, khususnya yang terdampak, agar bisa dipetakan untuk dicarikan solusi.
Baca juga: Jabat Ketua ASEAN Bidang Ketenagakerjaan, Indonesia Prioritaskan 5 Program
" Disnaker ini semestinya mendata sendiri, inisiatif lah. Masa dia tunggu data dari BPS, jadi persoalan ini lama tidak bisa cepat kita selesaikan," sebut William.
Legislator PDIP menegaskan, data tingkat pengangguran misalnya, setidaknya bisa menjadi acuan evaluasi dalam berbenah ke depan.
(luq)
Lihat Juga :
